DANA SAFARI DAKWAH PKS DIGILIR OPINI

Gubernur Merasa Difitnah
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno merasa difitnah. Beberapa kali ucapan itu terlontar saat sejumlah tudi­ngan menghantamnya dalam Dialog Forum Editor bertema ’Kandasnya Hak Angket Dana Safari Dakwah’, kemarin (28/3).

Pernyataan itu disampaikan Irwan Prayitno setelah beberapa sta­tement dilontarkan peserta di­alog. Terkait surat mantan Ka­binsos Sumbar Jefrinal Arifin, ne­potisme dalam pencairan dana bansos, hingga adanya asum­si membangun citra de­ngan membohongi publik. Serta, isu-isu menghiasi wajah media ma­sa sejak mencuatnya kasus dana Safari Dakwah PKS itu.

”Semuanya itu fitnah. Reka­yasa kenyataan. Tidak ada ara­han pencairan, dan surat yang dikirim ke Mendagri tidak se­suai temuan inspektorat. Ma­lah, su­rat itu tidak dibuat sendiri oleh Je­­f­ri,” jelas Irwan Prayitno.

Pengawasan dan langkah-lang­kah diambil DPRD Sumbar da­lam mengontrol kerja pem­prov, sebut Irwan, meru­pakan se­buah kewajaran. Kebijakan itu su­dah sesuai haknya. ”Sudah men­jadi haknya DPRD. Kita ti­dak akan membalas dan tidak ada konflik antara pemprov de­ngan DPRD. Wajar kalau ek­se­kutif diprotes legislatif, karena le­gis­latif fungsinya untuk me­ngon­trol kerja eksekutif. Biarkan po­litik berjalan sesuai hak-hak­nya. Sudah nasib jadi pejabat ek­sekutif saat diprotes oleh le­gislatif,” pungkasnya.

Berbagai kalangan pun ang­kat bicara dalam dialog berlang­sung sejak pukul 14.00 WIB di Ho­tel Grand Inna Muara itu. Po­litisi Partai Demokrat Nof­rizon ber­harap, janganlah mem­ba­ngun citra dengan membohongi pu­blik. Sebab, kebenaran pasti ter­ungkap.

Sekencang apa pun kebo­ho­ngan berlari, tambahnya, kebe­na­ran akan mem­bongkarnya. ”Gu­­bernur milik rakyat, bukan mi­lik par­tai. Jadi jangan cederai ke­per­cayaan rakyat. Kalau me­mang Gu­bernur tidak ambil pu­sing de­ngan hak angket, kena­pa juga Gubernur harus melakukan loby-loby kepa­da partai politik,” tuturnya.

Pemred Padang Ekspres, Mon­tosori turut angkat bicara. Ka­tanya, ada tidak beres dari tim ang­garan. Aturan keterbukaan pu­blik tidak dilaksanakan. Mes­tinya, kata Montosori, mas­yarakat dilibatkan. ”Agar kasus ini benderang, eksekutif dan le­gislatif jangan saling sandera, s­e­rahkan kepada pihak kep­o­lisian,” ujar Montosori.

Ketua Forum Editor, He­ra­nof Firdaus menilai, APBD ti­dak di­­bahas secara betul. In­tinya, masyarakat harus men­dapatkan dana bansos seca­ra adil.
Padek, Jumat (29/03/2013) by cr1/Debi Virnando