PASCA REFORMASI, PEMIMPIN IDEAL MAKIN MAHAL

Sosok pemimpin ideal kian hari makin mahal. Terlebih lagi di era reformasi. Hingga hari ini, kerinduan rakyat belum jua terobati. Panggang makin menjauh dari api.

Pemimpin ideal dimata masyarakat itu sederhana, visioner dan bermoral baik. Serta bertanggung jawab atas ucapan dan tindakannya. Selain itu, cepat tanggap, mampu menggerakkan, memandu serta memberikan pelayanan dan perlindungan pada masyarakat. Jadi, tidak sekedar populer dan banyak duit.

Sayangnya, masyarakat kerap terperangkap oleh modal dan popularitas seorang tokoh. “Populer dan banyak duit, dapat dipastikan bisa jadi pemimpin. Sebaliknya, kendati kemampuan memimpinnya melebihi orang-orang tersebut, namun tidak punya modal, jangan harap bisa jadi pemimpin,” kata dosen Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago saat diskusi kebangsaan yang diselenggarakan UKM Penggerakan Hukum dan Politik dan Pusat Studi Humaniora (PSH) Universitas Andalas, di ruang seminar Gedung F beberapa waktu lalu.

Andrinof mengatakan, sistem pemilihan pemimpin secara umum lebih banyak menghasilkan orang-orang yang bukan pemimpin. Namun, hanya mengantarkan orang-orang yang memiliki status bos, politisi, selebriti, pejabat yang mahir mengumpulkan modal dan membuka akses.

“Bukan pemimpin yang betul-betul paham dengan fungsinya sebagai pemimpin,” ujarnya.

Sejak era reformasi, partai politik menjadi jalur utama untuk mengantarkan seseorang ke jabatan publik eksekutif, baik presiden, gubernur dan wali kota/bupati. “Wajar kiranya pemimpin saat ini tidak peka pada jeritan rakyat, karena mereka hanya berjalan dengan kuda-kuda politiknya. Tanpa mengetahui, apa dan bagaimana maunya rakyat,” jelasnya.

Rakyat butuh pemimpin visioner yang tidak pernah berhenti melayani dan melindungi rakyat. “Percayalah, pemimpin visoner akan dipuji generasi yang akan datang. Sementara pemimpin pragmatis akan disesali kehadirannya,” ujar Direktur Cirus Surveyors Group itu.

Dosen Fakultas Sastra Unand, Harry Effendi Iskandar yang juga menjadi pembicara mengatakan, organisasi masyarakat (ormas) memiliki dua fungsi. Selain mengontrol kebijakan-kebijakan kekuasaan, juga harus tetap mengemban amanah Tridharma.

“Ormas mesti berbakti ke masyarakat, perjuangkan aspirasi rakyat. Saat ini kita butuh pergerakan yang jelas dan terarah, bukan adu argumen,” tuturnya.

Aktivis muda Unand, Muhnizar Siahaan mengatakan, saat ini tidak ada pemimpin yang benar-benar memperjuangkan nasib rakyat. Sebab, pemimpin yang terlahir dari partai politik mengemban misi-misi sekelompok orang. “Parpol itu seperti kalkulator, yang menghitung-hitung laba saja,” ujarnya.

Kerinduan hadirnya pemimpin ideal juga dipaparkan Ketua UKM PHP Unand Yudi Fernandes. Melihat pemimpin dan calon pemimpin yang tampil saat ini, ada kekhawatiran mahasiswa terhadap masa depan negeri ini. Khawatir mendapatkan pemimpin yang merakyat dan bukan pengumbar janji rakyat.

“Kami harap, ke depan kita semua menemukan pemimpin yang siap untuk melayani rakyat. Bukan sebaliknya. Inilah yang men­jadi alasan UKM PHP me­nga­ngkat diskusi ini,” ungkap Yudi Fernandes.