Pembiaran Picu Padang kian Mati Gaya

Dari Diskusi Forum Editor di Wisma Indarung, PT Semen Padang

Ada apa dengan Padang? Masihkah layak semboyan ’Padang Kota Tercinta, Kujaga dan Kubela’ itu saat jalanan menjadi ladang pembantaian. Kesemrawutan dan kontainer sampah jadi tontonan. Jangan-jangan, pembiaran dan lemahnya penegakan hukum menjadikan Padang sebagai kota tidak bertuan. Dihuni oleh penduduk egois yang terjebak dengan ritual lima tahunan (pilkada). Atau, Padang benar-benar telah mati gaya.

Forum Editor mengu­pas persoalan itu dalam se­buah diskusi di Wisma Inda­rung, PT Semen Padang ke­marin (28/2). Dalam diskusi itu, hadir tokoh dari berbagai kalangan. Seperti akademisi, budayawan, bundo kanduang Sumbar, pengamat, pakar, para jurnalis, BNPD Sumbar, Lembaga Bantuan Hukum dan kalangan mahasiswa.

Diskusi itu bertema, ”Ada Apa dengan Padang” berlang­sung sejak pukul 14.15 hingga 16.15. Diskusi ini diseleng­ga­rakan Padang TV (Grup Pa­dang Ekspres) dan di-relay RRI dan Classy FM tersebut semua forum bicara tentang Kota Padang menurut versinya masing-masing. ”Kalau cinta dengan Padang, bicarakan kejelekannya, tapi jangan me­ng­hina,” ungkap tokoh ulama Sumbar, Buya Mas’oed Abidin.

Mas’oed Abidin menilai, buramnya kondisi Kota Pa­dang hari ini disebabkan program-program pembangunan yang direncanakan pemerin­tah, hanya mengarah kepada pembangunan fisik. Semen­tara, menurutnya, terpenting adalah pembangunan watak warga Padang. ”Ini yang belum terjamah,” ungkapnya.

Ketua Umum Bundo Kan­duang Puti Reno Raudha Thaib berkomentar, akar dari permasalahan itu, pem­biaya­ran. Saat indikasi-indikasi yang akan menjadi penyakit di tengah-tengah masyarakat baru muncul, tidak cepat dian­tisipasi. Setelah menjamur, akan menjadi sulit untuk dipa­damkan.

”Seperti tenda ceper dan personal yang jualan di sepan­jang trotoar. Untuk itu, pen­didikan masyaraakat harus dila­kukan secara terus mene­rus. Dengan adanya kon­sis­tensi, budaya tertib akan dapat diterapkan. Kepada Cawako, jangan hanya menyorot tetapi lebih kepada mencarikan solu­si dengan rancangan program yang konkret,” ungkap Raudha Thaib.

Wartawan senior Eko Yan­ce berpendapat, gempa selalu menjadi kambing hitam, saat bicara perihal pembangunan, pelayanan umum dan tran­sportasi. Semangat masya­rakat dan pejabat harus dikem­balikan. Jangan biarkan Pa­dang menjadi kota yang kese­pian dari investor.

”Izin yang diberi lebih ba­nyak untuk perhotelan, ber­tam­bahlah hotel-hotel. Namun para wisatawan dan pengun­jung, tetap saja beralih ke Bukittinggi dan Batusangkar. Mestinya jangan hanya hotel, tapi juga manufaktur dan pab­rik-pabrik serta ekonomi krea­tif,” ujarnya.

Alumni Fakultas Teknik Unand, Yossyafra, melihat Padang dari sisi ruang pelaya­nan umum dan transportasi. Kata Yossyafra, ruang-ruang publik telah dirampas oleh personal. Trotoar yang seha­rusnya menjadi milik pejalan kaki, dimanfaatkan oleh indi­vidu untuk berjualan.

”Seharusnya, semua lapi­san harus budayakan tertib berlalu lintas. Kendaraan man­faatkanlah badan jalan, se­mentara trotoar, yang luasnya sekitar 2,8 meter manfaat­kan­lah oleh pejalan kaki. Itu hak­nya. Tertib berlalu lintas dito­pang oleh sarana dan prasa­rana. Bagaimana masyarakat mau taat lampu merah, kalau lampu merahnya tidak hidup,” jelas pria lulusan magister dan doktoral Australia itu.

Belum lagi, seluruh kelu­rahan yang aksesibilitasnya rendah. Kelurahan yang sulit dicapai. Akibatnya, biaya eko­nomi masyarakat tinggi. Me­nuju ke suatu kawasan, harus naik dua hingga tiga kali ang­kutan umum. Kondisi ini, membuat Padang mati gaya.

Lontaran komentar Bobby Lukman. Masyarakat terjebak dengan rutinitas lima tahunan (pilkada). Sementara pakar hukum Miko Kamal bera­sum­si, Padang kota tak bertuan. ”Peradaban masyarakat ren­dah. Untuk itu, perlu mem­bangun peradaban melalui penegakkan hukum,” ungkap Miko Kamal.

Budayawan Yusrizal KW, turut menyumbangkan pemi­kiran. Menurutnya, jika Pa­dang kota tercinta, maka men­cintai sebuah kota, dengan pe­radaban dan budayanya. Pe­mimpin harus jadi cermin ma­syarakat. ”Media jangan laku­kan pem­biayaran,” pungkas­nya.

Agar budaya kuat, masya­ra­kat kota Padang jangan egois. Padang butuh pemim­pin, bu­kan pejabat. Memimpin ma­syarakat lewat pem­ben­tu­kan watak, konsisitensi dan misi yang baik. Harus ada pen­cerdasan publik. Jangan sam­pai, 65 persen masyarakat yang rendah tingkat pendi­dikan dasar, dijadikan ladang keun­tungan agenda lima ta­hunan itu. Pemimpin tidak hanya orien­tasi pada jabatan tetapi le­bih kepada nilai-nilai ekonomi.

”Jangan sampai, perebutan kapling ekonomi menjadi mo­del sistem pemerintahan kota Padang hari ini,” ungkap ma­hasiswa Unand, Fajril Husaini yang hadir dalam forum yang dipandu oleh Khairul Jasmi tersebut.
Padek, Jumat, (01/03/2013) by cr1/Debi Virnando