Konglomerasi Media Racun Demokrasi

Civil Society Galang Gerakan Tontonan Cerdas
Masyara­kat dituntut cerdas menyaring suguhan televisi. Di era kong­lo­merasi media menjadi corak industri media di Indonesia pascareformasi, media cende­rung dijadikan alat propagan­da oleh para pemilik modal.

Demikian terungkap da­lam diskusi pemutaran film bertajuk Di Balik Frekuensi di Gedung Galeri Taman Budaya Sumbar, kemarin (19/2). Film yang disutradarai Ucu Agustin ter­sebut, mengangkat fakta ten­tang konglomerasi televisi dan beberapa kasus yang mem­­persoalkan kepemilikan media.

Film dokumenter ini me­ngi­sahkan pemecatan (PHK) Luviana, seorang jurnalis yang telah bekerja selama 10 tahun di Metro TV. Selain Luviana, film ini juga menceritakan dua warga korban lumpur Lapin­do, Hari Suwandi dan Harta Wiyono, yang berjalan kaki dari Porong (Sidoarjo) ke Ja­kar­ta.

Diskusi yang diadakan Ko­munitas Puta Pilem Padang bekerja sama dengan Taman Budaya Sumbar itu melibatkan kalangan pers, akademisi, praktisi pertelevisian, KPID Sumbar, mahasiswa, seniman, budayawan dan aktivis LSM.

Syofiardi Bachyul JB, yang didaulat sebagai pemantik (pemancing) diskusi menga­takan, media hari ini tidak ubahnya semasa Orde Baru. Bedanya, ketika Orde Baru dipegang penguasa, hari ini dipegang pengusaha (konglo­merat). “Media jadi alat propaganda pascademokrasi, sama halnya zaman Orde Baru,” tuturnya.

Pemantik kedua, Fitria Dona dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sumbar, me­ngaku pemerintah lebih do­minan mengatur media ke­tim­­bang KPI. Untuk itu, bu­tuh pencerdasan, baik penge­lola media maupun masya­rakat sebagai penikmat. “Bu­kan KPI yang dominan hari ini, melain­kan pemerintah. Makanya, butuh pencerdasan agar sim­pati tertuju kepada masyarakat yang tertindas,” ungkapnya.

Sebagai seorang penikmat, Eros mengaku masyarakat menjadi korban suguhan media tak berkualitas. “Tidak hanya insan pers yang dirugi­kan, masyarakat luas sebagai pe­nikmat ikut dinistakan,” kritik mahasiswa Unand terse­but.

Keadaan itu dinilai peserta diskusi turut memperburuk demokrasi yang kini kian karut marut. Opini publik terpro­paganda. Kebenaran di negeri ini dikuasai segelintir pengua­sa media. Tirani minoritas konglomerasi media dinilai telah menjadi racun bagi de­mokrasi. Apalagi, sekitar 90% lebih masyarakat Indonesia penikmat televisi.

“Karena itu, kekuatan m­a­sya­rakat sipil harus menjadi ’anjing penggonggong’ bagi konglomerasi media yang se­mena-mena menggunakan ruang publik. Frekuensi publik harus untuk kepentingan pub­lik,” tegas Wapemred Padang Ekspres Nashrian Bahzein.

Pembajakan frekuensi pub­lik oleh oligarki harus direbut kembali kalangan civil society. Dengan mengangkat diskusi usai pemutaran film yang diproduseri Ursula Tumi­wa itu, Komunitas Puta Pilem Padang berkomitmen men­dorong penyadaran masya­rakat tentang realitas sosial, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pemutaran film-film inspiratif.

Menurut penanggung ja­wab pemutaran film Di Balik Frekuensi, S Metron Madison, sesadis apa pun film, pasti mengandung unsur-unsur pem­belajaran. “Kita akan se­lalu berupaya memberikan inspirasi kepada kelompok-kelompok dalam sebuah ma­syarakat lewat Komunitas Puta Pilem ini. Agar masyarakat cerdas dan mampu menyaring tontonan yang dikon­sumsi­nya,” tambah penanggung jawab Komunitas Puta Pilem, Nasrul Azwar.
Padek, Rabu, (20/02/2013) by cr1/Debi Virnando