MTQ MAHASISWA NASIONAL ke-XIII

Malang Juara Umum
Universitas Negeri Malang keluar sebagai juara umum Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Mahasiswa Nasional XIII di Padang, Sumbar. UNM mendominasi di enam cabang perlombaan, dengan perolehan 15 poin. Keenam cabang perlombaan itu, yakni Karya Tulis Ilmiah, Debat Bahasa Arab, Debat Bahasa Inggris, Fahmil Quran, Tilawatil Quran, dan Khattil Quran.

Ketua Pembina Kafilah UNM Yusuf Hanafi mengatakan, pihaknya hanya membawa 19 kafilah dari total 25 kafilah untuk 12 cabang diikuti masing-masing perguruan tinggi. “Kita ramping, tapi efektif. Buktinya, kita juara,” ujarnya.

Menurut Yusur, pihaknya sudah mempersiapkan diri sejak empat bulan sebelum kegiatan ini dihelat. Pembina kafilah tidak saja dari UNM, tapi juga dari orang-orang berkompeten di luar kampusnya. “Awalnya kita tak memprediksi. Tapi kita optimistis,” ujarnya.

Kata Yusuf, salah seorang kafilahnya, pernah menjuarai Tilawatil Quran tingkat Asia Tenggara. “Ini salah satu modal kita,” ujarnya. Kafilah UNM dibentuk dalam satu wadah pembinaan AL Quraan Study Club. Nah, mayoritas kafilah yang dibawa ke Padang merupakan binaan dari lembaga tersebut.

Diurutan kedua, diraih Universitas Sumatera Utara dengan perolehan 12 poin. USU meraih poin di empat cabang perlombaan. Yaitu, Fahmil Quran, Khatil Quran Putri, Hifzil Quran 5 Juz dan Qira’at Sab’ah Quran.

Tuan rumah Universitas Negeri Padang (UNP) menduduki posisi ketiga dengan perolehan 11 poin. UNP memperoleh poin dari cabang Tartil Quran putra dan putri dan Khatil Quraan. Sementara tuan rumah lainnya, Universitas Andalas tidak masuk 10 besar.

“Kekalahan ini hanyalah, keberhasilan yang tertunda. Selamat bagi para pemenang,” ungkap Rektor UNP, Prof Yanwar Kiram.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Musliar Kasim mengatakan, masyarakat sangat antusias menyaksikan perlombaan ini. “Ini membuat kegiatan yang dise­leng­garakan satu kali dua tahun itu meriah,” ujarnya.

Menurut mantan Rektor Unand ini, MTQ ini merupakan refleksi atas keberadaan Islam rahmatan lil’amin. “Inilah forum menjalin komunikasi dan silaturahmi antara perguruan tinggi, seperti diajarkan dalam Islam,” ujarnya.

Perlombaan ini, kata Mus­liar, merupakan persaingan dalam hal baik. “Bagi belum meraih juara, jangan berkecil hati. Sebab, ini hanyalah kemenangan tertunda,” ujarnya.

Dalam pembukaan dan penutupan MTQ Mahasiswa Nasional ke XIII ini, dihujani pertunjukan tradisi Minangkabau. Seperti, tarian massal, tari indang, tari payung. “Ini perpaduan antara adat dan agama. Seperti falsafah Minangkabau, Adat Basandari Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah,” ujar putra Tanahdatar ini.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Leonardy Harmainy mengatakan, kegiatan ini merupakan sejarah berulang. Sebab, 30 tahun lalu MTQ Nasional XIII lalu juga dibuka di Stadion H Agus Salim Padang. “Begitu juga MTQ Mahasiswa Nasional XIII ini. Juga dibuka dan ditutup di tempat sama,” ujarnya.

Mantan ketua DPRD Sum­bar ini berharap, para kafilah dan ofisial bisa membawa kenangan manis di Sumbar ke masing-masing daerahnya. “Kalau jelek, tinggalkan saja di bandara,” ujar Leonardy.
Padek, Sabtu (29/6) by cr1/Debi virnando

Read More

RIDA AWARD 2013, MALAM PUNCAK ANUGERAH KARYA JURNALISTIK

Malam puncak anugerah karya jurnalistik Rida Award 2013 di Ball Rom Mercure Padang, tadi malam (30/6), tak berpihak kepada tuan rumah Divre Riau Pos Group Padang. Dari lima kategori perlombaan, tak satu pun nominator asal tuan rumah baik Padang Ekspres maupun Pos metro Padang menjadi jawara. Luka tuan rumah semakin bertambah setelah tim Padek FC hanya berada di peringkat empat ajang Rida Cup 2013.

Para jawara Rida Award 2013 diumumkan Ketua Dewan Juri yang juga Chairman Riau Pos Group, Rida K Liamsi, kategori Perwajahan Koran Umum dimenangkan Batam Pos (edisi 21 Mei 2013 ). Atas prestasi ini Batam Pos berhak membawa uang tunai sebesar Rp10 ju­ta. Lalu, Per­wajahan Koran Metro dimenangkan Posmetro Rohil (edi­si 8 Mei 2013).

Sedangkan kategori Karya Foto Jurnalistik, dimenangkan Didik Hermanto dari Riau Pos atas karya berjudul “Ngelem”. Kategori Karya Tulis Jurnalistik Jenis Feature, kali ini dimenangkan Yermia Riezky dari Majalah Batampos.co.id, dengan judul “Invasi Kerajaan Kek Pisang”.

Untuk kategori paling bergengsi yakni Karya Tulis Jurnalistik Jenis Indepth Investigasi berhasil dimenangkan Muhammad Amin dari Riau Pos dengan tulisannya “Duanu yang Terancam Punah”. Atas prestasi ini, Muhammad Amin pemenang Rida Award edisi pertama (2007, red), berhak membawa pulang unang tunai sebesar Rp25 juta.

Menurut Rida, tahun ini karya tulis jenis Feature maupun indepth investigasi, sangat merepotkan dewan juri untuk menentukan siapa pemenangnya. Karena, dari seluruh tulisan masuk nominator, hampir keseluruhnya bagus.

“Saya sebagai ketua dewan juri sangat hati-hati sekali menentukan pemenang ini. Karena jarak poin dari masing-masing nominator ini tidak terlalu jauh. Namun, saya selalu tekankan, tulisan yang berpeluh membuatnya, serta lebih mendalam, itu bakal jadi terbaik,” tuturnya.

Tidak saja karya tulisan membanggakan, perwajahan koran, juga rata-rata bagus dan bersaing. Lebih mengembirakan lagi, tidak hanya koran-koran lama, namun koran baru juga cukup berani menampilkan hal-hal menjual dan menarik pembaca.

Untuk kategori Foto Jur­nalistik, menurut Rida, tahun ini sedikit mengalami kemunduran dari tahun sebelumnya. Sebab, dari sekian banyak foto yang diseleksi dewan juri, tidak satu pun yang betul-betul baik. “Kebanyakan fotografer tidak sabar menunggu momen bagus. Tergesagesa. Tahun ini memang tidak bagus foto-fotonya. Ini perlu jadi catatan bagi setiap pewarta foto,” tegas Rida.

Rida juga mengingatkan bahwa Rida Award merupakan ajang perbaikan karya tulis jurnalistik, karya foto jurnalistik bagi seluruh wartawan se-Riau Pos Group. Sebagai momentum untuk bersaing secara sehat, dan memotivasi agar menjadi jurnalis lebih baik. “Temukan lagi ruh jurnalistik. Wartawan dituntut untuk sungguh-sungguh dalam menulis sebuah karya lebih mendalam, dan tidak asal menulis. Inilah mendasari tujuan Rida Award itu sendiri,” tutur Rida.
Padek, Selasa (16/7) by cr1/Debi Virnando

Read More

PENERAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) TUAI POLEMIK

Penerapan uang kuliah tunggal (UKT) di Universitas Andalas (Unand) masih menuai polemik. Calon mahasiswa baru yang dari keluarga menengah ke bawah, mengeluhkan kebijakan UKT yang diterapkan secara nasional oleh Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Saat ini, tercatat 500-an calon mahasiswa (cama) yang mengeluhkan mahalnya UKT di Unand kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unand. Data ini akan terus bertambah pada masa pendaftaran mahasiswa baru nanti. Dari jumlah itu, calon mahasiswa Fakultas Ke­dok­teran yang paling banyak mengadu.

“Sekitar 500 orang itu, mengadu dan mengungkapkan keluhannya ke BEM. Sebagian besar mengaku tidak punya dana sesuai jumlah yang ditetapkan. Sebagian lain bersedia membayar, tapi hanya dalam sekali pembayaran saja,” ujar Presiden Mahasiswa Unand Vicky Maldini dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Peduli Pendidikan (FPP) di Padang Ekspres, kemarin (2/7).

Dalam diskusi itu, hadir lembaga kemahasiswaan dan pihak akademik Unand, seperti Koordinator Tim Advokasi UKT FPP Unand Farhan Muftih, mantan Koordinator Advokasi LAM-PK Unand, Him­punan Mahasiswa (Hima) jurusan Pidana dan perwakilan aktivis Q-Bar. Turut hadir BEM KM dan FKM Unand, PHP serta Komunitas Kaki Lima  (Kajian Kritis Limaumanih). Dari Pa­dang Ekspres, hadir Wapemred Nashrian Bahzein dan Heri Sugiarto bersama awak redaksi.

Sesuai instruksi Dirjen Dikti dalam penyerahan UKT Unand kepada Wakil Rektor II Unand 18 Mei 2013 di Kantor Dirjen Dikti, bahwa UKT hanya berlaku untuk mahasiswa baru tahun 2013. Untuk mahasiswa lama tetap seperti yang berlaku sekarang.

Namun, Tim Advokasi FPP menemukan ketimpangan dan kerawanan dalam penarikan biaya UKT. Ini diperparah banyaknya orangtua calon mahasiswa baru protes atas ketidakakuratan penentuan levelisasi UKT di Unand.

“Kita masih bertanya-tanya penerapan UKT ini seperti apa. Ada sekitar 7 macam pola penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS) yang kita masih bingung implementasinya seperti apa. Seperti ketentuan penghasilan dengan perbandingan jumlah tanggungan, kepemilikan rumah atau luas rumah. Kalau di kampung, rumah orang rata-rata luas karena tanah memadai. Tapi ada yang rumah luas, sementara tonggaknya masih kayu. Atau kepemilikan transportasi, ada yang punya mobil pick-up keluaran tahun sekian, bisa juga punya mobil tapi untuk travel untuk mencari penghasilan. Penentuan ini masih ambigu bagi kami,” kata Vicky.

Mahasiswa jurusan Teknik Pertanian Unand itu menilai rektorat Unand tidak transparan dalam penentuan hitungan level 1 hingga level 5 dalam komponen biaya UKT. “Seharusnya, Wakil Rektor II hadir untuk menjelaskan ini. Rektor harus berani menolak penerapan UKT jika memang belum siap untuk saat ini,” harap mahasiswa semester 8 itu.

Aulia Riza menambahkan, pemerintah mesti menjamin pendidikan masyarakat dari awal masuk perguruan tinggi (PT) sampai lulus hingga tidak ditemukan mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena alasan biaya.

Dia menganalogikan hak pendidikan layaknya hak beragama bagi seluruh warga negara. Sebab, pendidikan adalah hak segala warga negara dan negara wajib memenuhinya.

Dalam diskusi itu, dari pihak Rektorat Unand diwakili Ketua Lembaga Pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (LPITK) Unand, Ahmad Syafruddin dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Kurnia Warman.

“Sebetulnya saya tidak punya wewenang menjelaskan karena saya dari LPITK. Dan saya pikir hanya mendampingi Rektor. Yang saya ketahui, ini kebijakan Dikti. Kalau memang tidak sanggup bayar UKT, dapat melapor ke WR (wakil rektor) untuk diverifikasi sekitar 79 orang,” kata Ahmad Syafruddin.

Menurut Ahmad, ada 7 kriteria calon mahasiswa yang mendapat keringanan biaya kuliah dari 14 kriteria miskin menurut Badan Pusat Statistik. Yakni, peng­hasilan orangtua, tanggungan, kepemilikan rumah, luas rumah, daya listrik dan besar pengeluaran.

Sedangkan Kurnia Warman, mengaku secara pribadi bingung dengan kebijakan UKT. “Secara pribadi, saya juga bingung dengan UKT. Jangankan saya, dekan saja ada juga yang bingung. Ini program yang harus dijelaskan kepada seluruh mahasiswa. Namun yang pasti, PT tidak seperti perusahaan. Sebab, anggaran itu akan nol kembali setelah mahasiswa tamat. Saya biasa husnuzon (prasangka baik), kalau ini merupakan upaya pemerintah mengantisipasi pungutanpungutan di luar SPP,” katanya.

Kurnia Warman memaparkan plus minus pemberlakuan UKT. Dengan adanya UKT, katanya, ada fakultas yang bertambah uang kuliah, ada pula yang turun. “Selain itu, UKT ini untuk memenuhi prinsip keadilan distributif. Hanya mahasiswa yang benar-benar miskin boleh menerima subsidi. Jadi, diberlakuan subsidi silang antara mahasiswa yang miskin dan yang kaya,” ulasnya.

Ditanya kenapa Unand tidak mau menunda pemberlakuan UKT bila belum siap, dia mengaku tidak bisa menjelaskan. “Karena itu, sebagai warga negara, jika memang ada norma yang tidak sesuai, bisa lakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Kalau UKT dinilai mahal,  bisa gugat ke PTUN,” ujarnya.

Terkait pengaduan 500 orang­ calon mahasiswa Unand ke BEM, Kurnia menduga boleh jadi pihak sekolah yang luput merekomendasikan ke Unand bahwa lulusannya berhak mendapat beasiswa bidik misi. Meski begitu, dia berjanji membantu melakukan kroscek ulang data 500 orang calon mahasiswa itu ke rektorat.

Selain itu, dalam diskusi mengemuka perlunya transparansi Rektorat dalam mengambil dan menjelaskan kebijakan ini kepada mahasiswa, termasuk dalam penentuan level mahasiswa yang rawan terjadi salah persepsi pihak yang melakukan survei sehingga dampaknya bisa merugikan mahasiswa miskin. Misalnya, mahasiswa yang seharusnya berada di level 1 masuk ke level di atasnya. Artinya, mahasiswa membayar UKT lebih mahal. Penentuan level biaya UKT itu, oleh peserta diskusi dinilai rawan manipulasi dari tim verifikasi.  

Dalam kajian perhitungan unit cost antara sistem lama dan baru oleh FPP, ditemukan peningkatan cost. “Kami dari FPP, jelas menolak pemberlakuan UKT. Seperti yang kami sampaikan, anak kandung Undang Undang Perguruan Tinggi ini, berakibat pada pelanggaran hak calon peserta didik dan sejumlah landasan berpijak pemberlakuannya yang cacat hukum,” tegas Koordinator Tim Advokasi FPP Farhan Muftih.
Padek, Selasa (16/7) by cr1/Debi Virnando

Read More

LURAH BERPRESTASI INI SERING RAPAT DISAWAH

Rapat tidak harus di ruangan sejuk beralaskan karpet. Cukup berlindung di bawah pohon di tengah sawah di kawasan Koronggadang, rumusan demi rumusan program kerja dirembukkan. Cara kerja kreatif ini mengantarkan Salisma sebagai lurah berprestasi se-Kota Padang.

Salisma, putri asli Suku koto, Kelurahan Pasar Ambacang ini, memimpin Kelurahan Koronggadang sejak April 2008. Berkat tangan dinginnya dan disokong masyarakat, Salisma mewakili Padang dalam ajang Lomba Kompetensi Lurah tingkat Sumbar tahun 2013.

Ketika ditemui di Kantor Camat Kuranji, Selasa (30/4), Salisma sedang mengurus keperluan kelurahan di kecamatan. Dengan ramah, lurah yang memiliki penduduk sekitar 19.370 jiwa itu melayani meladeni diskusi.

“Sekitar bulan April 2008, saya diangkat menjadi lurah di Koronggadang. Sebelumnya, saya juga pernah bertugas sebagai sekretaris lurah di kelurahan ini dan Lurah Anduring,” kata Salisma.

Gaya kepemimpinan Salisma terkesan santai alias tidak formal. Tidak tampak perbedaan status dan jabatan dalam memenej birokrasi, melainkan mengedepankan profesionalitas dan tanggung jawab.

“Di kantor, saya mene­rap­kan rasa kekeluargaan. Dengan begitu, pegawai punya rasa tanggung jawab untuk menuntaskan tugas mereka masing-masing,” kata wanita kelahiran 17 Mei 1960 tersebut.
Padek, Kamis (2/5/2013) by cr1/Debi Virnando
Salisma mengaku tak betah berdiam diri di kantor seharian. “Tak hanya ketika jadi lurah, saat menjabat sekretaris lurah pun begitu. Saya senang berkeliling dengan motor agar lebih dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Selain dekat dengan jajarannya, Salisma piawai membangun hubungan harmonis dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK).

Salisma rajin bersilaturahmi dengan PKK setempat. Semua rancangan yang akan dijalankan dimusyawarahkan setiap hari. Ibu-ibu PKK dirangkul.

“Kami sering memasak di kantor, lalu makan bersama. Lewat rutinitas itulah keakraban terjalin. Sehingga kita saling topang menopang untuk memajukan kelurahan ini,” ucap Salisma.

Tak heran, kinerja jaja­ran­nya meningkat. Mereka bekerja seakan tidak mengenal jam kantor. Salisma dan jajarannya sering pulang tengah malam untuk menyelesaikan semua pekerjaan di kelurahan.

“Kalau kerja hari ini belum selesai, bagaimana kita akan melanjutkan dengan kerja yang telah menunggu esok hari. Tidak ada jaminan pekerjaan hari esok lebih sedikit daripada hari ini. Makanya, kerja setiap hari, mau tidak mau harus selesaikan hari itu juga, walaupun jam kantor telah habis,” tegas mantan Sekretaris Lurah Lubuklintah ini.

Karena gayanya yang merakyat, tidak sulit bagi Salisma mengajak masyarakat membangun sejumlah infrastruktur secara swadaya dan program manunggal.

“Bermodalkan bantuan manunggal Rp 35 juta, jalan sepanjang 2 kilometer dan lebar 7 meter dibangun. Jalan itu melewati 3 RW, yakni RW 2, RW 14 dan RW 3. Semua jalan baru menuju satu titik, RW 4. Swadaya masyarakat, RW, ninik mamak dan warga menjadi andalan pembukaan jalan. Alhasil, kelurahan Koronggadang waktu itu berhasil meraih juara II program manunggal,” ujarnya.

Kantor lurah yang awalnya menghadap ke barat, direkonstruksi ke arah Selatan sehingga menghadap ke jalan raya di tahun 2009. Ruang PKK, kamar mandi dan ruangan lain direhab. “Tahun itu, jalan dari RW 14 ke RW 4 juga dibuka. Pada tahun ini, dibuka jalan dari perumahan PWI melintasi Masjid Nurul Hasanah Kuranji. Jalan ini dulunya hanya dilewati motor, lalu kita lebarkan agar dapat dilewati mobil sekitar 200 meter,” te­rangnya.

Asam garam selama menjadi lurah telah dilalui. Terutama ketika membebaskan lahan untuk pembukaan jalan, dia sempat diserbu sebagian warga. Dengan naluri keibuannya, sikap keras warga melunak.

“Setelah kesepakatan dida­pat, bersama LPM dan tokoh masyarakat, kami langsung melakukan pemancangan,” ucap wanita bergelar sarjana hukum ini.

Jiwa leaders telah dimiliki oleh Salisma sejak masih di bangku SD dan SMP selalu dipercaya sebagai ketua kelas. “Iya, kita dulu satu kelas. Kalau tidak wakil, ketua kelas,” ungkap teman sekelas Salisma ketika SMP, Syamsir yang sekarang menjadi Lurah di Kalumbuk.

Read More

ISRA MIKRAJ, PERBAIKI 6 DIMENSI DIRI

Degradasi moral yang melanda semua lini kehidupan di negeri ini, harus dihentikan melalui gerakan masif. Salah satu akar persoalan krisis moral ini akibat pudarnya pemaknaan shalat dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah shalat yang diterima Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra Mikraj, lebih pada kegiatan rutinitas semata.

Demikian benang merah pandangan Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, Prof Asasriwarni, dan Guru Besar Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Duski Samad dihubungi terpisah, Rabu (5/6). Kedua guru besar ini mengajak umat Islam lebih memaknai momen Isra’ Mikraj jatuh pada hari ini (6/6). Terutama, mengambil pelajaran dari pelaksanaan ibadah shalat lima waktu sehari semalam. Paling tidak ada enam esensi perjalanan Isra Mikraj dilakukan Nabi Muhammad SAW.    

Asasriwarni menyebutkan, paling kurang ada enam esensi pemaknaan peristiwa bersejarah tersebut. Esensi pertama dimensi waktu. Bagaimana seseorang mampu menghargai dan berdamai dengan setiap waktu. Shalat, katanya, tidak sah dikerjakan sebelum waktunya datang. Sebaliknya, tidak pula sah jika dikerjakan setelah waktu.

“Shalat mendidik muslim menghargai waktu. Kalau datang waktu masuk kantor, ya kita ke kantor. Jangan ditunda atau melalaikan. Jika tenaga penga­jar, tiba saatnya masuk lokal. Siswa, mahasiswa dan petani juga seperti itu,” paparnya.

Dimensi kedua mesti diperbaiki, menurutnya, yakni dimensi thaharah (kebersihan dan keindahan). Sebab, shalat seseorang tidak sah kalau diri dan sekitar tempat shalat tidak bersih. Kebersihan dimulai dari tempat tinggal, lingkungan, dan kota menurut kewenangan masing-masing. Dicontohkan Asasriwarni, kebersihan kota merupakan kewenangan petugas kebersihan kota. Momen Isra Mikraj dapat dimanfaatkan Pemko Padang untuk memperbaiki dimensi kebersihan dan keindahan tata ruang kota.

“Lalu, menutup aurat. Ini sering terabaikan anak gadis kita. Kalau ketika shalat tutup aurat, setelah shalat juga harus menutup aurat. Dimensi selanjutnya dari shalat itu menghadap kiblat. Artinya, orang muslim itu mesti visioner. Tidak hanya berpikir hari ini, tapi jauh ke depan. Siswa yang mau lanjutin kuliah sudah punya visi jelas, sehingga tidak bingung milih jurusan,” paparnya.

Visi tersebut, sebutnya, harus diiringi dengan kesungguh-sungguhan layaknya fokus dan khusyuk dalam shalat. “Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan. Dia akan berhasil,” tegasnya.

Pelajaran terakhir dari pengerjaan shalat yaitu, kepatuhan dan loyalitas terhadap imam. Dijelaskan Asasriwarni, imam dikatakan juga pemimpin. Muslim yang mengerjakan shalat merupakan orang Islam yang taat pada pemimpinnya.

“Kalau ingin memaknai Isra Mikraj kali ini, maknailah dengan mengambil pelajaran dari shalat tadi. Intinya, bagaimana seorang muslim dapat menghargai dan tepat waktu saat menggeluti kegiatan sehari-hari. Menerapkan pola hidup bersih, menjaga aurat, visioner dan bersungguh-sungguh dalam setiap tindakan. Kemudian loyal pada imam atau pimpinan,” kata Asasriwarni.

Di sisi lain, Duski Samad mengatakan, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Bila daging itu baik, maka akan baiklah sekujur tubuh. Tetapi apabila daging itu rusak, dicemari oleh penyakit, maka akan rusak sekujur tubuh, yaitu al-qalb (hati) (HR: Bukhari-Muslim). Ini berarti bahwa hati mempunyai peran sangat menentukan sukses atau gagalnya kehidupan manusia.

Agar hati manusia berfungsi efektif dan berdaya guna untuk kemaslahatan jiwa dan peningkatan moral bangsa, maka ia mesti disehatkan melalui shalat. Shalat dilaksanakan dengan benar, tetap dan tepat. Daimun (waktu, rukun zikri, qauli dan fi’li), adalah obat mujarab made in Allah Yang Maha Penyembuh (as-Syaafi) untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tercemarnya hati (al-qalb) yang berakibat tercemarnya sekujur tubuh, lingkungan dan masyarakat luas.

“Hati resah gelisah, hasad dengki, cemas takut, loba kikir, depresi dan penyakit hati lainnya, insya Allah akan dapat disehatkan, dan dikurangi beban dan bobotnya atau disembuhkan dengan mendirikan shalat secara khusyuk. Dan, hidup tenteram akan terwujud dalam kenyataan kapan dan di mana pun berada,” sebutnya.
Padang Ekspres, Kamis (6/6/2013) by cr1/Debi Virnando

Read More

PAJAK 1% DINILAI BERATKAN UKM

Pelaku usaha kecil menengah (UKM) merasa terbebani aturan pajak UKM 1 persen. Pajak itu dinilai memberatkan biaya produksi bagi pelaku usaha. Bahkan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumbar menilai, aturan yang mulai berlaku pertengahan 2013 itu kebijakan pelemahan UKM oleh pemerintah.

“Cost produksi naik. Setiap tahun tarif dasar listrik naik, apalagi sekarang BBM akan naik. Ditambah lagi beban pajak yang akan dipikul tiap tahunnya. Bukannya akan menguatkan UKM, tapi malah sebaliknya, semakin melemahkan UKM. Saya tidak setuju pelaku UKM dikenai pa­jak,” ujar Ketua Kadin Sumbar Asnawi Bahar, kepada Padang Ekspres, kemarin (4/6).

Menurutnya, persaingan UKM ke depan semakin berat. Pelaku UKM tidak hanya bersaing dengan pelaku usaha lokal, melainkan juga pelaku usaha interlokal. “Asean Community akan menerapkan pasar bebas 2015 nanti. Pelaku usaha kita belum siap untuk bersaing. Mereka harus berjuang untuk meng­hadapi mafia-mafia survive yang memiliki SDM terlatih dan didukung teknologi canggih,” kata Asnawi Bahar.

Beranjak dari fenomena ke depan itulah, Asnawi menilai, pajak UKM merupakan pelemahan-pelemahan terhadap UKM itu sendiri. Mestinya pemerintah mengurangi beban pelaku UKM untuk menghadapi tantangan yang berat tersebut. Idealnya pemerintah memikirkan bagaimana cara membangun konektifitas jaringan distribusi UKM menjelang 2015. Bukan sebaliknya, malah menambah beban yang akan memberatkan pelaku usaha.

Pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Padang Yunia Wardi mengatakan, pajak merupakan kewajiban bagi warga negara. Pajak UKM sendiri, hematnya, merupakan pembelajaran. Apalagi ketika nilai pajak yang ditetapkan tidak terlalu besar. “Pajak yang ditetapkan hanya 1 persen. Tidak terlalu besar. Kecuali kalau selama tidak dikenai pajak lalu tiba-tiba dikenai pajak sebesar 15 persen contohnya, baru akan menjadi beban bagi pelaku usaha. Untuk usaha yang telah matang ini tidak ada masalah, kecuali kalau usahanya masih bayi (baru). Ini pembelajaran sebetulnya,” jelas Yunia Wardi.

Pajak UKM, seperti yang di­pa­parkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementrian Keuangan Bambang Brodjonegoro, Rabu (5/6), UKM akan dikenakan pajak 1 persen dari omzet. Berbeda dengan pajak penghasilan perusahaan (PPh badan) yang besarnya 25 persen dari laba. Sementara untuk kriteria UKM yang dikenakan pajak, ialah pelaku yang memiliki tempat usaha tetap seperti warung atau ruko dengan total penghasilan pertahun hingga Rp 4,8 miliar. “Harap dicatat, UKM ini usaha kecil menengah, bukan usaha kecil mikro. Sebab yang mikro tidak kenai pajak,” ucapnya.

Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan memaparkan, peraturan presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum aturan pajak UKM saat ini sudah diteken Presiden SBY dan akan mulai berlaku pertengahan tahun ini. Menurutnya, aturan itu akan membantu pelaku UKM agar bisa mengakses permodalan melalui Perbankan. Selain itu, pajak UKM juga mengandung unsur keadilan, sebab banyak UKM yang penghasilannya jauh melebihi pegawai/karyawan.
Padek, Rabu (5/6) by cr1/Debi Virnando

Read More

PASCA REFORMASI, PEMIMPIN IDEAL MAKIN MAHAL

Sosok pemimpin ideal kian hari makin mahal. Terlebih lagi di era reformasi. Hingga hari ini, kerinduan rakyat belum jua terobati. Panggang makin menjauh dari api.

Pemimpin ideal dimata masyarakat itu sederhana, visioner dan bermoral baik. Serta bertanggung jawab atas ucapan dan tindakannya. Selain itu, cepat tanggap, mampu menggerakkan, memandu serta memberikan pelayanan dan perlindungan pada masyarakat. Jadi, tidak sekedar populer dan banyak duit.

Sayangnya, masyarakat kerap terperangkap oleh modal dan popularitas seorang tokoh. “Populer dan banyak duit, dapat dipastikan bisa jadi pemimpin. Sebaliknya, kendati kemampuan memimpinnya melebihi orang-orang tersebut, namun tidak punya modal, jangan harap bisa jadi pemimpin,” kata dosen Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago saat diskusi kebangsaan yang diselenggarakan UKM Penggerakan Hukum dan Politik dan Pusat Studi Humaniora (PSH) Universitas Andalas, di ruang seminar Gedung F beberapa waktu lalu.

Andrinof mengatakan, sistem pemilihan pemimpin secara umum lebih banyak menghasilkan orang-orang yang bukan pemimpin. Namun, hanya mengantarkan orang-orang yang memiliki status bos, politisi, selebriti, pejabat yang mahir mengumpulkan modal dan membuka akses.

“Bukan pemimpin yang betul-betul paham dengan fungsinya sebagai pemimpin,” ujarnya.

Sejak era reformasi, partai politik menjadi jalur utama untuk mengantarkan seseorang ke jabatan publik eksekutif, baik presiden, gubernur dan wali kota/bupati. “Wajar kiranya pemimpin saat ini tidak peka pada jeritan rakyat, karena mereka hanya berjalan dengan kuda-kuda politiknya. Tanpa mengetahui, apa dan bagaimana maunya rakyat,” jelasnya.

Rakyat butuh pemimpin visioner yang tidak pernah berhenti melayani dan melindungi rakyat. “Percayalah, pemimpin visoner akan dipuji generasi yang akan datang. Sementara pemimpin pragmatis akan disesali kehadirannya,” ujar Direktur Cirus Surveyors Group itu.

Dosen Fakultas Sastra Unand, Harry Effendi Iskandar yang juga menjadi pembicara mengatakan, organisasi masyarakat (ormas) memiliki dua fungsi. Selain mengontrol kebijakan-kebijakan kekuasaan, juga harus tetap mengemban amanah Tridharma.

“Ormas mesti berbakti ke masyarakat, perjuangkan aspirasi rakyat. Saat ini kita butuh pergerakan yang jelas dan terarah, bukan adu argumen,” tuturnya.

Aktivis muda Unand, Muhnizar Siahaan mengatakan, saat ini tidak ada pemimpin yang benar-benar memperjuangkan nasib rakyat. Sebab, pemimpin yang terlahir dari partai politik mengemban misi-misi sekelompok orang. “Parpol itu seperti kalkulator, yang menghitung-hitung laba saja,” ujarnya.

Kerinduan hadirnya pemimpin ideal juga dipaparkan Ketua UKM PHP Unand Yudi Fernandes. Melihat pemimpin dan calon pemimpin yang tampil saat ini, ada kekhawatiran mahasiswa terhadap masa depan negeri ini. Khawatir mendapatkan pemimpin yang merakyat dan bukan pengumbar janji rakyat.

“Kami harap, ke depan kita semua menemukan pemimpin yang siap untuk melayani rakyat. Bukan sebaliknya. Inilah yang men­jadi alasan UKM PHP me­nga­ngkat diskusi ini,” ungkap Yudi Fernandes.

Read More

MENGENANG HARIMAU KURANJI

Taman Makam Pahlawan (TMP) Kuranji bermandikan bunga di Hari Kebangkitan Nasional. Sebanyak 293 pejuang yang bersemayam di sana menerima penghormatan dari segenap unsur musyawarah pimpinan kecamatan (Muspika) Kuranji. Bait-bait doa diucapkan untuk para pejuang yang dijuluki Harimau Kuranji itu.

Nagari Kuranji, basis perjuangan dan kebangkitan Kota Padang dari penindasan para penjajah. Lewat barisan tentara yang berjuluk Harimau Kuranji itulah semangat dan kekuatan masyarakat dibangun. Tidak hanya di masa penjajahan, bahkan setelah Indonesia merdeka-pun puluhan pejuang masih mewakafkan nyawanya untuk Negara Kesatuan RI, khususnya Kota Padang.

Di deretan sisi kiri gerbang TMP Kuranji, puluhan nisan bergoreskan tahun 1947 terlihat. Mereka gugur bersimbah darah saat Belanda hendak menjajah Indonesia kembali setelah Kemerdekaan Indonesia di proklamirkan. Tepat pada hitungan ketiga di sisi kanannya, adalah makam seorang pejuang wanita berusia 120 tahun. Tak jauh dari deretan sana, ada pula pejuang kebal yang tewas saat ditarik sunsang olah Belanda.

”Beberapa tahun silam, sering terdengar suara rantai yang ditarik sepanjang jalan ini. Tidak tahu pasti suara apa itu. Hanya saja ada yang berpendapat kalau suara itu ada kaitannya dengan makam itu. Beliau meninggal saat ditarik sunsang. Kaki diikat dan ditarik pakai jeep. Kabarnya, beliau tidak mempan dipukul,” cerita Oyong, seorang penjaga makam.

Orang terkuat itu diarak keliling kampung. Secara tidak langsung, penjajah ingin memukul mental pasukan Harimau Kuranji lainnya. Kuranji semapt geger, harimau kebal diarak hingga tewas.

Oyong menjaga makam menggantikan ayahnya yang juga seorang pejuang dan meninggal beberapa pekan lalu. Oyong, sesekali masih merasakan keberadaan pejuang di sekitar makam. Sambil berdiri di sisi satu-satunya makam berwarna biru. ”Ini makam pertama di sini. Beliau tertembak di tahun 1947. Orang yang memegang bambu di tugu itu patung beliau,” tutupnya sambil mengarahkan jari telunjuk ke tugu utama TMP Kuranji.

Di antara makam-makam itulah, Camat Kuranji, Frengky Willianto memimpin upacara penghormatan pada para pejuang, dan memaknai Hari Kebangkitan Nasional. Dengan seragam kebanggan masing-masing, unsur muspika mengangkat tangan dan menaruh di sebelah kanan dahi secara bersamaan. Dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di tugu utama sebelum memandikan makam-makam dengan kelopak bunga berwarna warni.

”Semua ini sebagai bentuk penghormatan dari kami. Mengulas kembali memori, bahwa Nagari Kuranji ini nagari perjuangan,” ungkapnya usai peneburan bunga.

Kapolsek Kuranji AKP Masrial menyebutkan momen itu untuk menyadari besarnya jasa pejuang. ”Untuk itu, tetap hargai pahlawan,” kata Masrial.
Padang Ekspres, Selasa (21/05/2013) by cr1/Debi Virnando

Read More

BALIMAU, TETAP SUBUR MESKI SABAN TAHUN DIKRITISI

Ramadhan dan ritual balimau tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Sumbar. Seperti apa keterkaitan antar keduanya, adakah mereka punya hubungan, atau, jangan-jangan balimau hanya sekedar ajang hura-hura kawula muda. Lantas, apa kata para pemuka?

Bukan rahasia lagi, kebiasaan balimau kerap dimanfaatkan untuk ajang berpacaran. Saban tahun para ulama mengkritisi. Hingga tahun ini, fenomena balimau di kalangan masyarakat Minang makin subur.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Syamsul Bahri Khatib menilai tradisi balimau bertentangan dengan agama dan menyimpang dari adat budaya Minangkabau. Sebagai bulan yang suci, katanya, Ramadhan harus pula disambut dengan cara yang suci, bukan berhura-hura seperti balimau, yang jelas mudaratnya.

“Tidak perlu fatwa untuk kebiasaan itu (balimau, red). Sudah jelas haramnya. Ber­te­n­tangan dengan agama dan me­len­ceng dari adat istiadat Mi­nang­kabau. Itu kebiasaan yang sesat lagi menyesatkan. Kalau­pun dulu ada kebiasaan balimau oleh sebagian masyarakat kita, tepiannya (sungai, red) tertutup dan terpisah antara yang perem­puan dan laki-laki,” tegas Syamsul Bahri Khatib.

Menurut Ketua Badan amil zakat nasional (Baznas) Sumbar itu,  maraknya balimau didasarkan pada ketidak pahaman masyarakat. Perbuatan yang seolah-seolah baik namun haki­katnya tidak baik. Dia menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah kebiasaan tersebut. Demikian juga kepada pemerintah, himbaunyanya, pemerintah tidak memfasilitasi kegiatan balimau. “Jika perlu Dinas Pariwisata menutup semua tempat yang akan digunakan untuk balimau. Jangan agama dijadikan alasan eko­nomi,” terangnya.

Selain itu orangtua harus mencegah anak-anaknya agar tidak terbawa dan ikut-ikutan. Yang tua harus memberikan penjelasan kepada yang muda. “Kita harapkan kepada masyarakat, bulan Ramadhan itu suci maka sambutlah dengan cara yang suci. Yakni dengan mengambil keberkahannya. Mengambil mutu dan manfaat, peningkatan kebaikan dan ketertiban. Sebab kalau sudah kacau, tidak ada lagi keberkahan,” im­buhnya.

Beragam objek wisata akan diserbu warga setiap tahunnya.  Seperti di Padang, sebut saja di Lubuk Minturun, Airdingin, Lori, Lubuk Lukum di Kecamatan Kototangah, dan Batang Guo, Lubuk Tempurung serta Batang Kuranji di Kecamatan Kuranji.

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumbar, Dasril Ilyas, menerangkan, hakikat dari balimau sebetulnya untuk membersihkan dan menyucikan diri dalam menyambut kedatangan bulan Ramadhan. Namun itu justru disalah artikan. “Kita lihat saat ini, justru muda-mudi pergi balimau untuk hura-hura. Mandi bercampur antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Bukan itu maksud balimau yang sesung­guhnya,” tegas Dasril.

Dia mengatakan, balimau tidak harus dilakukan di tempat pemandian, tapi bisa dilakukan di rumah. Yang terpenting niatnya. Ini yang kerap jadi salah kaprah. Untuk mencapai hal baik dengan cara yang tidak baik, maka akan berujung pada hasil yang tidak baik.

Untuk mengantisipasi kebia­saan seperti itu, Dasril menegaskan, para tokoh ulama, tokoh adat, masyarakat, perlu membimbing generasi muda, terutama para orangtua. “Berikan pemahaman pada mereka, jika tradisi balimau dengan bepergian berdua-duaan, merupakan hal yang dilarang, dan itu tidak boleh dilakukan,” tuturnya.

Senada dengan itu, Pengamat Sosial Kemasyarakatan, Jhon Farlis melihat balimau sudah menjadi tradisi turun temurun. Gejala sosial karena meniru sesuatu yang berkembang sebelumnya. “Gejala sosial meniru yang sebelumnya, membuat muda-muda ini terperangkap. Gejala ini mesti segera dihentikan, sebab, balimau yang dilakoni generasi muda saat ini sudah menjurus pada maksiat,” tegasnya.

Lagi-lagi, peran tokoh agama yang dituntut. Peran tokoh adat, serta pemerintah. Perlu memperhatikan gejala yang telah bertahun-tahun dilakoni generasi muda ini.

“Saya harap pemerintah yang me­miliki wewenang, dapat membuat kebijakan tegas untuk menghentikan kebiasaan balimau yang dapat menodai kesucian Ramadhan ini. Begitu juga tokoh ulama, adat, dan juga masyarakat. Mari bersama-sama kita hentikan aktifitas balimau hura-hura ini,” imbuhnya.

Read More

MAJELIS TAKLIM, PEMUDA TAK PERLU GENGSI

Pemuda tak perlu gengsi ikut andil dalam majelis taklim. Sebab, lembaga non formal itu benteng masyarakat dari pengaruh negatif. Sifat tidak  mengikat. Pun, tanpa aturan yang ketat. Dengan begitu, majelis taklim dapat menjadi tempat yang efektif dan sarana belajar yang lebih efisien.

“Majelis taklim harus bisa dimanfaatkan sebagi tempat menimba ilmu pengetahuan. Khususnya ilmu agama. Kami menyambut baik banyaknya majelis taklim yang tumbuh saat ini. Luar biasanya, menjamur hingga ke setiap kelurahan,” ucap anggita DPD RI, Emma Yohana usai pelantikan pengurus majelis taklim Kelurahan Gunungpangilun di Masjid Nurul Islam, Minggu (7/7).

Ketua pengurus masjid Nurul Islam, Wahyu Iramana Putra paparkan hal serupa. Menurutnya, majelis taklim merupakan salah satu wadah pengkajian keislaman yang terdekat dengan lingkungan. Dapat menjadi katalis pendidikan generasi Qurani, katanya. Selama ini, majelis taklim diidentikan dengan perkumpulan ibu-ibu. "Mindset ini perlu diubah. Para pemuda tak usah gengsi ber­sama majelis taklim, belajar pengajian. Di tengah masyarakat, majelis taklim adalah salah satu wadah nyata bagi pengabdian sosial sekaligus agama. Ini yang perlu kita ingat,” tutur Wahyu.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan majelis taklim bersifat mutlak. Tanpa dukungan masyarakat, keberadaan majelis taklim tidak ada artinya. Majelis taklim bersanding dinamis bersama lembaga sejenis lainnya. Seperti pesantren, diniyah, TPA/TPQ, dan balai pengajian. Melalui seabrek aktifitasnya, majelis taklim ikut serta memberikan sumbangsih bagi pencerdasan mental spiritual umat Islam.

Ketua majelis taklim Gunungpangilun, Elma Gusnita berharap perhatian semua pihak agar majelis taklim kelurahan tetap eksis. Terutama sekali dalam hal pembinaan. Baik berupa pembinaan kelembagaan (organisasi), pembinaan kurikulum dan administrasi maupun pembinaan ketenagaan (guru atau pengajar dan pengelola majelis taklim).

“Sudah saatnya pula majelis taklim menerapkan mana­je­men berbasis masyarakat (MBM). Yaitu suatu upaya koordinasi dan penyerasian sumberdaya yang dilakukan majelis taklim dengan meli­batkan semua kelompok ke­pen­tingan untuk tujuan mu­lia, membangun masyarakat mus­lim,” pungkasnya.

Read More

PENDIDIKAN GRATIS HANYA RETORIKA

Pendidikan gratis bagi anak-anak panti asuhan hanya retorika. Meski sudah dijanjikan, harapan itu belum tertunai di tahun ajaran 2013-2014 kemarin. Faktanya, masih ada panti asuhan yang kesulitan mendaftarkan anak-anak asuhnya ke sekolah. Alasan biaya pendidikan.

Salah satunya, Panti Asuhan Yatim Piatu Wira Lisna di kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan. Tahun ajaran baru 2013, ter­dapat 5 anak didik dari panti asuhan itu masuk di 3 SMK Negeri di Padang. Semuanya, mengalami penangguhan pembayaran.

“Memang ada yang menggratiskan biaya pembangunan dan biaya sukarela. Tapi kita bayar juga uang perlengkapan pribadi seperti baju. Padahal kita sudah punya seragam dari bantuan sukarela pihak donator,” ungkap pengelola PA Aliarni, Selasa (9/7).

Sebagai pengelola, Aliarni berharap mendapat kelonggaran dari pihak sekkolah. Terutama sekolah negeri. Sebab, katanya, tidak hanya lima anak asuh yang sedang menjalani pendidikan. “ Di Panti Wira Lisna, terdapat 40 anak yang masih dalam usia sekolah. Mau tidak mau, kita bayar yang prioritas  terlebih dahulu. Untuk yang bisa ditangguhkan, kita minta kelonggaran,” jelas­nya.

Janji pendidikan gratis bagi anak-anak panti dilontarkan oleh Wakil Wali Kota Padang Mahyeldi saat lomba antarpanti se Kota Padang dalam rangka perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, Januari lalu. Hingga tulisan ini diturunkan, jani itu belum terwujud bagi anak-anak PA Wira Lisna.

“Kita berharap ada kepastian tertulis dari Pemko. Kalau yang tertulisnya ada, kita berurusan lebih mudah. Kalau bisa, sekolah negeri menggratiskan anak-anak yang berasal dari panti asuhan,” harap Aliarni.

Badan Kerja Sama Panti Asuhan (BKSPA) Kota Padang berharap, sekolah gratis bagi anak asuh panti asuhan berlaku juga untuk sekolah swasta. Negeri dan swasta, sama-samamemberikan kelonggaran.

“Harapan kita dari BKSPA, sekolah dapat memberikan kelonggaran  bagi anak-anak binaan panti asuhan. Termasuk sekolah swasta. Kepada masyarakat juga, kita harap me­ning­katkan kepedulian dalam me­menuhi kebutuhan pendidikan anak-anak binaan panti asuhan,” ujar Sekretaris BKSPA Kota Padang Yulius Amra.

Read More

PLN : UPAYAKAN RAMADHAN TANPA PEMADAMAN

PT PLN (Persero) Sumbar mengupayakan tidak terjadi pemadaman selama Ramadhan. Hal itu diupayakan seiring untasnya perbaikan kerusakan alat di PLTU Ombilin.

Pihak PLN mengaku telah menyiapkan petugas dan komponen alat jika sewaktu-waktu terjadi kerusakan kembali. Namun demikian, PLN Sumbar juga mengimbau kepada pelanggan untuk bisa berhemat menggunakan listrik, khususnya saat beban puncak, pukul 18.30 WIB hingga 21.00 WIB.

“Jika nantinya ada pemadaman selama Ramadhan, itu lebih kepada force mayor. Misalnya hujan lebat yang menyebabkan pohon kayu tumbang menimpa tiang listrik atau gardu. Namun itu nantinya, pemadaman akan sebentar. Kita sudah siapkan petugas,” ujar Manager Bidang Teknik PLN Sumbar, Suprapto di kantor PLN Sumbar, Minggu (7/7).

Suprapto menjelaskan, kebutuhan listrik di Sumbar sebesar 438 MW, sementara daya tampung listrik hanya 406 MW. Artinya minus 32 MW. “Untuk kekurangan ini, kita mendapat tambahan listrik interkoneksi dari Sumsel. Jadi tak benar, selama ini ada pihak yang tidak bertanggungjawab menghembuskan isu bahwa listrik Sumbar dijual ke Riau. Puncaknya itu, terjadi Selasa 14 Mei lalu. Pada beban puncak pukul 19.00 WIB, kebutuhan pelanggan mencapai 1.161,12 MW. Makanya, harus pemadaman bergilir,” tambahnya.

Suprapto memprediksi, kebutuhan listrik pelanggan Sumbar saat Ramadhan nanti, khususnya pada beban puncak, mencapai 460 MW. “Karena itu, saat ini kita telah melakukan sejumlah langkah untuk antisipasi. Salah satunya menampung air pada siang hari, dan mengoperasikan penuh pada malam hari untuk PLTA. Di Sumbar itu, pembangkit terbesar berada di PLTU Ombilin, 2x100 MW,” tambah Asisten Manager Jaringan PLN Sumbar, Junaidi.

Read More

Pemilu Diantara Politikus Stres dan Calon Pejabat Korup

Bursa Transaksi Demokrasi di Pasar Politik
Tahun 2013 dinilai sebagai tahun politik nasional oleh sebagian kalangan. Cara menyikapinya juga beragam. Sebut saja e-Prima’s (ePS) Institut sebagai salah satu contoh. Bagi Lembaga pendidikan dan pelatihan, konsultasi serta even organizer ini, tahun politik diwarnainya dengan menyelenggarakan seminar politik nasional pada Rabu (17/4). Bertempat di gedung Pusat kebudayaan Kota Sawahlunto. Hadirkan pemateri yang berasal dari latar belakang berbeda agar peserta dapat melihat geliat politik dari beragam kacamata.
“Realitas kancah perpolitikan kita hari ini, kalau saya melihat, telah mengacu ke demokrasi liberal. Lahirlah kapitalisasi politik di Indonsia. Ujung-ujungnya akan menyerahkan penentuan jabatan pada pemilik modal. Tokoh politik yang memiliki modal banyak, berpeluang membeli jabatan politik dari publik,” ujar Pimpinan ePS Institut, Zulkarnaini kemarin (14/4).
Kancah politik di Indonesia telah larut di dalamnya. Kata Zulkarnaini, pencerahan demokrasi perlu dilakukan. Kepada masyarakat yang ingin menjadi pemimpin, butuh sosialisasi bagaimana cara menjadi pemimpin yang amanah dan berkualitas. “Masyarakat luaspun memilik kebutuhan sosialisasi yang sama. Kecerdasan seperti apa yang mesti dimiliki oleh masyarakat, biar masrakat kita tahu tatacara menilai dan memilih pemimpin yang siap bertasbih untuk kepentingan rakyatnya. Ini yang lebih penting,” tegasnya.
Potret inilah yang memicu ePS Institut Sawahlunto bekerjasama dengan Sipil Institut Jakarta adakan Seminar politik nasional bertema “Pemilu langsung dengan biaya murah”. Sekaligus pembelajaran politik bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politiknya pada Pemilu dalam konteks pencarian pemimpin eksekutif dan legislatif berkualitas.
Disebutkan, pembicara yang akan dihadirkan untuk mentransfer analisis politiknya berasal dari latar belakang berbeda. Seperti Ruslan Ismail mage dari Sipil Institut Jakarta, Dosen pascasarajana Unand Padang dan Pimpinan redaksi Padang Ekspres, Montosori. “Jadi kita tidak hanya melihat dari satu sisi. Seperti Bapak Montosori, beliau akan menggunakan kacamata media dalam mensuplay pembelajaran politik bagi peserta nantinya,” tutup Zulkarnaini.
Hemat sarjana hukum itu, kapitalisasi politik berbanding lurus dengan tingkat korupsi. Semakin tinggi biaya politik, semakin tinggi tingkat korupsi. Dan sebaliknya, berbanding terbalik dengan tingkat keberpihakan kepada rakyat. Dalam artian, semakin tinggi biaya politik, semakin rendah tingkat keberpihakan para pemimpin kepada masyarakat. Imbasnya, rakyat akan menjerit selama berada dibawah kepemimpianannya.
Miris akan banyaknya modal yang dibutuhkan para petarung di bursa demokrasi, volume transaksi penting untuk diminimalisir. Strategi pemenangan calon kepala daerah dan calon anggota legislatif yang murah namun tetap berkualitas perlu dikaji. Antisipasi gejala stres bagi calon yang kalah dan menghindari korupsi bagi pemenang pasar demokrasi.
“Kami pikir ini penting untuk semua kalangan, mulai dari pengurus dan kader Parpol, calon kepala daerah, calon anggota legislatif maupun DPD bahkan para tim sukses dan relawan sekalipun. Apalagi Ormas, tokoh masyarakat, birokrat, mahasiswa dan masyarakat umum. Serta, pemerhati-pemerhati dan peminat strategi politik,” tutur Zulkarnaini lugas.
Memang, data yang dihimpun oleh Kompas.com 2011 mencatat 17 orang Gubernur dari 33 Provinsi yang ada terlibat kasus korupsi. Lebih menghebohkan lagi, 50 persen diantaranya dinyatakan mengidap penyakit korup. Seakan tidak mau kalah, dari 497 orang Bupati/Walikota, 138 diantaranya maju menjadi tersangka dikasus yang sama. Fantastis memang. Tapi tunggu dulu, ada data terakhir.
Belum genap dua tahun berselang, perkembangan mental-mental korup semakin tak terbentung. Pada awal Maret 2013, kurvanya semakin meningkat. Mencapai angka 290 Kepala Daerah terjerat oleh jala penegak hukum. Pertanyaannya hari ini, akankah sebuah seminar mampu memberi pencerahan demokrasi?. Entahlah.
Semoga politik murah dengan biaya rendah solusinya. Selamat menikmati gesture para politikus saat menari di panggung demokrasi.

Read More

Dendang dan Saluang Pauh di Nan Jombang Tanggal 3

Peniup Pesan nan Selalu Dirindukan

Jari jemari orangtua itu mengarang enam tingkatan nada di atas sepotong bambu. Sebuah seri cerita mengiringi naik turunnya irama. Kian larut, seri cerita Nurjanah semakin menyayat kelam. Ulah seruling pendendang Group Pauh Sejati, mertua kejam menari di tengah malam.

MALAM itu, Rabu (3/3), para seniman, sastrawan, ma­hasiswa, sejumlah tokoh ma­sya­rakat dan generasi muda beradu pada satu maqam. Mereka mencumbu belalai angin Rimbotarok yang me­ner­bangkan lirik-lirik gurin­dam dendang pauh.

Rimbotarok merupakan kampung di mana “Festival Nan Jombang Tanggal 3” dihe­lat. Tua muda duduk bersantai membentuk setengah lingka­ran sambil menyeruput kopi suguhan panitia. Di antara selangkangan dua deretan anak tangga, ada pendendang yang tak henti-hentinya me­nye­mai kata. Tak lama berse­lang, Kelurahan Gunungsarik itu tiba-tiba diguyur hujan. Pendendang Nan Jombang pun dipindahkan ke dalam ruangan.

“Anggang di ateh Batang Pauh, di balik batang si rapu­yan. Sambie parintang hati rusueh, dikayai duduk ke sasaran (Anggang di atas po­hon pauh, di belakang batang rapuyan. Sambil pelipur hati yang rusuh, pindahkan duduk ke arena pementasan),” imbau Buyung Bungo, pendendang Pauh sejati.

Di sela sorak-sorai penon­ton, sepasang bule memasang wajah kagum. Sesekali si bule membagi senyumnya dengan pendendang. Malam kian la­rut, penonton makin terpaut.

Itulah satu dari sekian banyak pertunjukan tradisi di Ranah Minang. Seni budaya yang nyaris punah. Khusus pemain dendang pauh, kini tak lebih dari hitungan jari tangan. Lekang oleh zaman.

Seni budaya yang muncul se­kitar tahun 1940 itu, kata Bu­­yung Bungo, awalnya di­main­kan sepasang suami istri saat menanam padi. Untuk membujuk lelah, suami me­niup pupuik padi (batang padi yang dilubangi). Istri mengi­ringi dengan dendang halus.

“Istilah kami dulu disebut marunguih. Suami terus saja meniup pupuik padi. Si istri juga, mengiringinya dengan marunguih,” cerita Buyung Bungo.

Pria yang memiliki nama asli Samsudin By Gunung Alam itu, menuturkan, saluang dan dendang pauh dulu sering dimainkan dalam berbagai perhelatan. Belum menyeru­pai tampilannya yang sekarang. Jum­lah tukang dendang kala itu banyak, dan saluangnya satu. Dibarengi juga dengan gendang rabana. tidak ada cerita, baru berbentuk raun sabalik (pantun bebas). Seki­tar 1980, dendang pauh dimo­difikasi, Dimainkan satu pen­dendang dan satu tukang sa­luang (peniup seruling), serta mulai memainkan cerita.

Banyak cerita yang dika­bakan oleh dendang pauh. Buyung Bungo menyebut, ada kaba bertema Mertua Kejam pada Menantu, yang dilakoni Nurjana. Cerita Kasih tak Sampai, Emas Disangko Lo­yang, Hanyuik Sarantau dan kaba lain yang disesuaikan dengan kondisi pendengarnya.

Dendang pauh diiringi enam tingkatan nada. Sesi awal, tu­kang saluang memain­kan nada pado-pado untuk pembukaan. Dilanjutkan po­kok anam, pokok limo, lereng limo, lereng ibo, saluang pirik randam dan nada lambok malam. “Semua ting­katan itu dibunyikan oleh peniup seru­ling, tergantung cerita. Apakah sedih atau senang, atau biasa-biasa saja. Nada yang paling sedih, nada lam­bok malam, se­perti cerita kematian,” te­rang­nya.

Saluang dan dendang pauh punya keistimewaan diban­ding­kan saluang dari daerah darek. Kesenian asal Pauhlimo ini tidak hanya gurindam dan pantun lepas, tetapi mengikuti alur cerita dan kaba. Mengandung nasihat dan tidak ada batasan waktu bagi penonton. Seperti anak-anak, nonton hingga pukul 12 malam. Sementara dari ma­lam mejelang pagi, giliran yang tua-tua. Kata yang disampaikan dapat didengar ipar besan, su­man­do dan mamak rumah, me­nantu dan mertua secara ber­samaan. Sebab, isinya lebih kepada nasihat.

“Musik nan indak patueh pado nada, tapi bajalan sata­pak jajak. Itulah dendang pauh. Musiknya tidak tunduk pada nada serulingnya, tetapi mereka sejalan,” kias Buyung Bungo.

Dari segi bentuk, saluang pauh berlidah dan memiliki enam lobang, sementara sa­luang darek hanya empat lo­bang. Cara memainkannya juga tak sama. Saluang darek posisi­nya di pinggir bibir. Kalau sa­luang pauh, posisi memain­kannya di depan bibir dan sejajar dengan wajah.

“Di ma simpang tapi lawik, di ateh tanah lapang dipo, sabalah taman melati. Apang lapeh badan tasapik, buayan buluh bakarajo, ulah mambuek kareh hati.”

“Ini isyarat kehati-kehatian buat generasi muda. Jangan terlena oleh buayan dan kein­da­han, sebab yang memberi kein­da­han, sewaktu-waktu mengan­tarkan kita pada keadaan terje­pit,” tutur Buyung Bungo sambil mencontohkan salah satu nasi­hat dendang pauh.

Dia berharap, seluruh lapi­san masyarakat, ninik mamak dan pemerintah daerah meng­gairahkan pementasan dendang pauh. “Ini untuk kelestarian seni budaya Minangkabau. Kita tidak melarang hiburan kebarat-bara­tan seperti orgen tunggal yang mewarnai pesta di Ranah Mi­nang ini. Namun, saya harap, kita jangan meninggalkan seni tradisi. Pemda dapat buat atu­ran,” ujarnya.

“Contohnya, siang hingga pukul enam boleh berorgen. Lalu malamnya, berkesenian tradisional. Kapolsek juga buat aturan, tidak ada  izin keamanan jika orgen lewat dari pukul enam sore. Bisa saja kalau kita mau bekerja sama. Saya yakin, kese­nian tradisional akan hidup,” papar Buyung Bungo.

Senada dengan itu, Kurator Ladang Nan Jombang Tanggal 3, Syuhendri mengatakan, ran­cangan pembangunan harus diiringi dengan pelestarian ke­bu­dayaan. “Negeri ini puisi. Penuh dengan keindahan. Ting­gal bagaimana kita me­num­buhkan semangat berke­bu­dayaan sehingga keindahan puisi itu tetap terjaga,” tutur­nya.

“Festival Nan Jombang Ta­ng­gal 3”, berupaya melakukan penyelamatan sesegera mung­kin. “Jika generasi mendatang hanya mendengar cerita-cerita saja tanpa pernah menyaksikan, kecil kemungkinan mereka akan mengenali budayanya sendiri. Sebaliknya, jika generasi muda telah mengenali budaya, pasti akan muncul rasa memiliki, rasa ingin belajar dan perlahan akan menjadi jati diri generasi muda Minang. Semangat berkebu­da­yaan,” ujar Syuhendri.

Hingga pertengahan malam, para penonton larut bersama Nan Jombang Tanggal 3. Selama itu pula, saluang dan dendang pauh menemani mereka. Kesenian tradisional yang satu ini, tradisi langka yang akan selalu dirindukan.
Padek, Jumat (05/04/2013) by cr1

Read More

Batu Malin Kundang Dibenahi

Kawasan objek wisata Pantai Airmanis akan bersolek tahun ini. Se­jumlah kajian tengah dilakukan para konsultan. Direncanakan, Dinas Kebudayaan dan Pa­ri­wisata Padang akan memulai pe­le­langan tender pe­ngem­bangan kawasan Batu Malin Kundang itu bulan depan.

Hal itu terungkap dalam kunjungan Kepala Dinas Kebu­da­yaan dan Pariwisata Padang Ali Basyar ke Pantai Airmanis, kemarin (9/4).

Dalam peninjau itu, Ali Bas­yar memantau titik sentral men­jadi prioritas perbaikan. Ang­ga­ran pembenahan pantai itu tahun ini Rp 900 juta.

“Dengan anggaran itu, se­jauh ini, telah ada beberapa alternatif perbaikan. Di an­ta­ranya, peninggian batu Malin Kundang. Kemungkinan besar kita akan fokus itu terlebih dahulu. Melihat kondisinya yang sering tertimbun oleh pasir. Selain itu, kita juga tengah membahas pembangunan ‘Museum Kasim’ di sana,” ujar Ali Basyar. Pembenahan akan dila­kukan seiring perbaikan jalan menuju pantai tersebut. “Jalan menuju ke sana juga kan di­per­baiki. Anggaran untuk pem­bangunan jalan Rp 2 miliar dialokasikan Dinas Pekerjaan Umum,” ungkapnya.

Ali Basyar mengatakan, kon­sultan akan melakukan ka­jian dalam pengembangan obyek wisata ini. “Setelah hasil kajian konsultan keluar, baru kami melakukan tender bulan depan,” tutur Ali Basyar.

Warga setempat, Ujang, 36 mengatakan, minimal dua kali seminggu pasir-pasir di sekitar batu Malin Kundang harus di­kikis. “Kalau tidak dikikis, pasir akan menumpuk dan dapat menutup batu Malin Kundang,” ujarnya yang menjual jasa fotog­rafer di kawasan batu Malin Kundang.
Padek, Rabu (10/04/2013) by r1

Read More

Rakyat Butuh Pemimpin Visioner

Diskusi Kebangsaan PSH Universitas Andalas
Di era reformasi ini, sulit menemukan pemimpin yang bertanggung jawab atas ucapan dan tindakannya. Pemimpin ideal itu, orang yang bermoral baik, punya kemampuan melihat ke depan (visioner). Cepat tanggap, mampu menggerakkan, memandu serta memberikan pelayanan dan perlindungan pada masyarakat.

“Kalau banyak duit, po­puler, dapat dipastikan bisa ja­di pemimpin. Tapi, ken­dati kemampuan me­mim­pinnya melebihi orang-orang tersebut, namun tidak punya modal, jangan harap bisa jadi pemimpin,” kata dosen Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago saat diskusi kebangsaan yang dise­leng­garakan UKM Penggerakan Hukum dan Politik dan Pusat Studi Humaniora (PSH) Universitas Andalas, di ruang seminar Gedung F, kemarin.

Andrinof mengatakan, sistem pemilihan pemimpin secara umum lebih banyak meng­hasilkan orang-orang yang bukan pemimpin. Namun, hanya mengantarkan orang-orang yang memiliki status bos, politisi, selebriti, pejabat yang mahir mengumpulkan modal dan membuka akses.

“Bukan pemimpin yang be­tul-betul paham dengan fu­ng­sinya sebagai pemimpin,” ujar­nya.

Sejak era reformasi, partai politik menjadi jalur utama untuk mengantarkan seseorang ke jabatan publik eksekutif, baik presiden, gubernur dan wali kota/bupati.

“Wajar kiranya pemimpin saat ini tidak peka pada jeritan rakyat, karena mereka hanya berjalan dengan kuda-kuda politiknya. Tanpa mengetahui, apa dan bagaimana maunya rakyat,” jelasnya.

Rakyat butuh pemimpin visioner yang tidak pernah ber­henti melayani dan melindungi rak­yat. “Percayalah, pemimpin visoner akan dipuji generasi yang akan datang. Sementara pe­mimpin pragmatis akan dise­sali kehadirannya,” ujar Direktur Cirus Surveyors Group itu.

Dosen Fakultas Sastra Una­nd, Harry Effendi Iskandar ya­ng juga menjadi pembicara me­­ngatakan, organisasi mas­ya­rakat (ormas) memiliki dua fung­si. Selain mengontrol kebij­akan-kebijakan kekuasaan, juga harus tetap mengemban amanah Trid­harma.

“Ormas mesti berbakti ke masyarakat, perjuangkan as­pi­rasi rakyat. Saat ini kita butuh pergerakan yang jelas dan ter­arah, bukan adu argumen,” tuturnya.

Aktivis muda Unand, Mu­h­nizar Siahaan mengatakan, saat ini tidak ada pemimpin yang benar-benar memperjuangkan nasib rakyat. Sebab, pemimpin yang terlahir dari partai politik mengemban misi-misi seke­lompok orang. “Parpol itu se­perti kalkulator, yang meng­hi­tung-hitung laba saja,” ujar­nya.

Kerinduan hadirnya pe­mim­pin ideal juga dipaparkan Ketua UKM PHP Unand Yudi Fer­nan­des. Melihat pemimpin dan calon pemimpin yang tampil saat ini, ada kekhawatiran ma­ha­siswa terhadap masa depan negeri ini. Khawatir men­da­pat­kan pemimpin yang merakyat dan bukan pengumbar janji rakyat.

“Kami harap, ke depan kita semua menemukan pemimpin yang siap untuk melayani rakyat. Bukan sebaliknya. Inilah yang men­jadi alasan UKM PHP me­nga­ngkat diskusi ini,” ungkap Yudi Fernandes.

Padek, Jumat (05/04/2013) by cr1

Read More

Persma Harus Beretika dan Sadar Hukum

Diskusi Pada Pembukaan Kongres Kedua Aspem
Wartawan kampus yang dikenal sebagai pers mahasiswa (persma) juga memiliki peran penting seba­gai media yang kritis yang menye­lenggarakan kegiatan jurna­listik. Untuk itu, ideologi pers­ma juga harus di­perta­nyakan. Karena, mere­ka harus berperan menjaga martabat profesi war­ta­wan dan kemer­dekaan pers.

Hal itu menjadi benang merah dalam diskusi yang dilaksanakan Asosiasi Pers Mahasiswa (Aspem) dalam diskusi yang digelar bersama Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) se-Sumbar di Gedung PKM Unand, kemarin (29/3). Hadir dalam acara itu Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang, Hendra Mak­mur, mantan aktivis persma sekaligus wartawan The Ja­karta Post, Syofiardi Bachyul JB sebagai pemateri.

“Lembaga persma itu wa­dahnya calon-calon war­tawan. Diistilahkan dengan jem­batan­nya para jurnalis dalam ber­karir. Aspem sebagai lembaga yang menaungi, bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai kewartawanan sebelum kawan-kawan terjun ke status warta­wan di media umum. Makanya, kami menilai ini penting,” ungkap Ketua Umum Aspem Sumbar, Hendra.

Syofiardi Bachyul JB me­nularkan semangat juang kepa­da petinggi persma se-Sumbar yang hadir siang itu. Dia me­ma­parkan sejarah pers mahasiswa sejak zaman kolonial Belanda. Sekitar tahun 1914, hingga zaman demokrasi liberal, de­mokrasi terpimpin hingga Orde Baru.

“Setelah Indonesia mer­deka hingga tahun 1950, hanya majalah IDEA yang diterbitkan Persatuan Mahasiswa Islam Bandung (PMIB). Setelah 1955, persma di Indonesia tumbuh satu per satu. Tidak hanya di Jakarta dan Bandung, bahkan sampai ke Yogyakarta, Sur­a­baya, Makassar dan Medan. Di waktu bersamaan, Tifa juga lahir di Padang yang dikelola Dema Unand,” ujarnya.

“Bagaimana dengan ideo­logi persma hari ini? Apakah melanjutkan perjuangan mem­benahi negara, meniru persma Amerika Serikat dengan cara menjadi pers bagi warga kam­pus dan lingkungan sekitar kampus dengan prinsip pers profesional, menjadi media intelektual dengan kekuatan jurnalisme sains atau hanya tempat latihan jurnalistik?” tanya Syofiardi Bachyul di akhir presentasinya.

Sedangkan Ketua AJI Pa­dang, Hendra Makmur menga­takan, wartawan harus memi­liki kesadaran etika dan hu­kum. Menumbuhkan naluri dan sikap diri wartawan dalam memahami, menangkap, dan mengungkap informasi ter­tentu yang bisa dikembangkan menjadi suatu karya jurnalistik. “Kepekaan jurnalistik istilah­nya,” kata Hendra Makmur.

Selain itu, jejaring dan lobi mesti diperluas untuk mem­perkaya sumber informasi. Yang terpenting, pengetahuan dan keterampilan. Penge­ta­huan yang dimaksudkan Hen­dra Makmur, terdiri dari tiga aspek. Pengetahuan umum, pengetahuan khusus dan me­nguasai prinsip jurnalistik dan komunikasi.

“Untuk menjaga martabat profesi wartawan dan kemer­dekaan pers, wartawan harus memiliki standar kompetensi. Standar ini bisa dijadikan acuan untuk memperbaiki kualitas dan peningkatan kapasitas pers mahasiswa. Memahami dan menaati etika jurnalistik yang menjadi kuncinya. Dengan begitu, kualitas dan profe­sionalisme, penegakan kemer­dekaan pers sebagaimana tu­juan dari standar kompetensi yang disahkan Dewan Pers pada 2 Februari 2010 itu,” kata Hendra Makmur.
Padek, Sabtu (30/03/2013) by cr1/Debi Virnando

Read More

DANA SAFARI DAKWAH PKS DIGILIR OPINI

Gubernur Merasa Difitnah
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno merasa difitnah. Beberapa kali ucapan itu terlontar saat sejumlah tudi­ngan menghantamnya dalam Dialog Forum Editor bertema ’Kandasnya Hak Angket Dana Safari Dakwah’, kemarin (28/3).

Pernyataan itu disampaikan Irwan Prayitno setelah beberapa sta­tement dilontarkan peserta di­alog. Terkait surat mantan Ka­binsos Sumbar Jefrinal Arifin, ne­potisme dalam pencairan dana bansos, hingga adanya asum­si membangun citra de­ngan membohongi publik. Serta, isu-isu menghiasi wajah media ma­sa sejak mencuatnya kasus dana Safari Dakwah PKS itu.

”Semuanya itu fitnah. Reka­yasa kenyataan. Tidak ada ara­han pencairan, dan surat yang dikirim ke Mendagri tidak se­suai temuan inspektorat. Ma­lah, su­rat itu tidak dibuat sendiri oleh Je­­f­ri,” jelas Irwan Prayitno.

Pengawasan dan langkah-lang­kah diambil DPRD Sumbar da­lam mengontrol kerja pem­prov, sebut Irwan, meru­pakan se­buah kewajaran. Kebijakan itu su­dah sesuai haknya. ”Sudah men­jadi haknya DPRD. Kita ti­dak akan membalas dan tidak ada konflik antara pemprov de­ngan DPRD. Wajar kalau ek­se­kutif diprotes legislatif, karena le­gis­latif fungsinya untuk me­ngon­trol kerja eksekutif. Biarkan po­litik berjalan sesuai hak-hak­nya. Sudah nasib jadi pejabat ek­sekutif saat diprotes oleh le­gislatif,” pungkasnya.

Berbagai kalangan pun ang­kat bicara dalam dialog berlang­sung sejak pukul 14.00 WIB di Ho­tel Grand Inna Muara itu. Po­litisi Partai Demokrat Nof­rizon ber­harap, janganlah mem­ba­ngun citra dengan membohongi pu­blik. Sebab, kebenaran pasti ter­ungkap.

Sekencang apa pun kebo­ho­ngan berlari, tambahnya, kebe­na­ran akan mem­bongkarnya. ”Gu­­bernur milik rakyat, bukan mi­lik par­tai. Jadi jangan cederai ke­per­cayaan rakyat. Kalau me­mang Gu­bernur tidak ambil pu­sing de­ngan hak angket, kena­pa juga Gubernur harus melakukan loby-loby kepa­da partai politik,” tuturnya.

Pemred Padang Ekspres, Mon­tosori turut angkat bicara. Ka­tanya, ada tidak beres dari tim ang­garan. Aturan keterbukaan pu­blik tidak dilaksanakan. Mes­tinya, kata Montosori, mas­yarakat dilibatkan. ”Agar kasus ini benderang, eksekutif dan le­gislatif jangan saling sandera, s­e­rahkan kepada pihak kep­o­lisian,” ujar Montosori.

Ketua Forum Editor, He­ra­nof Firdaus menilai, APBD ti­dak di­­bahas secara betul. In­tinya, masyarakat harus men­dapatkan dana bansos seca­ra adil.
Padek, Jumat (29/03/2013) by cr1/Debi Virnando

Read More

Berdakwah Dana Sendiri, Mualafkan 250 Orang Setahun

Ustad Syamsi Ali, Ulama Besar Amerika Menyebarkan Islam

Geliat Islam kian terasa sejak 10 tahun terakhir di Amerika Serikat. Di Islamic Center of New York, tercatat 250 orang mualaf tiap tahun. Salah seorang tokoh paling berpengaruh di balik syiar Agama Islam di negeri Paman Sam itu adalah Ustad Syamsi Ali.

DUA hari lalu—Senin hing­ga Selasa (24-25/3)—Ustad Syamsi Ali melakukan kun­jungan dakwah ke Padang. Sebelumnya, ulama besar Ame­rika ini juga mengunjungi Ja­kar­ta, Balikpapan, Bulukumba dan Makassar (Sulawesi Sela­tan). Setiap kunjungannya, Ustad Syamsi berbagi spirit mengembangkan Islam di ne­geri Barack Obama itu.

“Dakwah Islam di Amerika didanai kantong sendiri. Di sana, dai tidak digaji. Tak jarang pula, saya dicurigai karena perawakan tidak bule,” papar Ustad Syamsi ketika ditemui Padang Ekspres di Masjid Istiqomah, Sawahan, Kecamatan Padang Timur, ke­marin (26/3).

Dua hari di Padang, agenda Ustad Syamsi benar-benar pa­dat. Senin, Ustad Syamsi ber­ceramah di Masjid Jabal Rah­mah Komplek PT Semen Pa­dang, Indarung dan Kam­pus UPI. Kemarin, Ustad Syam­si ceramah di Masjid Nurul Ilmi Kampus Universitas Andalas Limaumanih usai Shalat Subuh, siangnya ke Masjid Istiqomah, dan sejumlah agenda lainnya.

Perdamaian dunia diyakini Ustad Syamsi, dapat terwujud jika keadilan tercapai karena keadilan bermuara pada kese­jahteraan. Untuk mewujudkan itu, seluruh kegiatan manusia haruslah beranjak dari nilai-nilai keislaman.

“Seperti pedagang, jual beli dengan kaidah mu’amalah, tenaga pendidik mengajar de­ngan mawaddah wa rahmah, dan politikus menjadikan poli­tik wahana untuk membangun masyarakat adil dan berkea­dilan sesuai tuntunan syariat,” katanya.

Pertarungan dakwah di Amerika, turut mewarnai pe­nga­jian Ustad Syamsi Ali. Upa­ya membangun hubungan baik dengan agama lain, menu­rut Ustad Syamsi, merupakan usa­ha tidak mudah. Rutinitas itulah yang digelutinya usai me­nerima tawaran berdakwah di New York awal tahun 1997 lalu.

Kesempatan berdakwah di Paman Sam, berawal pada musim haji tahun 1996 lalu. Waktu itu, Ustad Syamsi ber­kesempatan berceramah di Konsulat Jenderal RI Jeddah di Arab Saudi. Putra Bulukumba, Sulawesi Selatan itu bertemu jamaah haji luar negeri, ter­masuk Dubes RI untuk PBB. Dari situlah tawaran ber­dak­wah di New York meng­ham­pirinya. Kini, pria kelahiran 5 Oktober itu dipercaya sebagai imam besar di Islamic Centre of New York.

Geliat Islam di Amerika akhir-akhir ini memang me­nak­jubkan. Ketertarikan warga setempat terhadap Islam sema­kin meningkat. Namun, gairah itu belum diiringi dengan kebe­radaan dai di Amerika Serikat. “Ini bertolak belakang dengan Indonesia. Jumlah dai terus meningkat, sementara kecinta­an penganut makin menurun. Kegiatan keagamaan sebatas simbolisasi. Seakan menga­baikan nilai-nilai substansi,” ujarnya.

Melalui kegiatannya selama dua minggu di Indonesia ini, Ustad Syamsi ingin mengin­formasikan gerak dakwah dan pertumbuhan muslim di Ame­rika. Road show dakwah ini bertajuk “Meretas Dakwah Melintas Batas”

Ustad Syamsi memiliki kei­nginan kuat memiliki gedung khusus di New York untuk pusat pembinaan para mualaf. Gedung juga berfungsi mencip­takan dai-dai bule; berkulit putih, bermata biru, dan be­ram­but pirang. “Kita akan satukan visi menciptakan dai-dai baru lewat pembinaan in­ten­sif,” ujar Ustad Syamsi.

Selain jadi imam besar pada Islamic Center, masjid terbesar di New York, Ustad Syamsi juga dipercaya menjadi Direktur Jamaica Muslim Center. Ini ada­lah yayasan dan masjid di ka­wa­san timur New York yang dikelola komunitas muslim asal Asia Selatan, seperti Bangla­desh, Pakistan dan India.

“Amerika dalam banyak hal, lebih pantas dikatakan negara Islam ketimbang ba­nyak negara yang diakui seba­gai negara Islam saat ini,” kata pria berasal dari sebuah desa kecil di Sulawesi Selatan tersebut.

Negara kiblat demokrasi dunia itu, katanya, lebih banyak menegakkan syariat Islam ke­tim­bang negara-negara menga­ku mengusung syariat. “Seo­rang muslim paham soal kon­sep masyarakat dalam Islam, tidak akan pernah mem­per­masalahkan itu lagi. Sebalik­nya, nonmuslim harusnya tidak perlu over worried mengenai hal tersebut,” tegasnya.

Di setiap dakwahnya, Ustad Syamsi senantiasa menyebut­kan bahwa Islam adalah agama mengakui persaudaraan umat manusia. “Islam tak membenci umat lain. Justru Islam datang untuk mengangkat derajat manusia,” kata Ustad Syamsi.

Dia termasuk ulama berpe­ran penting mengembalikan kepercayaan warga Amerika pasca-serangan teroris gedung WTC pada 11 September 2001 lalu. Sejak itu, semakin banyak orang di Amerika Serikat ingin tahu lebih mendalam mengenai Islam. “Inilah tugas saya untuk memberi penjelasan sebe­nar­nya soal Islam yang rahmatan lil alamin,” katanya.

Kepiawaian Ustad Syamsi berdakwah sudah tampak sejak menjadi santri di Pondok Pe­san­tren Bulukumba. Setamat pesantren, dia menimba ilmu ke Arab Saudi dan Pakistan. Sebelum menjadi lokal staf di Perwakilan Tetap RI di New York, dia mengharumkan citra Islam Indonesia yang moderat dengan aktif di berbagai forum internasional.
Padek, Rabu (27/03/2013) by cr1

Read More

Buku ”Memahami Hukum Pers” Dibedah

LEMBAGA Bantuan Hu­kum (LBH) Pers me­ner­bitkan buku Memahami Hukum Pers. Buku ini, berbicara tentang sejarah perjuangan dan kondisi kebebasan pers di Indonesia, me­ngupas pergeseran kebe­basan pers di tiga masa; Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi, mengulas aturan, etika dan prosedur penye­leng­gara pers menjadi pilar harapan demokrasi di Indonesia.

“Pilar yang tidak senantiasa dapat terlindungi dengan kuat. Namun, harus diperjuangkan secara terus menerus. Pers punya lawannya sendiri sejak zaman Orde Lama,” kata Ketua Lembaga Bantuan Hukum (L­B­H) Pers, Roni Saputra dalam dis­ku­si buku Memahami Hu­kum Pers di redaksi Padang Ekspres, kemarin (22/3).  Diskusi diba­rengi dengan penyerahan se­pu­luh eksemplar buku kepada Padang Ekspres. Buku yang diterbitkan oleh LBH Pers Pa­da­ng dan Yayasan TIFA itu, dise­rah­kan Ketua LBH Pers Padang, Roni Saputra kepada Pemimpin Redaksi Padang Ekspres, Mon­tosori. Hadir juga salah seorang penulis buku, Andika D Khagen dan staf LBH Pers lain.

“Kita harap, buku ini dapat menyumbangkan pengetahuan sejauh mana batasan kebebasan pers. Setelah ini, akan ada buku lain yang masih dalam tahap persiapan. Rencananya, April depan sudah masuk percetakan dan Mei sudah diedarkan,” tutur Roni.

Pemimpin Redaksi Padang Ekspres, Montosori me­nga­takan, semua pihak harus me­naati UU Pers. Tidak hanya perusahaan media, masyarakat pun harus menaatinya.

Montosori berharap, ke de­pan keinginan jadi wartawan dapat ditanamkan dalam diri mas­yarakat terutama ma­ha­siswa.  “Kalau nanti mereka jadi war­tawan, mereka akan bangga de­ngan status yang disan­da­ng­nya,” tutur Montosori.
Padek, Sabtu (23/03/2013) by cr1

Read More

Metro TV on Campus di Padang

Just Alvin Tutup Metro TV on Campus
Talk show Just Alvin dengan tema “Aku Bisa” menutup acara Metro TV On Campus di Unand, yang telah berlangsung sejak tiga hari lalu. Selain Nugie dan Rene Suhardono, Metro TV On Campus mendatangkan aktris ter­na­ma, Desi Ratnasari, kemarin (22/3).

Acara ini juga rangkaian acara Comfiesta, HUT ke-5 Program Studi Ilmu Komunikasi.

Acara yang tayang setiap Sabtu malam di Metro TV itu, memilih Unand sebagai tempat off air. Acara ini dipandu presenter Alvine Adam. Keme­riahan acara berlanjut saat Nugie bernyanyi menuruni tang­ga menghampiri penonton. Sebe­lumnya, band lokal 5 Romeo disambut hangat penonton.

Alvine Adam pintar sekali mengaduk emosi Desi Ratana­sari yang menceritakan kisah hidupnya menyandang status janda dan menjadi single pa­rent.­ “Saya tetap merasa baha­gia. Saat ini, saya tidak hanya disibukkan dengan syuting, saya juga mengajar sebagai dosen,” kata Desi.

Nugie bercerita kisah hi­dup­nya. Sejak kecil hingga remaja dan dewasa, ia memilih musik sebagai pilihannya. De­rai tawa dan teriakan juga menggelegar tatkala Rene Su­har­dono mempresentasikan bagaimana harus menjadi diri sendiri dalam hidup ini. Banyak tips-tips ringan yang disuguh­kan pria buntal ini di hadapan mahasiswa tentang bagaimana sukses membangun jati diri.

Sebelumnya, dalam acara pelatihan jurnalistik di Convention Hall Unand, Pemimpin Redaksi Metro TV, Putra Naba­ban berbicara banyak tentang dunia jurnalis. “Wartawan tidak akan terganti, tapi dibawa mati. Seorang wartawan harus selalu mengajak orang lain berpikir. Wartawan berfungsi sebagai koreksi bagi peme­rintah dan jadi alat advokasi bagi masyarakat. Suka atau tidak suka, seluruh elemen masyarakat membutuhkan karya wartawan. Saya lebih bangga menjadi wartawan da­ri­­pa­da menjadi presenter. Bah­kan, saya lebih bangga jadi wartawan ketimbang jadi pe­mim­pin redaksi,” kata Putra.

500 peserta hadir dalam pelatihan jurnalistik itu. Peserta juga terdiri dari kalangan do­sen, dan siswa SMU. Putra Na­baban tak sendiri. Ia juga mem­bawa presenter Metro TV, Pra­bu Revolusi,  Ralph Tampu­bolon, Eva Julianti dan Sumi Yang.

Putra menegaskan, bekal seorang wartawan tidak seka­dar materi jurnalistik, tidak kalah pentingnya adalah idea­lisme.

Ralph Tambupolon juga berbagi ilmu di bidang presenter. Seorang presenter mesti memiliki kemampuan teknis, dan berinteraksi dengan ma­sya­rakat.
Padek, Sabtu (23/03/2013) by cr1/Debi Virnando

Read More

Hentikan Konflik Agraria

Pemda Abaikan Aturan, Ribuan Petani jadi Korban
Ribuan pe­tani menjadi korban konflik agraria selama enam tahun terakhir. Catatan Qbar, salah satu lembaga swadaya masya­rakat yang bergerak di bidang agraria, sebanyak 6.670 KK dari 112 nagari di Sumbar menjadi korban manipulasi mekanisme investasi 52 peru­sahaan. Rata-rata, tanah ulayat masyarakat yang kerap di­jadikan ladang uang oleh para investor.

Direktur Perkumpulan Qbar, Nurul Firmansyah me­nilai, hak petani dan pemilik tanah ulayat akan terus diabai­kan selama pertanggung­jawa­ban hukum di tingkat daerah tidak ada. Diakui Nurul, Per­a­tu­ran Gu­ber­nur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ula­yat untuk Pena­naman Mo­dal telah ada. Tetapi belum mam­pu menerapkan pola yang adil kepada pe­merintah dan ma­sya­rakat se­tempat.

“Pemerintah daerah ter­kesan tidak menghargai hak masyarakat dalam pemberian izin berinvestasi, terutama hak petani. Melihat semakin ma­rak­­nya investor yang masuk ke bumi Minang ini, saya pre­diksi, angka itu akan terus bertam­bah. Harus ada aturan ber­inves­tasi yang dituangkan da­lam perda sebagai penguat Per­gub Nomor 21 Tahun 2012 itu,” ujar Nurul dalam seminar seha­ri Qbar yang dilaksanakan di Ho­tel Grand Zuri, Padang, Kamis (14/3).

Penetapan tata ruang wi­layah, seperti peruntukan la­han bagi petani, kawasan hu­tan, area permukiman dan pengaturan lahan investasi dinilai sangat penting oleh Qbar. Untuk itu, elemen ma­sya­rakat seperti LKAAM, LSM, biro-biro hukum, Badan Koor­dinasi Penanaman Modal (BKPM), pemda dan DPRD se­patutnya membuat aturan yang mengikat. Sehingga me­lahirkan sebuah perda sebagi lan­dasan berpijak para investor, ma­syarakat dan peme­rin­tah.

Konsultan hukum publik, Sahnan Sahuri membenarkan bahwa konflik masyarakat adat dengan perusahaan perke­bunan di Sumbar kian me­nguat. Katanya, belum tuntas kasus Maligi, Pasaman Barat yang memicu bentrok warga dengan kepolisian, giliran Suku Tanjung Manggopoh yang bergejolak.

Di Kabupaten Limapuluh Kota, sengketa tanah ulayat juga dialami masyarakat hu­kum adat Nagari Sungai Ka­muyang. “Menurut catatan di LKAAM, sebelum konflik ma­syarakat adat dengan perus­a­haan baru-baru ini muncul, telah ada 29 kasus sengketa sako, pusako dan tanah ulayat yang sampai sekarang belum selesai. Kasus itu yang baru terangkat ke permukaan, be­lum lagi yang tersimpan wak­tu,” tutur Sahnan.

Sahnan Sahuri yang terga­bung dalam tim advokasi Na­gari Sungai Kamuyang itu me­nilai, potensi konflik terjadi lantaran adanya tumpang tin­dih aturan. Ruang sempit itu yang dimanfaatkan oleh pe­ngusaha pertambangan dan perkebunan. Hal lain yang jadi pemicu, kata Sahnan, tidak konsistennya pemerintah da­e­rah dalam menegakkan aturan.

“Investor butuh aturan yang dibarengi oleh penga­wasan. Penetapan lahan dan izin amdal itu penting. Di sinilah, perlu adanya pera­turan dari pemerintah yang disesuaikan kultur adat daerah setempat,” imbuh Sahnan.

Salah seorang pendiri Qbar, Rahmadi memandang, perda juga harus ditopang oleh masyarakat yang cerdas. “Ka­takanlah para investor dan pengusaha itu taat akan hu­kum, bagaimana kalau mereka mempengaruhi hukum? Se­mua pengusaha pasti cari aman. Saat ada konflik, seba­gian hak rakyat yang menjadi objek konflik diserahkan seba­gian pada penguasa. Ujung-ujungnya, penguasa yang akan berbenturan dengan masya­rakat. Problematika inilah yang sering melahirkan ma­syarakat-masyarakat nakal,” hemat Rahmadi.

Masyarakat cerdas yang dimaksudkan Rahmadi, tidak hanya tokoh-tokoh tertentu. Seperti ninik mamak dan bun­do kanduang atau perangkat nagari lain. Tetapi, juga keme­nakan dan anak-anak yang cerdas. Sistem sosial dan adat yang diterapkan, betul-betul dapat menjadi tatanan hidup dan nilai-nilai. “Bukan etni­sitas semata,” pungkasnya.

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumbar, As­na­wi Bahar mengatakan, para investor dan pengusaha butuh kepastian hukum sebelum berinvestasi di samping kece­patan dan cost yang rendah. Katanya, tidak ada pengusaha yang menginginkan masalah dan konflik. Hanya saja, aturan awal pemerintah dan per­mainan oknum yang menga­kibatkan terjadinya konflik.

“Investor selalu mengikuti aturan. Tidak ada yang mau berbenturan dengan ma­sya­rakat. Malah sebaliknya, kalau ada konflik, investor enggan masuk ke daerah tersebut,” jelasnya sesaat setelah me­m­berikan materi di seminar sehari Qbar.

Asnawi menambahkan, gerak maju suatu daerah didu­kung oleh majunya investasi. “Jika investasi maju, pengu­saha maju, maka masyarakat akan maju. Menurut saya, tanah ulayat bukan ancaman berinvestasi jika regulasinya jelas. Kejelasan regulasi oleh pemerintah tidak akan mem­beri peluang investor untuk memainkan hukum. Satu hal yang pasti, investor dan pengu­saha tidak ingin berbenturan dengan siapa pun, apalagi tokoh masyarakat,” ungkap Asnawi Bahar.
Padek, Sabtu (16/03/201) by cr1/Debi Virnando

Read More

Manfaatkan Kearifan Lokal Antisipasi Bencana

Indonesia rentan terhadap dampak pe­ma­nasan dan perubahan iklim global. Sebagai negara maritim dan kepulauan, kenaikan suhu kerap terjadi. Perubahan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi dapat memicu kekeringan, erosi dan banjir akibat meningkatnya curah hu­jan. Masalah lain, sera­ngan wa­bah penyakit seperti campak dan DBD.

Meskipun tidak diingin­kan, peristiwa alam ini dapat terjadi secara tiba-tiba. Rela atau tidak, kelangkaan san­dang, pangan, dan papan bisa saja diderita masyarakat. Un­tuk itu, butuh upaya sinergis menghadapi perubahan iklim tersebut. Saat­nya masyarakat beradaptasi dan melakukan upaya-upaya pengu­rangan risiko (mitigasi) peru­bahan iklim. Dimulai dari hal yang sifatnya sederhana, pema­kaian listrik dan kera­mahan akan lingkungan.

Hal ini terungkap dalam Seminar Internasional STKIP PGRI Sumatera Barat dengan tema “Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim” di Hotel Grand Inna Muara, Senin (11/3). Hadir para ahli bertaraf internasional. Yakni, Paul Bur­gers dari Utrech University (Be­landa), dari Bagong Pagasa Phi­lipinne (Filipina), Charles Du­gan, Senior advisor to climate change, Kementerian Kehuta­nan RI, Yetti Rusli dan Profesor asal Institut Pertanian Bogor, Rizaldi Boer dan pakar asal Sumbar.

Direktur Program pasca­sarjana Universitas Bung Hat­ta Padang, Nasfryzal Carlo menga­takan, perubahan iklim tidak terlepas dari aktivitas sosio-ekonomi manusia, ter­utama yang berkaitan dengan peng­gunaan bahan bakar fosil (mi­nyak bumi dan batu bara) dan kegiatan lain seperti alih fungsi lahan, hilangnya jutaan hektar hutan akibat pem­bala­kan liar, intensifnya pem­bu­kaan lahan untuk kepentingan pertanian, permukiman dan pereko­no­mian. Mengakibatkan terjadinya de­gradasi lahan yang berlanjut pada bencana banjir dan longsor.

Tercatat, sejak tahun 1985-2013 bencana tanah longsor telah merambah sejumlah da­erah di Padang. Pada tahun 1985, permukiman di Bukit Gado-Gado dihancurkan. Lalu, Bukit Lantiak, Bukit Gaung, Sungaiberemas, Bukit Ma­taair, Pabayan, Sitinjau dan sejumlah kawasan lain hingga Batubusuk, Juli dan September 2012.

Di sisi lain, tiap-tiap ma­sya­rakat mempunyai kea­rifan lokal, kearifan tradisional, penge­tahuan lokal (local ex­pertice) ataupun kecedasan lokal (local genius). Seperti yang disam­paikan Profesor Universitas Negeri riau, Zulfan Saam. Peru­bahan iklim dapat mempe­ngaruhi pengetahuan masya­rakat, kecerdasan dan kearifan lokal mereka.

Masyarakat nelayan me­nge­tahui kapan waktunya un­tuk melaut. Petani juga tahu kapan harus mulai ke sawah. Kearifan lokal itu berkembang dalam kehidupan sehari-hari baik melalui ajaran langsung mau­pun dipahami dengan membaca lingkungan sekitar.

Perubahan iklim menga­burkan kearifan masyarakat tersebut, perubahan angin de­ngan tiba-tiba membuat nela­yan kurang mampu untuk menen­tukan saat yang tepat untuk melaut. Tidak teratur­nya curah hujan, membuat petani tidak mampu lagi me­nentukan bulan yang baik un­tuk bercocok tanam.

Keadaan itu, segelintir dam­­pak yang dirasakan ma­sya­rakat lokal oleh perubahan iklim global. Adaptasi dan mitigasi ma­syarakat akan me­la­hirkan ke­mampuan untuk me­nyesuaikan diri dari peru­bahan iklim. De­ngan demi­kian, masyarakat dapat me­ngurangi kerusakan yang di­timbulkan dan meng­ambil manfaat serta mengatasi se­gala akibatnya itu.
Padek, Kamis (14/03/2013) by cr1/Debi Virnando

Read More

Mahasiswa Optimitis UU Dikti Dibatalkan

Forum Pe­duli Pendidikan (FPP) Sumbar optimistis UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pen­didikan Ting­gi (Dikti) dibatalkan Mah­kamah Konstitusi (MK). Ken­dati telah mencapai titik akhir, dan tinggal menunggu kepu­tusan, perkara yang sudah bergulir di MK sejak enam bulan itu, kembali didis­ku­sikan FPP, kemarin (12/3).

Dalam diskusi itu terung­kap, pemerintah dan maha­siswa (pemo­hon) memiliki tujuan sama, yakni berupaya menciptakan perguruan tinggi berkualitas dan lebih baik ke depan. Permohonan pengujian berno­mor perkara 103/PUU-X/2012 itu, sudah melewati tujuh kali tahapan persida­ngan. Di sisi lain, FPP berharap agar pengelolaan pendidikan tinggi negeri tidak berstatus badan hukum sehingga berpo­tensi dijadikan ladang usaha dan dikomersilkan.

”Namun, kami yakin MK masih berpihak pada pendi­dikan adil dan murah. Kembali kami ingatkan MK pada putu­sannya terdahulu tentang pe­ngu­jian UU Badan Hukum Pendi­dikan yang telah diba­tal­kan MK,” ujar M Nurul Fajri, salah seorang pemohon dalam diskusi Lam&PK, PHP, Kaki Lima, Hima Sosiologi terga­bung dalam FPP, di redaksi Padang Eks­pres, kemarin. Dalam diskusi itu, juga hadir aktivis LSM Nurani Perem­puan, LSM QBar dan PBHI Sumbar. Lalu, Wakil Rektor II Unand Prof Herry, dan Wakil Rektor IV Unand Prof Helmi.

Muncul beragam pendapat terkait lepas tangannya peme­rintah, pemis­kinan masya­rakat, hingga komer­sialisasi pendidikan jika UU itu tetap diterapkan di perguruan ting­gi, dalam diskusi berlangsung sekitar 2 jam itu.

Pengajuan pembatalan UU itu, sejatinya bertolak belakang dari tujuan negara untuk men­cerdaskan bangsa sebagai­mana termaktub di UUD 1945. Dalam pasal 64 UU Dikti, termuat adanya otonomi pe­ngelolaan pergu­ruan tinggi. Mahasiswa menilai oto­nomi itu bisa melegitimasi pergu­ruan tinggi dalam menerapkan praktik komersialisasi. Pada­hal, perguruan tinggi seharus­nya menjadi lembaga pendi­dikan yang adil, tidak diskri­minatif, murah dan terjangkau bagi seluruh warga negara, tanpa meman­dang strata eko­nomi, sosial dan ka­pasitas intelektual.

Begitupula dalam tata pe­nge­lolaan keuangan pergu­ruan tinggi seba­gaimana termuat dalam pasal 65, membuka potensi institusi pendidikan jadi badan hukum berbentuk swasta­ni­sasi. Kemandirian perguruan tinggi dalam me­ngelola keuangan, dan mendi­rikan badan usaha berpotensi memecah fokus perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas aka­demik. Serta, dini­lai wujud keeng­ganan negara membiayai pendidikan.

”Ini bertentangan dengan pasal 31 UUD 1945 dan pem­bukaan UUD alinea ke-4. Tang­­­­gung jawab peme­rintah untuk mencerdaskan kehi­dupan bangsa malah dialihkan men­jadi unit kerjanya, dalam hal ini institusi pendidikan tinggi negeri. Kondisi ini bisa mengalihkan fokus dari men­didik mahasiswa, menjadi hanya mencari keuntungan bisnis,” jelas Rocky Septiari dari FPP.

Sementara itu, Herry me­ng­­­ingat­kan, agar mahasiswa tidak takut dengan otonomi pengelolaan pergu­ruan tinggi. Baik terkait norma, kebija­kan operasional maupun pelak­sa­naannya. Pasalnya, UU No. 12 Tahun 2012 dinilainya me­miliki dampak po­sitif terhadap perguruan tinggi ke depan.

Herry menjelaskan, berla­kunya UU itu tidak berarti pemerintah lepas tangan ter­ha­dap perguruan tinggi. ”Te­tap ada tanggung jawab pe­me­rintah. Pemerintah tidak akan lepas tangan pada kam­pus. Salah satu keuntungan yang saya lihat, kesulitan do­sen dalam mencari biaya pe­nelitian, akan terbantu de­ngan ada­nya otonomi itu,” ujar Herry.

Sedangkan Helmi me­nga­takan, diskusi ini semata-semata ruang berwacana kare­na pengujian UU tersebut telah sampai pada tahap penyam­paian kesimpulan dari pihak terkait. Yakni, pemohon, pe­merintah dan DPR. Helmi juga menjelaskan, pemiskinan tid­ak akan terjadi jika UU itu diberlakukan. Kemungkinan buruk dan ketakutan ma­hasis­wa terhadap komersialisasi, liberalisasi dan pe­nyeragaman dapat diatasi dengan kontrol sosial yang secara berke­lan­jutan.

”Saya sangat menghargai kon­sistensi mahasiswa dalam melakukan pengujian. Hanya saja yang perlu kita pahami, pendidikan tinggi itu me­mang mahal. Penekanan biaya akan mengancam quality sebuah pergu­ruan tinggi,” tutur Hel­mi.
Padek, Rabu (13/03/2013) by cr1

Read More

Payung Ceper Marak Lagi

Pedagang Pantai Jual Tenda Bantuan
Para pedagang ku­liner di sepanjang Pantai Purus kem­bali bikin ulah. Meski telah di­bantu payung bertenda tinggi kali ke­dua oleh donatur, payung ban­tu­an itu malah diperjualbelikan. Aki­batnya, para pedagang minu­man dan ma­kanan ringan di ka­wa­san tersebut kem­bali menggelar payung ceper. Bantuan payung tenda tinggi itu di­berikan dua bulan lalu oleh Her­man Nawas, Ketua Yayasan UPI-YPTK Padang. Bila bantuan pertama pa­yu­ng tenda itu dipotong pedagang hingga ceper, bantuan kedua tenda-tenda itu malah dijual pedagang.

Ada sekitar 202 tenda bantuan. Menurut informasi para pedagang, tenda-tenda bantuan itu dijual seharga Rp 250 ribu hingga Rp 500 ribu. Seorang pedagang Pantai Purus, Siti, 46, membenarkan pen­jualan tenda bantuan Herman Na­was oleh sebagian pedagang. Me­re­ka meraup Rp 250 ribu hingga Rp 500 ribu dari hasil penjualan.

“Bantuan itu hanya berupa tenda, sementara meja tidak ada. Padahal bantuan meja telah dijan­ji­kan, tapi tidak datang-datang juga. Karena meja-meja telah disita Satpol PP waktu pembongkaran, hasil pen­jua­lan tenda itu dibelikan pada meja dan kursi,” tutur Siti, kepada Padang Ekspres, kemarin. Pedagang lain, Bujang, 54, me­ngu­ngkapkan hal serupa.  Pem­ko melalui Herman Nawas pernah ber­janji memberikan bantuan meja dan kursi se­ban­yak jumlah payung. Meja dan kursi akan diserahkan satu minggu setelah tenda diba­gi­kan.  Namun, hingga kemarin (8/3), janji itu belum ditepati.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pa­riwisata Padang, Ali Basar menyayangkan penjualan tenda bantuan tersebut. Sebab, tenda-tenda itu diperbantukan kepada para pedagang dengan harapan payung-payung ceper yang men­gun­dang pengunjung berbuat maksiat, bisa diantisipasi. 

“Kita sudah upayakan yang terbaik untuk pedagang dan masyarakat. Kita maklumi peda­gang yang mencari nafkah di sana, karena itu kita tidak ingin semena-semena.

Di sisi lain, kita juga harus mempertimbangkan keresahan masyarakat dengan tenda ceper. Nah, penggantian tenda, me­ru­pakan solusi. Apa­lagi diberikan secara gratis,” jelasnya.

Ali Basar meminta betul ke­sadaran para pedagang sebe­lum ada tindakan tegas. Perihal janji meja dan kursi, Ali Basyar mene­gaskan tidak pernah men­jan­jikannya kepada para peda­gang.

Januari lalu, Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Komputer (YPTK) menyerahkan bantuan tenda yang kedua kali kepada para pedagang Purus.

Bantuan yang pertama dibe­rikan pada Desember 2012 setelah para pedagang diberikan training Emotional Spritual Quotient (ESQ) selama tiga hari. Se­ban­yak 102 pedagang beserta ke­luar­ga diberi materi kero­hanian di gedung Convention Centre, Universitas Putra Indonesia (UPI).

Usai diberi ESQ, para peda­gang di sepanjang Pantai Padang mengaku insaf. Me­reka merasa berdosa telah menyediakan tempat esek-esek bagi pe­ngun­jung warungnya. Hanya ber­selang sebulan, me­reka kembali membuka pa­yung ceper. Secara terpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang, Duski Samad menilai, ada tiga faktor yang menjadi penyebab persoalan tersebut. Pertama, fondasi kea­ga­maan di rumah tangga belum terbangun dengan baik sehingga jiwa dan rasa sadar belum ter­ba­ngun. Faktor kedua, tidak kokohnya masyarakat dalam menghadapi tekanan hidup. “Dalam hal ini, ekonomi serta sistem pendidikan yang tidak sistemik turut mempengaruhi,” tuturnya.

Persoalan ini tidak lagi da­lam konteks sosial, melainkan karakter individunya. “Nah, untuk mengubah pola karakter itu, harus kaji lagi faktor yang melatar belakanginya. Setelah itu, baru kita carikan solusi,” ujarnya.

Untuk menyikapi persoalan tersebut, ada empat faktor yang harus dilakukan. Yakni, pene­ga­kan hukum, membuka ruang usaha, pendidikan yang sistemik dan berkelanjutan serta me­na­namkan rasa malu kepada ge­nerasi muda.

“Pendidikan kesadaran re­maja oleh ulama, ninik mamak dan pemuka lainnya secara berkelanjutan serta penanaman rasa malu kepada generasi muda agar mereka tidak turut mera­maikan lokasi itu serta pen­didikan yang sistemik dan ber­ke­lan­jutan,” jelasnya.
Padek,  Sabtu (09/03/2013) by cr1/Debi Virnando

Read More

Jumlah Pencari Kerja Meningkat

Dinsosnaker Nilai Standar Kompetensi Rendah
Jumlah pen­cari kerja di Kota Padang terus meningkat. Rendahnya standar kom­petensi para sarjana dan lu­lusan SMA menjadi pemicu pe­ning­katan tersebut. Selain itu, tidak adanya penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) turut menyumbang pengangguran.

Data dihimpun Padang Ek­s­pres, terjadi lonjakan drastis jum­lah pencari kerja di tahun 2012 dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2012, pencari kerja di Pa­dang berjumlah 12.791 orang. Sementara di tahun sebelumnya, jumlah pencari kerja hanya se­te­ngah dari jumlah tersebut, yakni 6.194 orang.

“Selain rendahnya kompetensi dan tidak adanya penerimaan CPNS, dibatasinya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri juga menjadi penyebab. Tenaga kerja yang akan dikirim betul-betul tenaga yang memiliki skill dan menguasai bahasa negeri setem­pat,” kata Kepala Dinas Sosial Te­naga Kerja (Dinsosnaker) Kota Padang, Hariadi Dahlan.

Di sisi lain, investor yang masuk ke Padang terbatas. Kalaupun ada, kata Hariadi, hanya di bidang perhotelan. “Mengantisipasi lon­jakan pencari kerja, kita berupaya mendekatkan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Salah satu caranya mengadakan Job Fair 2013 Juli depan. Juga membuka bursa kerja on­line, agar mempermudah pero­lehan informasi dan mem­percepat pengurusan administrasi,” jelas Ha­riadi Dahlan.

Kasi Penempatan dan Per­lua­san Kerja, Muharleni me­nam­bahkan, selama Januari, telah terdata 602 orang pencari kerja untuk mengurus kartu kuning atau kartu AK 1. “Dari 602 pencari kerja itu, kita telah menempatkan 208 tenaga kerja dari berbagai umur. Tapi, rata-rata tamatan sekolah me­ne­ngah,” terangnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) Padang, merilis data berbeda dengan Dinsosnaker. Data BPS, terdapat 76.365 pencari kerja pada tahun 2009 dari 875.750 jiwa penduduk Padang.

 Jauh lebih tinggi dibanding data dari Dinsosnaker, 16.410 orang. Tahun berikutnya, BPS mencatat 19.000 tenaga pencari kerja. Dinsosnaker menemukan 13.945 orang di tahun yang sama.

Divisi Pengolahan Data BPS Padang, Mutia menilai, perse­lisihan jumlah data itu dise­babkan perbedaan cara pe­ngo­lahan dan pencarian data. “Per­bedaan data tidak terlepas dari beberapa proses dalam pen­dataan. Selain cara pen­golahan dan pencarian, juga disebabkan tidak samanya kon­sep dan cara perolehan data.

Satu saja yang beda, hasilnya juga beda. Jadi, walaupun objek kita sama, yaitu pencari kerja, kalau konsep, cara perolehan, pengolahan dan sumber beda kita berbeda, inilah alasan per­bedaan hasil itu,” terangnya.
Padek, Senin (04/03/2013) by cr1/Debi Virnando

Read More