Pemilu Diantara Politikus Stres dan Calon Pejabat Korup

Bursa Transaksi Demokrasi di Pasar Politik
Tahun 2013 dinilai sebagai tahun politik nasional oleh sebagian kalangan. Cara menyikapinya juga beragam. Sebut saja e-Prima’s (ePS) Institut sebagai salah satu contoh. Bagi Lembaga pendidikan dan pelatihan, konsultasi serta even organizer ini, tahun politik diwarnainya dengan menyelenggarakan seminar politik nasional pada Rabu (17/4). Bertempat di gedung Pusat kebudayaan Kota Sawahlunto. Hadirkan pemateri yang berasal dari latar belakang berbeda agar peserta dapat melihat geliat politik dari beragam kacamata.
“Realitas kancah perpolitikan kita hari ini, kalau saya melihat, telah mengacu ke demokrasi liberal. Lahirlah kapitalisasi politik di Indonsia. Ujung-ujungnya akan menyerahkan penentuan jabatan pada pemilik modal. Tokoh politik yang memiliki modal banyak, berpeluang membeli jabatan politik dari publik,” ujar Pimpinan ePS Institut, Zulkarnaini kemarin (14/4).
Kancah politik di Indonesia telah larut di dalamnya. Kata Zulkarnaini, pencerahan demokrasi perlu dilakukan. Kepada masyarakat yang ingin menjadi pemimpin, butuh sosialisasi bagaimana cara menjadi pemimpin yang amanah dan berkualitas. “Masyarakat luaspun memilik kebutuhan sosialisasi yang sama. Kecerdasan seperti apa yang mesti dimiliki oleh masyarakat, biar masrakat kita tahu tatacara menilai dan memilih pemimpin yang siap bertasbih untuk kepentingan rakyatnya. Ini yang lebih penting,” tegasnya.
Potret inilah yang memicu ePS Institut Sawahlunto bekerjasama dengan Sipil Institut Jakarta adakan Seminar politik nasional bertema “Pemilu langsung dengan biaya murah”. Sekaligus pembelajaran politik bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politiknya pada Pemilu dalam konteks pencarian pemimpin eksekutif dan legislatif berkualitas.
Disebutkan, pembicara yang akan dihadirkan untuk mentransfer analisis politiknya berasal dari latar belakang berbeda. Seperti Ruslan Ismail mage dari Sipil Institut Jakarta, Dosen pascasarajana Unand Padang dan Pimpinan redaksi Padang Ekspres, Montosori. “Jadi kita tidak hanya melihat dari satu sisi. Seperti Bapak Montosori, beliau akan menggunakan kacamata media dalam mensuplay pembelajaran politik bagi peserta nantinya,” tutup Zulkarnaini.
Hemat sarjana hukum itu, kapitalisasi politik berbanding lurus dengan tingkat korupsi. Semakin tinggi biaya politik, semakin tinggi tingkat korupsi. Dan sebaliknya, berbanding terbalik dengan tingkat keberpihakan kepada rakyat. Dalam artian, semakin tinggi biaya politik, semakin rendah tingkat keberpihakan para pemimpin kepada masyarakat. Imbasnya, rakyat akan menjerit selama berada dibawah kepemimpianannya.
Miris akan banyaknya modal yang dibutuhkan para petarung di bursa demokrasi, volume transaksi penting untuk diminimalisir. Strategi pemenangan calon kepala daerah dan calon anggota legislatif yang murah namun tetap berkualitas perlu dikaji. Antisipasi gejala stres bagi calon yang kalah dan menghindari korupsi bagi pemenang pasar demokrasi.
“Kami pikir ini penting untuk semua kalangan, mulai dari pengurus dan kader Parpol, calon kepala daerah, calon anggota legislatif maupun DPD bahkan para tim sukses dan relawan sekalipun. Apalagi Ormas, tokoh masyarakat, birokrat, mahasiswa dan masyarakat umum. Serta, pemerhati-pemerhati dan peminat strategi politik,” tutur Zulkarnaini lugas.
Memang, data yang dihimpun oleh Kompas.com 2011 mencatat 17 orang Gubernur dari 33 Provinsi yang ada terlibat kasus korupsi. Lebih menghebohkan lagi, 50 persen diantaranya dinyatakan mengidap penyakit korup. Seakan tidak mau kalah, dari 497 orang Bupati/Walikota, 138 diantaranya maju menjadi tersangka dikasus yang sama. Fantastis memang. Tapi tunggu dulu, ada data terakhir.
Belum genap dua tahun berselang, perkembangan mental-mental korup semakin tak terbentung. Pada awal Maret 2013, kurvanya semakin meningkat. Mencapai angka 290 Kepala Daerah terjerat oleh jala penegak hukum. Pertanyaannya hari ini, akankah sebuah seminar mampu memberi pencerahan demokrasi?. Entahlah.
Semoga politik murah dengan biaya rendah solusinya. Selamat menikmati gesture para politikus saat menari di panggung demokrasi.