Pemilu Diantara Politikus Stres dan Calon Pejabat Korup

Bursa Transaksi Demokrasi di Pasar Politik
Tahun 2013 dinilai sebagai tahun politik nasional oleh sebagian kalangan. Cara menyikapinya juga beragam. Sebut saja e-Prima’s (ePS) Institut sebagai salah satu contoh. Bagi Lembaga pendidikan dan pelatihan, konsultasi serta even organizer ini, tahun politik diwarnainya dengan menyelenggarakan seminar politik nasional pada Rabu (17/4). Bertempat di gedung Pusat kebudayaan Kota Sawahlunto. Hadirkan pemateri yang berasal dari latar belakang berbeda agar peserta dapat melihat geliat politik dari beragam kacamata.
“Realitas kancah perpolitikan kita hari ini, kalau saya melihat, telah mengacu ke demokrasi liberal. Lahirlah kapitalisasi politik di Indonsia. Ujung-ujungnya akan menyerahkan penentuan jabatan pada pemilik modal. Tokoh politik yang memiliki modal banyak, berpeluang membeli jabatan politik dari publik,” ujar Pimpinan ePS Institut, Zulkarnaini kemarin (14/4).
Kancah politik di Indonesia telah larut di dalamnya. Kata Zulkarnaini, pencerahan demokrasi perlu dilakukan. Kepada masyarakat yang ingin menjadi pemimpin, butuh sosialisasi bagaimana cara menjadi pemimpin yang amanah dan berkualitas. “Masyarakat luaspun memilik kebutuhan sosialisasi yang sama. Kecerdasan seperti apa yang mesti dimiliki oleh masyarakat, biar masrakat kita tahu tatacara menilai dan memilih pemimpin yang siap bertasbih untuk kepentingan rakyatnya. Ini yang lebih penting,” tegasnya.
Potret inilah yang memicu ePS Institut Sawahlunto bekerjasama dengan Sipil Institut Jakarta adakan Seminar politik nasional bertema “Pemilu langsung dengan biaya murah”. Sekaligus pembelajaran politik bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politiknya pada Pemilu dalam konteks pencarian pemimpin eksekutif dan legislatif berkualitas.
Disebutkan, pembicara yang akan dihadirkan untuk mentransfer analisis politiknya berasal dari latar belakang berbeda. Seperti Ruslan Ismail mage dari Sipil Institut Jakarta, Dosen pascasarajana Unand Padang dan Pimpinan redaksi Padang Ekspres, Montosori. “Jadi kita tidak hanya melihat dari satu sisi. Seperti Bapak Montosori, beliau akan menggunakan kacamata media dalam mensuplay pembelajaran politik bagi peserta nantinya,” tutup Zulkarnaini.
Hemat sarjana hukum itu, kapitalisasi politik berbanding lurus dengan tingkat korupsi. Semakin tinggi biaya politik, semakin tinggi tingkat korupsi. Dan sebaliknya, berbanding terbalik dengan tingkat keberpihakan kepada rakyat. Dalam artian, semakin tinggi biaya politik, semakin rendah tingkat keberpihakan para pemimpin kepada masyarakat. Imbasnya, rakyat akan menjerit selama berada dibawah kepemimpianannya.
Miris akan banyaknya modal yang dibutuhkan para petarung di bursa demokrasi, volume transaksi penting untuk diminimalisir. Strategi pemenangan calon kepala daerah dan calon anggota legislatif yang murah namun tetap berkualitas perlu dikaji. Antisipasi gejala stres bagi calon yang kalah dan menghindari korupsi bagi pemenang pasar demokrasi.
“Kami pikir ini penting untuk semua kalangan, mulai dari pengurus dan kader Parpol, calon kepala daerah, calon anggota legislatif maupun DPD bahkan para tim sukses dan relawan sekalipun. Apalagi Ormas, tokoh masyarakat, birokrat, mahasiswa dan masyarakat umum. Serta, pemerhati-pemerhati dan peminat strategi politik,” tutur Zulkarnaini lugas.
Memang, data yang dihimpun oleh Kompas.com 2011 mencatat 17 orang Gubernur dari 33 Provinsi yang ada terlibat kasus korupsi. Lebih menghebohkan lagi, 50 persen diantaranya dinyatakan mengidap penyakit korup. Seakan tidak mau kalah, dari 497 orang Bupati/Walikota, 138 diantaranya maju menjadi tersangka dikasus yang sama. Fantastis memang. Tapi tunggu dulu, ada data terakhir.
Belum genap dua tahun berselang, perkembangan mental-mental korup semakin tak terbentung. Pada awal Maret 2013, kurvanya semakin meningkat. Mencapai angka 290 Kepala Daerah terjerat oleh jala penegak hukum. Pertanyaannya hari ini, akankah sebuah seminar mampu memberi pencerahan demokrasi?. Entahlah.
Semoga politik murah dengan biaya rendah solusinya. Selamat menikmati gesture para politikus saat menari di panggung demokrasi.

Read More

Dendang dan Saluang Pauh di Nan Jombang Tanggal 3

Peniup Pesan nan Selalu Dirindukan

Jari jemari orangtua itu mengarang enam tingkatan nada di atas sepotong bambu. Sebuah seri cerita mengiringi naik turunnya irama. Kian larut, seri cerita Nurjanah semakin menyayat kelam. Ulah seruling pendendang Group Pauh Sejati, mertua kejam menari di tengah malam.

MALAM itu, Rabu (3/3), para seniman, sastrawan, ma­hasiswa, sejumlah tokoh ma­sya­rakat dan generasi muda beradu pada satu maqam. Mereka mencumbu belalai angin Rimbotarok yang me­ner­bangkan lirik-lirik gurin­dam dendang pauh.

Rimbotarok merupakan kampung di mana “Festival Nan Jombang Tanggal 3” dihe­lat. Tua muda duduk bersantai membentuk setengah lingka­ran sambil menyeruput kopi suguhan panitia. Di antara selangkangan dua deretan anak tangga, ada pendendang yang tak henti-hentinya me­nye­mai kata. Tak lama berse­lang, Kelurahan Gunungsarik itu tiba-tiba diguyur hujan. Pendendang Nan Jombang pun dipindahkan ke dalam ruangan.

“Anggang di ateh Batang Pauh, di balik batang si rapu­yan. Sambie parintang hati rusueh, dikayai duduk ke sasaran (Anggang di atas po­hon pauh, di belakang batang rapuyan. Sambil pelipur hati yang rusuh, pindahkan duduk ke arena pementasan),” imbau Buyung Bungo, pendendang Pauh sejati.

Di sela sorak-sorai penon­ton, sepasang bule memasang wajah kagum. Sesekali si bule membagi senyumnya dengan pendendang. Malam kian la­rut, penonton makin terpaut.

Itulah satu dari sekian banyak pertunjukan tradisi di Ranah Minang. Seni budaya yang nyaris punah. Khusus pemain dendang pauh, kini tak lebih dari hitungan jari tangan. Lekang oleh zaman.

Seni budaya yang muncul se­kitar tahun 1940 itu, kata Bu­­yung Bungo, awalnya di­main­kan sepasang suami istri saat menanam padi. Untuk membujuk lelah, suami me­niup pupuik padi (batang padi yang dilubangi). Istri mengi­ringi dengan dendang halus.

“Istilah kami dulu disebut marunguih. Suami terus saja meniup pupuik padi. Si istri juga, mengiringinya dengan marunguih,” cerita Buyung Bungo.

Pria yang memiliki nama asli Samsudin By Gunung Alam itu, menuturkan, saluang dan dendang pauh dulu sering dimainkan dalam berbagai perhelatan. Belum menyeru­pai tampilannya yang sekarang. Jum­lah tukang dendang kala itu banyak, dan saluangnya satu. Dibarengi juga dengan gendang rabana. tidak ada cerita, baru berbentuk raun sabalik (pantun bebas). Seki­tar 1980, dendang pauh dimo­difikasi, Dimainkan satu pen­dendang dan satu tukang sa­luang (peniup seruling), serta mulai memainkan cerita.

Banyak cerita yang dika­bakan oleh dendang pauh. Buyung Bungo menyebut, ada kaba bertema Mertua Kejam pada Menantu, yang dilakoni Nurjana. Cerita Kasih tak Sampai, Emas Disangko Lo­yang, Hanyuik Sarantau dan kaba lain yang disesuaikan dengan kondisi pendengarnya.

Dendang pauh diiringi enam tingkatan nada. Sesi awal, tu­kang saluang memain­kan nada pado-pado untuk pembukaan. Dilanjutkan po­kok anam, pokok limo, lereng limo, lereng ibo, saluang pirik randam dan nada lambok malam. “Semua ting­katan itu dibunyikan oleh peniup seru­ling, tergantung cerita. Apakah sedih atau senang, atau biasa-biasa saja. Nada yang paling sedih, nada lam­bok malam, se­perti cerita kematian,” te­rang­nya.

Saluang dan dendang pauh punya keistimewaan diban­ding­kan saluang dari daerah darek. Kesenian asal Pauhlimo ini tidak hanya gurindam dan pantun lepas, tetapi mengikuti alur cerita dan kaba. Mengandung nasihat dan tidak ada batasan waktu bagi penonton. Seperti anak-anak, nonton hingga pukul 12 malam. Sementara dari ma­lam mejelang pagi, giliran yang tua-tua. Kata yang disampaikan dapat didengar ipar besan, su­man­do dan mamak rumah, me­nantu dan mertua secara ber­samaan. Sebab, isinya lebih kepada nasihat.

“Musik nan indak patueh pado nada, tapi bajalan sata­pak jajak. Itulah dendang pauh. Musiknya tidak tunduk pada nada serulingnya, tetapi mereka sejalan,” kias Buyung Bungo.

Dari segi bentuk, saluang pauh berlidah dan memiliki enam lobang, sementara sa­luang darek hanya empat lo­bang. Cara memainkannya juga tak sama. Saluang darek posisi­nya di pinggir bibir. Kalau sa­luang pauh, posisi memain­kannya di depan bibir dan sejajar dengan wajah.

“Di ma simpang tapi lawik, di ateh tanah lapang dipo, sabalah taman melati. Apang lapeh badan tasapik, buayan buluh bakarajo, ulah mambuek kareh hati.”

“Ini isyarat kehati-kehatian buat generasi muda. Jangan terlena oleh buayan dan kein­da­han, sebab yang memberi kein­da­han, sewaktu-waktu mengan­tarkan kita pada keadaan terje­pit,” tutur Buyung Bungo sambil mencontohkan salah satu nasi­hat dendang pauh.

Dia berharap, seluruh lapi­san masyarakat, ninik mamak dan pemerintah daerah meng­gairahkan pementasan dendang pauh. “Ini untuk kelestarian seni budaya Minangkabau. Kita tidak melarang hiburan kebarat-bara­tan seperti orgen tunggal yang mewarnai pesta di Ranah Mi­nang ini. Namun, saya harap, kita jangan meninggalkan seni tradisi. Pemda dapat buat atu­ran,” ujarnya.

“Contohnya, siang hingga pukul enam boleh berorgen. Lalu malamnya, berkesenian tradisional. Kapolsek juga buat aturan, tidak ada  izin keamanan jika orgen lewat dari pukul enam sore. Bisa saja kalau kita mau bekerja sama. Saya yakin, kese­nian tradisional akan hidup,” papar Buyung Bungo.

Senada dengan itu, Kurator Ladang Nan Jombang Tanggal 3, Syuhendri mengatakan, ran­cangan pembangunan harus diiringi dengan pelestarian ke­bu­dayaan. “Negeri ini puisi. Penuh dengan keindahan. Ting­gal bagaimana kita me­num­buhkan semangat berke­bu­dayaan sehingga keindahan puisi itu tetap terjaga,” tutur­nya.

“Festival Nan Jombang Ta­ng­gal 3”, berupaya melakukan penyelamatan sesegera mung­kin. “Jika generasi mendatang hanya mendengar cerita-cerita saja tanpa pernah menyaksikan, kecil kemungkinan mereka akan mengenali budayanya sendiri. Sebaliknya, jika generasi muda telah mengenali budaya, pasti akan muncul rasa memiliki, rasa ingin belajar dan perlahan akan menjadi jati diri generasi muda Minang. Semangat berkebu­da­yaan,” ujar Syuhendri.

Hingga pertengahan malam, para penonton larut bersama Nan Jombang Tanggal 3. Selama itu pula, saluang dan dendang pauh menemani mereka. Kesenian tradisional yang satu ini, tradisi langka yang akan selalu dirindukan.
Padek, Jumat (05/04/2013) by cr1

Read More

Batu Malin Kundang Dibenahi

Kawasan objek wisata Pantai Airmanis akan bersolek tahun ini. Se­jumlah kajian tengah dilakukan para konsultan. Direncanakan, Dinas Kebudayaan dan Pa­ri­wisata Padang akan memulai pe­le­langan tender pe­ngem­bangan kawasan Batu Malin Kundang itu bulan depan.

Hal itu terungkap dalam kunjungan Kepala Dinas Kebu­da­yaan dan Pariwisata Padang Ali Basyar ke Pantai Airmanis, kemarin (9/4).

Dalam peninjau itu, Ali Bas­yar memantau titik sentral men­jadi prioritas perbaikan. Ang­ga­ran pembenahan pantai itu tahun ini Rp 900 juta.

“Dengan anggaran itu, se­jauh ini, telah ada beberapa alternatif perbaikan. Di an­ta­ranya, peninggian batu Malin Kundang. Kemungkinan besar kita akan fokus itu terlebih dahulu. Melihat kondisinya yang sering tertimbun oleh pasir. Selain itu, kita juga tengah membahas pembangunan ‘Museum Kasim’ di sana,” ujar Ali Basyar. Pembenahan akan dila­kukan seiring perbaikan jalan menuju pantai tersebut. “Jalan menuju ke sana juga kan di­per­baiki. Anggaran untuk pem­bangunan jalan Rp 2 miliar dialokasikan Dinas Pekerjaan Umum,” ungkapnya.

Ali Basyar mengatakan, kon­sultan akan melakukan ka­jian dalam pengembangan obyek wisata ini. “Setelah hasil kajian konsultan keluar, baru kami melakukan tender bulan depan,” tutur Ali Basyar.

Warga setempat, Ujang, 36 mengatakan, minimal dua kali seminggu pasir-pasir di sekitar batu Malin Kundang harus di­kikis. “Kalau tidak dikikis, pasir akan menumpuk dan dapat menutup batu Malin Kundang,” ujarnya yang menjual jasa fotog­rafer di kawasan batu Malin Kundang.
Padek, Rabu (10/04/2013) by r1

Read More

Rakyat Butuh Pemimpin Visioner

Diskusi Kebangsaan PSH Universitas Andalas
Di era reformasi ini, sulit menemukan pemimpin yang bertanggung jawab atas ucapan dan tindakannya. Pemimpin ideal itu, orang yang bermoral baik, punya kemampuan melihat ke depan (visioner). Cepat tanggap, mampu menggerakkan, memandu serta memberikan pelayanan dan perlindungan pada masyarakat.

“Kalau banyak duit, po­puler, dapat dipastikan bisa ja­di pemimpin. Tapi, ken­dati kemampuan me­mim­pinnya melebihi orang-orang tersebut, namun tidak punya modal, jangan harap bisa jadi pemimpin,” kata dosen Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago saat diskusi kebangsaan yang dise­leng­garakan UKM Penggerakan Hukum dan Politik dan Pusat Studi Humaniora (PSH) Universitas Andalas, di ruang seminar Gedung F, kemarin.

Andrinof mengatakan, sistem pemilihan pemimpin secara umum lebih banyak meng­hasilkan orang-orang yang bukan pemimpin. Namun, hanya mengantarkan orang-orang yang memiliki status bos, politisi, selebriti, pejabat yang mahir mengumpulkan modal dan membuka akses.

“Bukan pemimpin yang be­tul-betul paham dengan fu­ng­sinya sebagai pemimpin,” ujar­nya.

Sejak era reformasi, partai politik menjadi jalur utama untuk mengantarkan seseorang ke jabatan publik eksekutif, baik presiden, gubernur dan wali kota/bupati.

“Wajar kiranya pemimpin saat ini tidak peka pada jeritan rakyat, karena mereka hanya berjalan dengan kuda-kuda politiknya. Tanpa mengetahui, apa dan bagaimana maunya rakyat,” jelasnya.

Rakyat butuh pemimpin visioner yang tidak pernah ber­henti melayani dan melindungi rak­yat. “Percayalah, pemimpin visoner akan dipuji generasi yang akan datang. Sementara pe­mimpin pragmatis akan dise­sali kehadirannya,” ujar Direktur Cirus Surveyors Group itu.

Dosen Fakultas Sastra Una­nd, Harry Effendi Iskandar ya­ng juga menjadi pembicara me­­ngatakan, organisasi mas­ya­rakat (ormas) memiliki dua fung­si. Selain mengontrol kebij­akan-kebijakan kekuasaan, juga harus tetap mengemban amanah Trid­harma.

“Ormas mesti berbakti ke masyarakat, perjuangkan as­pi­rasi rakyat. Saat ini kita butuh pergerakan yang jelas dan ter­arah, bukan adu argumen,” tuturnya.

Aktivis muda Unand, Mu­h­nizar Siahaan mengatakan, saat ini tidak ada pemimpin yang benar-benar memperjuangkan nasib rakyat. Sebab, pemimpin yang terlahir dari partai politik mengemban misi-misi seke­lompok orang. “Parpol itu se­perti kalkulator, yang meng­hi­tung-hitung laba saja,” ujar­nya.

Kerinduan hadirnya pe­mim­pin ideal juga dipaparkan Ketua UKM PHP Unand Yudi Fer­nan­des. Melihat pemimpin dan calon pemimpin yang tampil saat ini, ada kekhawatiran ma­ha­siswa terhadap masa depan negeri ini. Khawatir men­da­pat­kan pemimpin yang merakyat dan bukan pengumbar janji rakyat.

“Kami harap, ke depan kita semua menemukan pemimpin yang siap untuk melayani rakyat. Bukan sebaliknya. Inilah yang men­jadi alasan UKM PHP me­nga­ngkat diskusi ini,” ungkap Yudi Fernandes.

Padek, Jumat (05/04/2013) by cr1

Read More

Persma Harus Beretika dan Sadar Hukum

Diskusi Pada Pembukaan Kongres Kedua Aspem
Wartawan kampus yang dikenal sebagai pers mahasiswa (persma) juga memiliki peran penting seba­gai media yang kritis yang menye­lenggarakan kegiatan jurna­listik. Untuk itu, ideologi pers­ma juga harus di­perta­nyakan. Karena, mere­ka harus berperan menjaga martabat profesi war­ta­wan dan kemer­dekaan pers.

Hal itu menjadi benang merah dalam diskusi yang dilaksanakan Asosiasi Pers Mahasiswa (Aspem) dalam diskusi yang digelar bersama Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) se-Sumbar di Gedung PKM Unand, kemarin (29/3). Hadir dalam acara itu Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang, Hendra Mak­mur, mantan aktivis persma sekaligus wartawan The Ja­karta Post, Syofiardi Bachyul JB sebagai pemateri.

“Lembaga persma itu wa­dahnya calon-calon war­tawan. Diistilahkan dengan jem­batan­nya para jurnalis dalam ber­karir. Aspem sebagai lembaga yang menaungi, bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai kewartawanan sebelum kawan-kawan terjun ke status warta­wan di media umum. Makanya, kami menilai ini penting,” ungkap Ketua Umum Aspem Sumbar, Hendra.

Syofiardi Bachyul JB me­nularkan semangat juang kepa­da petinggi persma se-Sumbar yang hadir siang itu. Dia me­ma­parkan sejarah pers mahasiswa sejak zaman kolonial Belanda. Sekitar tahun 1914, hingga zaman demokrasi liberal, de­mokrasi terpimpin hingga Orde Baru.

“Setelah Indonesia mer­deka hingga tahun 1950, hanya majalah IDEA yang diterbitkan Persatuan Mahasiswa Islam Bandung (PMIB). Setelah 1955, persma di Indonesia tumbuh satu per satu. Tidak hanya di Jakarta dan Bandung, bahkan sampai ke Yogyakarta, Sur­a­baya, Makassar dan Medan. Di waktu bersamaan, Tifa juga lahir di Padang yang dikelola Dema Unand,” ujarnya.

“Bagaimana dengan ideo­logi persma hari ini? Apakah melanjutkan perjuangan mem­benahi negara, meniru persma Amerika Serikat dengan cara menjadi pers bagi warga kam­pus dan lingkungan sekitar kampus dengan prinsip pers profesional, menjadi media intelektual dengan kekuatan jurnalisme sains atau hanya tempat latihan jurnalistik?” tanya Syofiardi Bachyul di akhir presentasinya.

Sedangkan Ketua AJI Pa­dang, Hendra Makmur menga­takan, wartawan harus memi­liki kesadaran etika dan hu­kum. Menumbuhkan naluri dan sikap diri wartawan dalam memahami, menangkap, dan mengungkap informasi ter­tentu yang bisa dikembangkan menjadi suatu karya jurnalistik. “Kepekaan jurnalistik istilah­nya,” kata Hendra Makmur.

Selain itu, jejaring dan lobi mesti diperluas untuk mem­perkaya sumber informasi. Yang terpenting, pengetahuan dan keterampilan. Penge­ta­huan yang dimaksudkan Hen­dra Makmur, terdiri dari tiga aspek. Pengetahuan umum, pengetahuan khusus dan me­nguasai prinsip jurnalistik dan komunikasi.

“Untuk menjaga martabat profesi wartawan dan kemer­dekaan pers, wartawan harus memiliki standar kompetensi. Standar ini bisa dijadikan acuan untuk memperbaiki kualitas dan peningkatan kapasitas pers mahasiswa. Memahami dan menaati etika jurnalistik yang menjadi kuncinya. Dengan begitu, kualitas dan profe­sionalisme, penegakan kemer­dekaan pers sebagaimana tu­juan dari standar kompetensi yang disahkan Dewan Pers pada 2 Februari 2010 itu,” kata Hendra Makmur.
Padek, Sabtu (30/03/2013) by cr1/Debi Virnando

Read More

DANA SAFARI DAKWAH PKS DIGILIR OPINI

Gubernur Merasa Difitnah
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno merasa difitnah. Beberapa kali ucapan itu terlontar saat sejumlah tudi­ngan menghantamnya dalam Dialog Forum Editor bertema ’Kandasnya Hak Angket Dana Safari Dakwah’, kemarin (28/3).

Pernyataan itu disampaikan Irwan Prayitno setelah beberapa sta­tement dilontarkan peserta di­alog. Terkait surat mantan Ka­binsos Sumbar Jefrinal Arifin, ne­potisme dalam pencairan dana bansos, hingga adanya asum­si membangun citra de­ngan membohongi publik. Serta, isu-isu menghiasi wajah media ma­sa sejak mencuatnya kasus dana Safari Dakwah PKS itu.

”Semuanya itu fitnah. Reka­yasa kenyataan. Tidak ada ara­han pencairan, dan surat yang dikirim ke Mendagri tidak se­suai temuan inspektorat. Ma­lah, su­rat itu tidak dibuat sendiri oleh Je­­f­ri,” jelas Irwan Prayitno.

Pengawasan dan langkah-lang­kah diambil DPRD Sumbar da­lam mengontrol kerja pem­prov, sebut Irwan, meru­pakan se­buah kewajaran. Kebijakan itu su­dah sesuai haknya. ”Sudah men­jadi haknya DPRD. Kita ti­dak akan membalas dan tidak ada konflik antara pemprov de­ngan DPRD. Wajar kalau ek­se­kutif diprotes legislatif, karena le­gis­latif fungsinya untuk me­ngon­trol kerja eksekutif. Biarkan po­litik berjalan sesuai hak-hak­nya. Sudah nasib jadi pejabat ek­sekutif saat diprotes oleh le­gislatif,” pungkasnya.

Berbagai kalangan pun ang­kat bicara dalam dialog berlang­sung sejak pukul 14.00 WIB di Ho­tel Grand Inna Muara itu. Po­litisi Partai Demokrat Nof­rizon ber­harap, janganlah mem­ba­ngun citra dengan membohongi pu­blik. Sebab, kebenaran pasti ter­ungkap.

Sekencang apa pun kebo­ho­ngan berlari, tambahnya, kebe­na­ran akan mem­bongkarnya. ”Gu­­bernur milik rakyat, bukan mi­lik par­tai. Jadi jangan cederai ke­per­cayaan rakyat. Kalau me­mang Gu­bernur tidak ambil pu­sing de­ngan hak angket, kena­pa juga Gubernur harus melakukan loby-loby kepa­da partai politik,” tuturnya.

Pemred Padang Ekspres, Mon­tosori turut angkat bicara. Ka­tanya, ada tidak beres dari tim ang­garan. Aturan keterbukaan pu­blik tidak dilaksanakan. Mes­tinya, kata Montosori, mas­yarakat dilibatkan. ”Agar kasus ini benderang, eksekutif dan le­gislatif jangan saling sandera, s­e­rahkan kepada pihak kep­o­lisian,” ujar Montosori.

Ketua Forum Editor, He­ra­nof Firdaus menilai, APBD ti­dak di­­bahas secara betul. In­tinya, masyarakat harus men­dapatkan dana bansos seca­ra adil.
Padek, Jumat (29/03/2013) by cr1/Debi Virnando

Read More

Berdakwah Dana Sendiri, Mualafkan 250 Orang Setahun

Ustad Syamsi Ali, Ulama Besar Amerika Menyebarkan Islam

Geliat Islam kian terasa sejak 10 tahun terakhir di Amerika Serikat. Di Islamic Center of New York, tercatat 250 orang mualaf tiap tahun. Salah seorang tokoh paling berpengaruh di balik syiar Agama Islam di negeri Paman Sam itu adalah Ustad Syamsi Ali.

DUA hari lalu—Senin hing­ga Selasa (24-25/3)—Ustad Syamsi Ali melakukan kun­jungan dakwah ke Padang. Sebelumnya, ulama besar Ame­rika ini juga mengunjungi Ja­kar­ta, Balikpapan, Bulukumba dan Makassar (Sulawesi Sela­tan). Setiap kunjungannya, Ustad Syamsi berbagi spirit mengembangkan Islam di ne­geri Barack Obama itu.

“Dakwah Islam di Amerika didanai kantong sendiri. Di sana, dai tidak digaji. Tak jarang pula, saya dicurigai karena perawakan tidak bule,” papar Ustad Syamsi ketika ditemui Padang Ekspres di Masjid Istiqomah, Sawahan, Kecamatan Padang Timur, ke­marin (26/3).

Dua hari di Padang, agenda Ustad Syamsi benar-benar pa­dat. Senin, Ustad Syamsi ber­ceramah di Masjid Jabal Rah­mah Komplek PT Semen Pa­dang, Indarung dan Kam­pus UPI. Kemarin, Ustad Syam­si ceramah di Masjid Nurul Ilmi Kampus Universitas Andalas Limaumanih usai Shalat Subuh, siangnya ke Masjid Istiqomah, dan sejumlah agenda lainnya.

Perdamaian dunia diyakini Ustad Syamsi, dapat terwujud jika keadilan tercapai karena keadilan bermuara pada kese­jahteraan. Untuk mewujudkan itu, seluruh kegiatan manusia haruslah beranjak dari nilai-nilai keislaman.

“Seperti pedagang, jual beli dengan kaidah mu’amalah, tenaga pendidik mengajar de­ngan mawaddah wa rahmah, dan politikus menjadikan poli­tik wahana untuk membangun masyarakat adil dan berkea­dilan sesuai tuntunan syariat,” katanya.

Pertarungan dakwah di Amerika, turut mewarnai pe­nga­jian Ustad Syamsi Ali. Upa­ya membangun hubungan baik dengan agama lain, menu­rut Ustad Syamsi, merupakan usa­ha tidak mudah. Rutinitas itulah yang digelutinya usai me­nerima tawaran berdakwah di New York awal tahun 1997 lalu.

Kesempatan berdakwah di Paman Sam, berawal pada musim haji tahun 1996 lalu. Waktu itu, Ustad Syamsi ber­kesempatan berceramah di Konsulat Jenderal RI Jeddah di Arab Saudi. Putra Bulukumba, Sulawesi Selatan itu bertemu jamaah haji luar negeri, ter­masuk Dubes RI untuk PBB. Dari situlah tawaran ber­dak­wah di New York meng­ham­pirinya. Kini, pria kelahiran 5 Oktober itu dipercaya sebagai imam besar di Islamic Centre of New York.

Geliat Islam di Amerika akhir-akhir ini memang me­nak­jubkan. Ketertarikan warga setempat terhadap Islam sema­kin meningkat. Namun, gairah itu belum diiringi dengan kebe­radaan dai di Amerika Serikat. “Ini bertolak belakang dengan Indonesia. Jumlah dai terus meningkat, sementara kecinta­an penganut makin menurun. Kegiatan keagamaan sebatas simbolisasi. Seakan menga­baikan nilai-nilai substansi,” ujarnya.

Melalui kegiatannya selama dua minggu di Indonesia ini, Ustad Syamsi ingin mengin­formasikan gerak dakwah dan pertumbuhan muslim di Ame­rika. Road show dakwah ini bertajuk “Meretas Dakwah Melintas Batas”

Ustad Syamsi memiliki kei­nginan kuat memiliki gedung khusus di New York untuk pusat pembinaan para mualaf. Gedung juga berfungsi mencip­takan dai-dai bule; berkulit putih, bermata biru, dan be­ram­but pirang. “Kita akan satukan visi menciptakan dai-dai baru lewat pembinaan in­ten­sif,” ujar Ustad Syamsi.

Selain jadi imam besar pada Islamic Center, masjid terbesar di New York, Ustad Syamsi juga dipercaya menjadi Direktur Jamaica Muslim Center. Ini ada­lah yayasan dan masjid di ka­wa­san timur New York yang dikelola komunitas muslim asal Asia Selatan, seperti Bangla­desh, Pakistan dan India.

“Amerika dalam banyak hal, lebih pantas dikatakan negara Islam ketimbang ba­nyak negara yang diakui seba­gai negara Islam saat ini,” kata pria berasal dari sebuah desa kecil di Sulawesi Selatan tersebut.

Negara kiblat demokrasi dunia itu, katanya, lebih banyak menegakkan syariat Islam ke­tim­bang negara-negara menga­ku mengusung syariat. “Seo­rang muslim paham soal kon­sep masyarakat dalam Islam, tidak akan pernah mem­per­masalahkan itu lagi. Sebalik­nya, nonmuslim harusnya tidak perlu over worried mengenai hal tersebut,” tegasnya.

Di setiap dakwahnya, Ustad Syamsi senantiasa menyebut­kan bahwa Islam adalah agama mengakui persaudaraan umat manusia. “Islam tak membenci umat lain. Justru Islam datang untuk mengangkat derajat manusia,” kata Ustad Syamsi.

Dia termasuk ulama berpe­ran penting mengembalikan kepercayaan warga Amerika pasca-serangan teroris gedung WTC pada 11 September 2001 lalu. Sejak itu, semakin banyak orang di Amerika Serikat ingin tahu lebih mendalam mengenai Islam. “Inilah tugas saya untuk memberi penjelasan sebe­nar­nya soal Islam yang rahmatan lil alamin,” katanya.

Kepiawaian Ustad Syamsi berdakwah sudah tampak sejak menjadi santri di Pondok Pe­san­tren Bulukumba. Setamat pesantren, dia menimba ilmu ke Arab Saudi dan Pakistan. Sebelum menjadi lokal staf di Perwakilan Tetap RI di New York, dia mengharumkan citra Islam Indonesia yang moderat dengan aktif di berbagai forum internasional.
Padek, Rabu (27/03/2013) by cr1

Read More

Buku ”Memahami Hukum Pers” Dibedah

LEMBAGA Bantuan Hu­kum (LBH) Pers me­ner­bitkan buku Memahami Hukum Pers. Buku ini, berbicara tentang sejarah perjuangan dan kondisi kebebasan pers di Indonesia, me­ngupas pergeseran kebe­basan pers di tiga masa; Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi, mengulas aturan, etika dan prosedur penye­leng­gara pers menjadi pilar harapan demokrasi di Indonesia.

“Pilar yang tidak senantiasa dapat terlindungi dengan kuat. Namun, harus diperjuangkan secara terus menerus. Pers punya lawannya sendiri sejak zaman Orde Lama,” kata Ketua Lembaga Bantuan Hukum (L­B­H) Pers, Roni Saputra dalam dis­ku­si buku Memahami Hu­kum Pers di redaksi Padang Ekspres, kemarin (22/3).  Diskusi diba­rengi dengan penyerahan se­pu­luh eksemplar buku kepada Padang Ekspres. Buku yang diterbitkan oleh LBH Pers Pa­da­ng dan Yayasan TIFA itu, dise­rah­kan Ketua LBH Pers Padang, Roni Saputra kepada Pemimpin Redaksi Padang Ekspres, Mon­tosori. Hadir juga salah seorang penulis buku, Andika D Khagen dan staf LBH Pers lain.

“Kita harap, buku ini dapat menyumbangkan pengetahuan sejauh mana batasan kebebasan pers. Setelah ini, akan ada buku lain yang masih dalam tahap persiapan. Rencananya, April depan sudah masuk percetakan dan Mei sudah diedarkan,” tutur Roni.

Pemimpin Redaksi Padang Ekspres, Montosori me­nga­takan, semua pihak harus me­naati UU Pers. Tidak hanya perusahaan media, masyarakat pun harus menaatinya.

Montosori berharap, ke de­pan keinginan jadi wartawan dapat ditanamkan dalam diri mas­yarakat terutama ma­ha­siswa.  “Kalau nanti mereka jadi war­tawan, mereka akan bangga de­ngan status yang disan­da­ng­nya,” tutur Montosori.
Padek, Sabtu (23/03/2013) by cr1

Read More

Metro TV on Campus di Padang

Just Alvin Tutup Metro TV on Campus
Talk show Just Alvin dengan tema “Aku Bisa” menutup acara Metro TV On Campus di Unand, yang telah berlangsung sejak tiga hari lalu. Selain Nugie dan Rene Suhardono, Metro TV On Campus mendatangkan aktris ter­na­ma, Desi Ratnasari, kemarin (22/3).

Acara ini juga rangkaian acara Comfiesta, HUT ke-5 Program Studi Ilmu Komunikasi.

Acara yang tayang setiap Sabtu malam di Metro TV itu, memilih Unand sebagai tempat off air. Acara ini dipandu presenter Alvine Adam. Keme­riahan acara berlanjut saat Nugie bernyanyi menuruni tang­ga menghampiri penonton. Sebe­lumnya, band lokal 5 Romeo disambut hangat penonton.

Alvine Adam pintar sekali mengaduk emosi Desi Ratana­sari yang menceritakan kisah hidupnya menyandang status janda dan menjadi single pa­rent.­ “Saya tetap merasa baha­gia. Saat ini, saya tidak hanya disibukkan dengan syuting, saya juga mengajar sebagai dosen,” kata Desi.

Nugie bercerita kisah hi­dup­nya. Sejak kecil hingga remaja dan dewasa, ia memilih musik sebagai pilihannya. De­rai tawa dan teriakan juga menggelegar tatkala Rene Su­har­dono mempresentasikan bagaimana harus menjadi diri sendiri dalam hidup ini. Banyak tips-tips ringan yang disuguh­kan pria buntal ini di hadapan mahasiswa tentang bagaimana sukses membangun jati diri.

Sebelumnya, dalam acara pelatihan jurnalistik di Convention Hall Unand, Pemimpin Redaksi Metro TV, Putra Naba­ban berbicara banyak tentang dunia jurnalis. “Wartawan tidak akan terganti, tapi dibawa mati. Seorang wartawan harus selalu mengajak orang lain berpikir. Wartawan berfungsi sebagai koreksi bagi peme­rintah dan jadi alat advokasi bagi masyarakat. Suka atau tidak suka, seluruh elemen masyarakat membutuhkan karya wartawan. Saya lebih bangga menjadi wartawan da­ri­­pa­da menjadi presenter. Bah­kan, saya lebih bangga jadi wartawan ketimbang jadi pe­mim­pin redaksi,” kata Putra.

500 peserta hadir dalam pelatihan jurnalistik itu. Peserta juga terdiri dari kalangan do­sen, dan siswa SMU. Putra Na­baban tak sendiri. Ia juga mem­bawa presenter Metro TV, Pra­bu Revolusi,  Ralph Tampu­bolon, Eva Julianti dan Sumi Yang.

Putra menegaskan, bekal seorang wartawan tidak seka­dar materi jurnalistik, tidak kalah pentingnya adalah idea­lisme.

Ralph Tambupolon juga berbagi ilmu di bidang presenter. Seorang presenter mesti memiliki kemampuan teknis, dan berinteraksi dengan ma­sya­rakat.
Padek, Sabtu (23/03/2013) by cr1/Debi Virnando

Read More

Hentikan Konflik Agraria

Pemda Abaikan Aturan, Ribuan Petani jadi Korban
Ribuan pe­tani menjadi korban konflik agraria selama enam tahun terakhir. Catatan Qbar, salah satu lembaga swadaya masya­rakat yang bergerak di bidang agraria, sebanyak 6.670 KK dari 112 nagari di Sumbar menjadi korban manipulasi mekanisme investasi 52 peru­sahaan. Rata-rata, tanah ulayat masyarakat yang kerap di­jadikan ladang uang oleh para investor.

Direktur Perkumpulan Qbar, Nurul Firmansyah me­nilai, hak petani dan pemilik tanah ulayat akan terus diabai­kan selama pertanggung­jawa­ban hukum di tingkat daerah tidak ada. Diakui Nurul, Per­a­tu­ran Gu­ber­nur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ula­yat untuk Pena­naman Mo­dal telah ada. Tetapi belum mam­pu menerapkan pola yang adil kepada pe­merintah dan ma­sya­rakat se­tempat.

“Pemerintah daerah ter­kesan tidak menghargai hak masyarakat dalam pemberian izin berinvestasi, terutama hak petani. Melihat semakin ma­rak­­nya investor yang masuk ke bumi Minang ini, saya pre­diksi, angka itu akan terus bertam­bah. Harus ada aturan ber­inves­tasi yang dituangkan da­lam perda sebagai penguat Per­gub Nomor 21 Tahun 2012 itu,” ujar Nurul dalam seminar seha­ri Qbar yang dilaksanakan di Ho­tel Grand Zuri, Padang, Kamis (14/3).

Penetapan tata ruang wi­layah, seperti peruntukan la­han bagi petani, kawasan hu­tan, area permukiman dan pengaturan lahan investasi dinilai sangat penting oleh Qbar. Untuk itu, elemen ma­sya­rakat seperti LKAAM, LSM, biro-biro hukum, Badan Koor­dinasi Penanaman Modal (BKPM), pemda dan DPRD se­patutnya membuat aturan yang mengikat. Sehingga me­lahirkan sebuah perda sebagi lan­dasan berpijak para investor, ma­syarakat dan peme­rin­tah.

Konsultan hukum publik, Sahnan Sahuri membenarkan bahwa konflik masyarakat adat dengan perusahaan perke­bunan di Sumbar kian me­nguat. Katanya, belum tuntas kasus Maligi, Pasaman Barat yang memicu bentrok warga dengan kepolisian, giliran Suku Tanjung Manggopoh yang bergejolak.

Di Kabupaten Limapuluh Kota, sengketa tanah ulayat juga dialami masyarakat hu­kum adat Nagari Sungai Ka­muyang. “Menurut catatan di LKAAM, sebelum konflik ma­syarakat adat dengan perus­a­haan baru-baru ini muncul, telah ada 29 kasus sengketa sako, pusako dan tanah ulayat yang sampai sekarang belum selesai. Kasus itu yang baru terangkat ke permukaan, be­lum lagi yang tersimpan wak­tu,” tutur Sahnan.

Sahnan Sahuri yang terga­bung dalam tim advokasi Na­gari Sungai Kamuyang itu me­nilai, potensi konflik terjadi lantaran adanya tumpang tin­dih aturan. Ruang sempit itu yang dimanfaatkan oleh pe­ngusaha pertambangan dan perkebunan. Hal lain yang jadi pemicu, kata Sahnan, tidak konsistennya pemerintah da­e­rah dalam menegakkan aturan.

“Investor butuh aturan yang dibarengi oleh penga­wasan. Penetapan lahan dan izin amdal itu penting. Di sinilah, perlu adanya pera­turan dari pemerintah yang disesuaikan kultur adat daerah setempat,” imbuh Sahnan.

Salah seorang pendiri Qbar, Rahmadi memandang, perda juga harus ditopang oleh masyarakat yang cerdas. “Ka­takanlah para investor dan pengusaha itu taat akan hu­kum, bagaimana kalau mereka mempengaruhi hukum? Se­mua pengusaha pasti cari aman. Saat ada konflik, seba­gian hak rakyat yang menjadi objek konflik diserahkan seba­gian pada penguasa. Ujung-ujungnya, penguasa yang akan berbenturan dengan masya­rakat. Problematika inilah yang sering melahirkan ma­syarakat-masyarakat nakal,” hemat Rahmadi.

Masyarakat cerdas yang dimaksudkan Rahmadi, tidak hanya tokoh-tokoh tertentu. Seperti ninik mamak dan bun­do kanduang atau perangkat nagari lain. Tetapi, juga keme­nakan dan anak-anak yang cerdas. Sistem sosial dan adat yang diterapkan, betul-betul dapat menjadi tatanan hidup dan nilai-nilai. “Bukan etni­sitas semata,” pungkasnya.

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumbar, As­na­wi Bahar mengatakan, para investor dan pengusaha butuh kepastian hukum sebelum berinvestasi di samping kece­patan dan cost yang rendah. Katanya, tidak ada pengusaha yang menginginkan masalah dan konflik. Hanya saja, aturan awal pemerintah dan per­mainan oknum yang menga­kibatkan terjadinya konflik.

“Investor selalu mengikuti aturan. Tidak ada yang mau berbenturan dengan ma­sya­rakat. Malah sebaliknya, kalau ada konflik, investor enggan masuk ke daerah tersebut,” jelasnya sesaat setelah me­m­berikan materi di seminar sehari Qbar.

Asnawi menambahkan, gerak maju suatu daerah didu­kung oleh majunya investasi. “Jika investasi maju, pengu­saha maju, maka masyarakat akan maju. Menurut saya, tanah ulayat bukan ancaman berinvestasi jika regulasinya jelas. Kejelasan regulasi oleh pemerintah tidak akan mem­beri peluang investor untuk memainkan hukum. Satu hal yang pasti, investor dan pengu­saha tidak ingin berbenturan dengan siapa pun, apalagi tokoh masyarakat,” ungkap Asnawi Bahar.
Padek, Sabtu (16/03/201) by cr1/Debi Virnando

Read More

Manfaatkan Kearifan Lokal Antisipasi Bencana

Indonesia rentan terhadap dampak pe­ma­nasan dan perubahan iklim global. Sebagai negara maritim dan kepulauan, kenaikan suhu kerap terjadi. Perubahan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi dapat memicu kekeringan, erosi dan banjir akibat meningkatnya curah hu­jan. Masalah lain, sera­ngan wa­bah penyakit seperti campak dan DBD.

Meskipun tidak diingin­kan, peristiwa alam ini dapat terjadi secara tiba-tiba. Rela atau tidak, kelangkaan san­dang, pangan, dan papan bisa saja diderita masyarakat. Un­tuk itu, butuh upaya sinergis menghadapi perubahan iklim tersebut. Saat­nya masyarakat beradaptasi dan melakukan upaya-upaya pengu­rangan risiko (mitigasi) peru­bahan iklim. Dimulai dari hal yang sifatnya sederhana, pema­kaian listrik dan kera­mahan akan lingkungan.

Hal ini terungkap dalam Seminar Internasional STKIP PGRI Sumatera Barat dengan tema “Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim” di Hotel Grand Inna Muara, Senin (11/3). Hadir para ahli bertaraf internasional. Yakni, Paul Bur­gers dari Utrech University (Be­landa), dari Bagong Pagasa Phi­lipinne (Filipina), Charles Du­gan, Senior advisor to climate change, Kementerian Kehuta­nan RI, Yetti Rusli dan Profesor asal Institut Pertanian Bogor, Rizaldi Boer dan pakar asal Sumbar.

Direktur Program pasca­sarjana Universitas Bung Hat­ta Padang, Nasfryzal Carlo menga­takan, perubahan iklim tidak terlepas dari aktivitas sosio-ekonomi manusia, ter­utama yang berkaitan dengan peng­gunaan bahan bakar fosil (mi­nyak bumi dan batu bara) dan kegiatan lain seperti alih fungsi lahan, hilangnya jutaan hektar hutan akibat pem­bala­kan liar, intensifnya pem­bu­kaan lahan untuk kepentingan pertanian, permukiman dan pereko­no­mian. Mengakibatkan terjadinya de­gradasi lahan yang berlanjut pada bencana banjir dan longsor.

Tercatat, sejak tahun 1985-2013 bencana tanah longsor telah merambah sejumlah da­erah di Padang. Pada tahun 1985, permukiman di Bukit Gado-Gado dihancurkan. Lalu, Bukit Lantiak, Bukit Gaung, Sungaiberemas, Bukit Ma­taair, Pabayan, Sitinjau dan sejumlah kawasan lain hingga Batubusuk, Juli dan September 2012.

Di sisi lain, tiap-tiap ma­sya­rakat mempunyai kea­rifan lokal, kearifan tradisional, penge­tahuan lokal (local ex­pertice) ataupun kecedasan lokal (local genius). Seperti yang disam­paikan Profesor Universitas Negeri riau, Zulfan Saam. Peru­bahan iklim dapat mempe­ngaruhi pengetahuan masya­rakat, kecerdasan dan kearifan lokal mereka.

Masyarakat nelayan me­nge­tahui kapan waktunya un­tuk melaut. Petani juga tahu kapan harus mulai ke sawah. Kearifan lokal itu berkembang dalam kehidupan sehari-hari baik melalui ajaran langsung mau­pun dipahami dengan membaca lingkungan sekitar.

Perubahan iklim menga­burkan kearifan masyarakat tersebut, perubahan angin de­ngan tiba-tiba membuat nela­yan kurang mampu untuk menen­tukan saat yang tepat untuk melaut. Tidak teratur­nya curah hujan, membuat petani tidak mampu lagi me­nentukan bulan yang baik un­tuk bercocok tanam.

Keadaan itu, segelintir dam­­pak yang dirasakan ma­sya­rakat lokal oleh perubahan iklim global. Adaptasi dan mitigasi ma­syarakat akan me­la­hirkan ke­mampuan untuk me­nyesuaikan diri dari peru­bahan iklim. De­ngan demi­kian, masyarakat dapat me­ngurangi kerusakan yang di­timbulkan dan meng­ambil manfaat serta mengatasi se­gala akibatnya itu.
Padek, Kamis (14/03/2013) by cr1/Debi Virnando

Read More

Mahasiswa Optimitis UU Dikti Dibatalkan

Forum Pe­duli Pendidikan (FPP) Sumbar optimistis UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pen­didikan Ting­gi (Dikti) dibatalkan Mah­kamah Konstitusi (MK). Ken­dati telah mencapai titik akhir, dan tinggal menunggu kepu­tusan, perkara yang sudah bergulir di MK sejak enam bulan itu, kembali didis­ku­sikan FPP, kemarin (12/3).

Dalam diskusi itu terung­kap, pemerintah dan maha­siswa (pemo­hon) memiliki tujuan sama, yakni berupaya menciptakan perguruan tinggi berkualitas dan lebih baik ke depan. Permohonan pengujian berno­mor perkara 103/PUU-X/2012 itu, sudah melewati tujuh kali tahapan persida­ngan. Di sisi lain, FPP berharap agar pengelolaan pendidikan tinggi negeri tidak berstatus badan hukum sehingga berpo­tensi dijadikan ladang usaha dan dikomersilkan.

”Namun, kami yakin MK masih berpihak pada pendi­dikan adil dan murah. Kembali kami ingatkan MK pada putu­sannya terdahulu tentang pe­ngu­jian UU Badan Hukum Pendi­dikan yang telah diba­tal­kan MK,” ujar M Nurul Fajri, salah seorang pemohon dalam diskusi Lam&PK, PHP, Kaki Lima, Hima Sosiologi terga­bung dalam FPP, di redaksi Padang Eks­pres, kemarin. Dalam diskusi itu, juga hadir aktivis LSM Nurani Perem­puan, LSM QBar dan PBHI Sumbar. Lalu, Wakil Rektor II Unand Prof Herry, dan Wakil Rektor IV Unand Prof Helmi.

Muncul beragam pendapat terkait lepas tangannya peme­rintah, pemis­kinan masya­rakat, hingga komer­sialisasi pendidikan jika UU itu tetap diterapkan di perguruan ting­gi, dalam diskusi berlangsung sekitar 2 jam itu.

Pengajuan pembatalan UU itu, sejatinya bertolak belakang dari tujuan negara untuk men­cerdaskan bangsa sebagai­mana termaktub di UUD 1945. Dalam pasal 64 UU Dikti, termuat adanya otonomi pe­ngelolaan pergu­ruan tinggi. Mahasiswa menilai oto­nomi itu bisa melegitimasi pergu­ruan tinggi dalam menerapkan praktik komersialisasi. Pada­hal, perguruan tinggi seharus­nya menjadi lembaga pendi­dikan yang adil, tidak diskri­minatif, murah dan terjangkau bagi seluruh warga negara, tanpa meman­dang strata eko­nomi, sosial dan ka­pasitas intelektual.

Begitupula dalam tata pe­nge­lolaan keuangan pergu­ruan tinggi seba­gaimana termuat dalam pasal 65, membuka potensi institusi pendidikan jadi badan hukum berbentuk swasta­ni­sasi. Kemandirian perguruan tinggi dalam me­ngelola keuangan, dan mendi­rikan badan usaha berpotensi memecah fokus perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas aka­demik. Serta, dini­lai wujud keeng­ganan negara membiayai pendidikan.

”Ini bertentangan dengan pasal 31 UUD 1945 dan pem­bukaan UUD alinea ke-4. Tang­­­­gung jawab peme­rintah untuk mencerdaskan kehi­dupan bangsa malah dialihkan men­jadi unit kerjanya, dalam hal ini institusi pendidikan tinggi negeri. Kondisi ini bisa mengalihkan fokus dari men­didik mahasiswa, menjadi hanya mencari keuntungan bisnis,” jelas Rocky Septiari dari FPP.

Sementara itu, Herry me­ng­­­ingat­kan, agar mahasiswa tidak takut dengan otonomi pengelolaan pergu­ruan tinggi. Baik terkait norma, kebija­kan operasional maupun pelak­sa­naannya. Pasalnya, UU No. 12 Tahun 2012 dinilainya me­miliki dampak po­sitif terhadap perguruan tinggi ke depan.

Herry menjelaskan, berla­kunya UU itu tidak berarti pemerintah lepas tangan ter­ha­dap perguruan tinggi. ”Te­tap ada tanggung jawab pe­me­rintah. Pemerintah tidak akan lepas tangan pada kam­pus. Salah satu keuntungan yang saya lihat, kesulitan do­sen dalam mencari biaya pe­nelitian, akan terbantu de­ngan ada­nya otonomi itu,” ujar Herry.

Sedangkan Helmi me­nga­takan, diskusi ini semata-semata ruang berwacana kare­na pengujian UU tersebut telah sampai pada tahap penyam­paian kesimpulan dari pihak terkait. Yakni, pemohon, pe­merintah dan DPR. Helmi juga menjelaskan, pemiskinan tid­ak akan terjadi jika UU itu diberlakukan. Kemungkinan buruk dan ketakutan ma­hasis­wa terhadap komersialisasi, liberalisasi dan pe­nyeragaman dapat diatasi dengan kontrol sosial yang secara berke­lan­jutan.

”Saya sangat menghargai kon­sistensi mahasiswa dalam melakukan pengujian. Hanya saja yang perlu kita pahami, pendidikan tinggi itu me­mang mahal. Penekanan biaya akan mengancam quality sebuah pergu­ruan tinggi,” tutur Hel­mi.
Padek, Rabu (13/03/2013) by cr1

Read More

Payung Ceper Marak Lagi

Pedagang Pantai Jual Tenda Bantuan
Para pedagang ku­liner di sepanjang Pantai Purus kem­bali bikin ulah. Meski telah di­bantu payung bertenda tinggi kali ke­dua oleh donatur, payung ban­tu­an itu malah diperjualbelikan. Aki­batnya, para pedagang minu­man dan ma­kanan ringan di ka­wa­san tersebut kem­bali menggelar payung ceper. Bantuan payung tenda tinggi itu di­berikan dua bulan lalu oleh Her­man Nawas, Ketua Yayasan UPI-YPTK Padang. Bila bantuan pertama pa­yu­ng tenda itu dipotong pedagang hingga ceper, bantuan kedua tenda-tenda itu malah dijual pedagang.

Ada sekitar 202 tenda bantuan. Menurut informasi para pedagang, tenda-tenda bantuan itu dijual seharga Rp 250 ribu hingga Rp 500 ribu. Seorang pedagang Pantai Purus, Siti, 46, membenarkan pen­jualan tenda bantuan Herman Na­was oleh sebagian pedagang. Me­re­ka meraup Rp 250 ribu hingga Rp 500 ribu dari hasil penjualan.

“Bantuan itu hanya berupa tenda, sementara meja tidak ada. Padahal bantuan meja telah dijan­ji­kan, tapi tidak datang-datang juga. Karena meja-meja telah disita Satpol PP waktu pembongkaran, hasil pen­jua­lan tenda itu dibelikan pada meja dan kursi,” tutur Siti, kepada Padang Ekspres, kemarin. Pedagang lain, Bujang, 54, me­ngu­ngkapkan hal serupa.  Pem­ko melalui Herman Nawas pernah ber­janji memberikan bantuan meja dan kursi se­ban­yak jumlah payung. Meja dan kursi akan diserahkan satu minggu setelah tenda diba­gi­kan.  Namun, hingga kemarin (8/3), janji itu belum ditepati.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pa­riwisata Padang, Ali Basar menyayangkan penjualan tenda bantuan tersebut. Sebab, tenda-tenda itu diperbantukan kepada para pedagang dengan harapan payung-payung ceper yang men­gun­dang pengunjung berbuat maksiat, bisa diantisipasi. 

“Kita sudah upayakan yang terbaik untuk pedagang dan masyarakat. Kita maklumi peda­gang yang mencari nafkah di sana, karena itu kita tidak ingin semena-semena.

Di sisi lain, kita juga harus mempertimbangkan keresahan masyarakat dengan tenda ceper. Nah, penggantian tenda, me­ru­pakan solusi. Apa­lagi diberikan secara gratis,” jelasnya.

Ali Basar meminta betul ke­sadaran para pedagang sebe­lum ada tindakan tegas. Perihal janji meja dan kursi, Ali Basyar mene­gaskan tidak pernah men­jan­jikannya kepada para peda­gang.

Januari lalu, Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Komputer (YPTK) menyerahkan bantuan tenda yang kedua kali kepada para pedagang Purus.

Bantuan yang pertama dibe­rikan pada Desember 2012 setelah para pedagang diberikan training Emotional Spritual Quotient (ESQ) selama tiga hari. Se­ban­yak 102 pedagang beserta ke­luar­ga diberi materi kero­hanian di gedung Convention Centre, Universitas Putra Indonesia (UPI).

Usai diberi ESQ, para peda­gang di sepanjang Pantai Padang mengaku insaf. Me­reka merasa berdosa telah menyediakan tempat esek-esek bagi pe­ngun­jung warungnya. Hanya ber­selang sebulan, me­reka kembali membuka pa­yung ceper. Secara terpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang, Duski Samad menilai, ada tiga faktor yang menjadi penyebab persoalan tersebut. Pertama, fondasi kea­ga­maan di rumah tangga belum terbangun dengan baik sehingga jiwa dan rasa sadar belum ter­ba­ngun. Faktor kedua, tidak kokohnya masyarakat dalam menghadapi tekanan hidup. “Dalam hal ini, ekonomi serta sistem pendidikan yang tidak sistemik turut mempengaruhi,” tuturnya.

Persoalan ini tidak lagi da­lam konteks sosial, melainkan karakter individunya. “Nah, untuk mengubah pola karakter itu, harus kaji lagi faktor yang melatar belakanginya. Setelah itu, baru kita carikan solusi,” ujarnya.

Untuk menyikapi persoalan tersebut, ada empat faktor yang harus dilakukan. Yakni, pene­ga­kan hukum, membuka ruang usaha, pendidikan yang sistemik dan berkelanjutan serta me­na­namkan rasa malu kepada ge­nerasi muda.

“Pendidikan kesadaran re­maja oleh ulama, ninik mamak dan pemuka lainnya secara berkelanjutan serta penanaman rasa malu kepada generasi muda agar mereka tidak turut mera­maikan lokasi itu serta pen­didikan yang sistemik dan ber­ke­lan­jutan,” jelasnya.
Padek,  Sabtu (09/03/2013) by cr1/Debi Virnando

Read More

Jumlah Pencari Kerja Meningkat

Dinsosnaker Nilai Standar Kompetensi Rendah
Jumlah pen­cari kerja di Kota Padang terus meningkat. Rendahnya standar kom­petensi para sarjana dan lu­lusan SMA menjadi pemicu pe­ning­katan tersebut. Selain itu, tidak adanya penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) turut menyumbang pengangguran.

Data dihimpun Padang Ek­s­pres, terjadi lonjakan drastis jum­lah pencari kerja di tahun 2012 dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2012, pencari kerja di Pa­dang berjumlah 12.791 orang. Sementara di tahun sebelumnya, jumlah pencari kerja hanya se­te­ngah dari jumlah tersebut, yakni 6.194 orang.

“Selain rendahnya kompetensi dan tidak adanya penerimaan CPNS, dibatasinya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri juga menjadi penyebab. Tenaga kerja yang akan dikirim betul-betul tenaga yang memiliki skill dan menguasai bahasa negeri setem­pat,” kata Kepala Dinas Sosial Te­naga Kerja (Dinsosnaker) Kota Padang, Hariadi Dahlan.

Di sisi lain, investor yang masuk ke Padang terbatas. Kalaupun ada, kata Hariadi, hanya di bidang perhotelan. “Mengantisipasi lon­jakan pencari kerja, kita berupaya mendekatkan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Salah satu caranya mengadakan Job Fair 2013 Juli depan. Juga membuka bursa kerja on­line, agar mempermudah pero­lehan informasi dan mem­percepat pengurusan administrasi,” jelas Ha­riadi Dahlan.

Kasi Penempatan dan Per­lua­san Kerja, Muharleni me­nam­bahkan, selama Januari, telah terdata 602 orang pencari kerja untuk mengurus kartu kuning atau kartu AK 1. “Dari 602 pencari kerja itu, kita telah menempatkan 208 tenaga kerja dari berbagai umur. Tapi, rata-rata tamatan sekolah me­ne­ngah,” terangnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) Padang, merilis data berbeda dengan Dinsosnaker. Data BPS, terdapat 76.365 pencari kerja pada tahun 2009 dari 875.750 jiwa penduduk Padang.

 Jauh lebih tinggi dibanding data dari Dinsosnaker, 16.410 orang. Tahun berikutnya, BPS mencatat 19.000 tenaga pencari kerja. Dinsosnaker menemukan 13.945 orang di tahun yang sama.

Divisi Pengolahan Data BPS Padang, Mutia menilai, perse­lisihan jumlah data itu dise­babkan perbedaan cara pe­ngo­lahan dan pencarian data. “Per­bedaan data tidak terlepas dari beberapa proses dalam pen­dataan. Selain cara pen­golahan dan pencarian, juga disebabkan tidak samanya kon­sep dan cara perolehan data.

Satu saja yang beda, hasilnya juga beda. Jadi, walaupun objek kita sama, yaitu pencari kerja, kalau konsep, cara perolehan, pengolahan dan sumber beda kita berbeda, inilah alasan per­bedaan hasil itu,” terangnya.
Padek, Senin (04/03/2013) by cr1/Debi Virnando

Read More

Pembiaran Picu Padang kian Mati Gaya

Dari Diskusi Forum Editor di Wisma Indarung, PT Semen Padang

Ada apa dengan Padang? Masihkah layak semboyan ’Padang Kota Tercinta, Kujaga dan Kubela’ itu saat jalanan menjadi ladang pembantaian. Kesemrawutan dan kontainer sampah jadi tontonan. Jangan-jangan, pembiaran dan lemahnya penegakan hukum menjadikan Padang sebagai kota tidak bertuan. Dihuni oleh penduduk egois yang terjebak dengan ritual lima tahunan (pilkada). Atau, Padang benar-benar telah mati gaya.

Forum Editor mengu­pas persoalan itu dalam se­buah diskusi di Wisma Inda­rung, PT Semen Padang ke­marin (28/2). Dalam diskusi itu, hadir tokoh dari berbagai kalangan. Seperti akademisi, budayawan, bundo kanduang Sumbar, pengamat, pakar, para jurnalis, BNPD Sumbar, Lembaga Bantuan Hukum dan kalangan mahasiswa.

Diskusi itu bertema, ”Ada Apa dengan Padang” berlang­sung sejak pukul 14.15 hingga 16.15. Diskusi ini diseleng­ga­rakan Padang TV (Grup Pa­dang Ekspres) dan di-relay RRI dan Classy FM tersebut semua forum bicara tentang Kota Padang menurut versinya masing-masing. ”Kalau cinta dengan Padang, bicarakan kejelekannya, tapi jangan me­ng­hina,” ungkap tokoh ulama Sumbar, Buya Mas’oed Abidin.

Mas’oed Abidin menilai, buramnya kondisi Kota Pa­dang hari ini disebabkan program-program pembangunan yang direncanakan pemerin­tah, hanya mengarah kepada pembangunan fisik. Semen­tara, menurutnya, terpenting adalah pembangunan watak warga Padang. ”Ini yang belum terjamah,” ungkapnya.

Ketua Umum Bundo Kan­duang Puti Reno Raudha Thaib berkomentar, akar dari permasalahan itu, pem­biaya­ran. Saat indikasi-indikasi yang akan menjadi penyakit di tengah-tengah masyarakat baru muncul, tidak cepat dian­tisipasi. Setelah menjamur, akan menjadi sulit untuk dipa­damkan.

”Seperti tenda ceper dan personal yang jualan di sepan­jang trotoar. Untuk itu, pen­didikan masyaraakat harus dila­kukan secara terus mene­rus. Dengan adanya kon­sis­tensi, budaya tertib akan dapat diterapkan. Kepada Cawako, jangan hanya menyorot tetapi lebih kepada mencarikan solu­si dengan rancangan program yang konkret,” ungkap Raudha Thaib.

Wartawan senior Eko Yan­ce berpendapat, gempa selalu menjadi kambing hitam, saat bicara perihal pembangunan, pelayanan umum dan tran­sportasi. Semangat masya­rakat dan pejabat harus dikem­balikan. Jangan biarkan Pa­dang menjadi kota yang kese­pian dari investor.

”Izin yang diberi lebih ba­nyak untuk perhotelan, ber­tam­bahlah hotel-hotel. Namun para wisatawan dan pengun­jung, tetap saja beralih ke Bukittinggi dan Batusangkar. Mestinya jangan hanya hotel, tapi juga manufaktur dan pab­rik-pabrik serta ekonomi krea­tif,” ujarnya.

Alumni Fakultas Teknik Unand, Yossyafra, melihat Padang dari sisi ruang pelaya­nan umum dan transportasi. Kata Yossyafra, ruang-ruang publik telah dirampas oleh personal. Trotoar yang seha­rusnya menjadi milik pejalan kaki, dimanfaatkan oleh indi­vidu untuk berjualan.

”Seharusnya, semua lapi­san harus budayakan tertib berlalu lintas. Kendaraan man­faatkanlah badan jalan, se­mentara trotoar, yang luasnya sekitar 2,8 meter manfaat­kan­lah oleh pejalan kaki. Itu hak­nya. Tertib berlalu lintas dito­pang oleh sarana dan prasa­rana. Bagaimana masyarakat mau taat lampu merah, kalau lampu merahnya tidak hidup,” jelas pria lulusan magister dan doktoral Australia itu.

Belum lagi, seluruh kelu­rahan yang aksesibilitasnya rendah. Kelurahan yang sulit dicapai. Akibatnya, biaya eko­nomi masyarakat tinggi. Me­nuju ke suatu kawasan, harus naik dua hingga tiga kali ang­kutan umum. Kondisi ini, membuat Padang mati gaya.

Lontaran komentar Bobby Lukman. Masyarakat terjebak dengan rutinitas lima tahunan (pilkada). Sementara pakar hukum Miko Kamal bera­sum­si, Padang kota tak bertuan. ”Peradaban masyarakat ren­dah. Untuk itu, perlu mem­bangun peradaban melalui penegakkan hukum,” ungkap Miko Kamal.

Budayawan Yusrizal KW, turut menyumbangkan pemi­kiran. Menurutnya, jika Pa­dang kota tercinta, maka men­cintai sebuah kota, dengan pe­radaban dan budayanya. Pe­mimpin harus jadi cermin ma­syarakat. ”Media jangan laku­kan pem­biayaran,” pungkas­nya.

Agar budaya kuat, masya­ra­kat kota Padang jangan egois. Padang butuh pemim­pin, bu­kan pejabat. Memimpin ma­syarakat lewat pem­ben­tu­kan watak, konsisitensi dan misi yang baik. Harus ada pen­cerdasan publik. Jangan sam­pai, 65 persen masyarakat yang rendah tingkat pendi­dikan dasar, dijadikan ladang keun­tungan agenda lima ta­hunan itu. Pemimpin tidak hanya orien­tasi pada jabatan tetapi le­bih kepada nilai-nilai ekonomi.

”Jangan sampai, perebutan kapling ekonomi menjadi mo­del sistem pemerintahan kota Padang hari ini,” ungkap ma­hasiswa Unand, Fajril Husaini yang hadir dalam forum yang dipandu oleh Khairul Jasmi tersebut.
Padek, Jumat, (01/03/2013) by cr1/Debi Virnando

Read More

Konglomerasi Media Racun Demokrasi

Civil Society Galang Gerakan Tontonan Cerdas
Masyara­kat dituntut cerdas menyaring suguhan televisi. Di era kong­lo­merasi media menjadi corak industri media di Indonesia pascareformasi, media cende­rung dijadikan alat propagan­da oleh para pemilik modal.

Demikian terungkap da­lam diskusi pemutaran film bertajuk Di Balik Frekuensi di Gedung Galeri Taman Budaya Sumbar, kemarin (19/2). Film yang disutradarai Ucu Agustin ter­sebut, mengangkat fakta ten­tang konglomerasi televisi dan beberapa kasus yang mem­­persoalkan kepemilikan media.

Film dokumenter ini me­ngi­sahkan pemecatan (PHK) Luviana, seorang jurnalis yang telah bekerja selama 10 tahun di Metro TV. Selain Luviana, film ini juga menceritakan dua warga korban lumpur Lapin­do, Hari Suwandi dan Harta Wiyono, yang berjalan kaki dari Porong (Sidoarjo) ke Ja­kar­ta.

Diskusi yang diadakan Ko­munitas Puta Pilem Padang bekerja sama dengan Taman Budaya Sumbar itu melibatkan kalangan pers, akademisi, praktisi pertelevisian, KPID Sumbar, mahasiswa, seniman, budayawan dan aktivis LSM.

Syofiardi Bachyul JB, yang didaulat sebagai pemantik (pemancing) diskusi menga­takan, media hari ini tidak ubahnya semasa Orde Baru. Bedanya, ketika Orde Baru dipegang penguasa, hari ini dipegang pengusaha (konglo­merat). “Media jadi alat propaganda pascademokrasi, sama halnya zaman Orde Baru,” tuturnya.

Pemantik kedua, Fitria Dona dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sumbar, me­ngaku pemerintah lebih do­minan mengatur media ke­tim­­bang KPI. Untuk itu, bu­tuh pencerdasan, baik penge­lola media maupun masya­rakat sebagai penikmat. “Bu­kan KPI yang dominan hari ini, melain­kan pemerintah. Makanya, butuh pencerdasan agar sim­pati tertuju kepada masyarakat yang tertindas,” ungkapnya.

Sebagai seorang penikmat, Eros mengaku masyarakat menjadi korban suguhan media tak berkualitas. “Tidak hanya insan pers yang dirugi­kan, masyarakat luas sebagai pe­nikmat ikut dinistakan,” kritik mahasiswa Unand terse­but.

Keadaan itu dinilai peserta diskusi turut memperburuk demokrasi yang kini kian karut marut. Opini publik terpro­paganda. Kebenaran di negeri ini dikuasai segelintir pengua­sa media. Tirani minoritas konglomerasi media dinilai telah menjadi racun bagi de­mokrasi. Apalagi, sekitar 90% lebih masyarakat Indonesia penikmat televisi.

“Karena itu, kekuatan m­a­sya­rakat sipil harus menjadi ’anjing penggonggong’ bagi konglomerasi media yang se­mena-mena menggunakan ruang publik. Frekuensi publik harus untuk kepentingan pub­lik,” tegas Wapemred Padang Ekspres Nashrian Bahzein.

Pembajakan frekuensi pub­lik oleh oligarki harus direbut kembali kalangan civil society. Dengan mengangkat diskusi usai pemutaran film yang diproduseri Ursula Tumi­wa itu, Komunitas Puta Pilem Padang berkomitmen men­dorong penyadaran masya­rakat tentang realitas sosial, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pemutaran film-film inspiratif.

Menurut penanggung ja­wab pemutaran film Di Balik Frekuensi, S Metron Madison, sesadis apa pun film, pasti mengandung unsur-unsur pem­belajaran. “Kita akan se­lalu berupaya memberikan inspirasi kepada kelompok-kelompok dalam sebuah ma­syarakat lewat Komunitas Puta Pilem ini. Agar masyarakat cerdas dan mampu menyaring tontonan yang dikon­sumsi­nya,” tambah penanggung jawab Komunitas Puta Pilem, Nasrul Azwar.
Padek, Rabu, (20/02/2013) by cr1/Debi Virnando

Read More

Potret Pasar Simpangharu Tempo Doeloe

Berawal Pasa Kelok, Jualan dengan Payung

Sepintas tidak ada yang berubah dari Pasar Sim­pangharu sejak baheula. Berbagai jenis alat elektronik masih mengisi petak-petak toko di bagian depan pasar. Di bagian dalam, mata-mata pisau bersiul saat menyayat daging. Aneka sayur mayur digelar di petak-petak batu.

40 tahun silam, pasca-persetujuan penempatan kios yang dibangun CV Hercules pada 23 Mei 1973, pedagang tampak damai berdagang. Se­be­lum berganti nama menjadi Pasar Simpangharu, dikenal nama Pasa Kelok. Di pasar tersebut berjejer payung bambu, pedagang daging, sayur dan buah.

Di bagian belakang pasar, 75 unit rumah membentuk leter L. Tanah perumahan masih belum rata. Posisi rumah lebih tinggi dari pada Mushala Nur Islah, satu-satunya bangunan yang menjadi saksi sejarah peng­gu­suran 75 kepala keluarga. Pulu­han rumah itu kemudian digeser kios-kios CV Hercules, investor pembangunan Pasar Sim­pang­haru kala itu.

Yang memiliki dua rumah yang tergusur, dapat menempati kios. Sementara mereka yang hanya memiliki satu rumah, harus pasrah dengan uang pem­bo­ngkaran sekenanya.

“Mayoritas memiliki dua rumah itu, pejabat kota. Hingga saat ini, hanya tiga penghuni lama yang masih tersisa. Ketika itu, uang angsuran yang harus me­reka keluarkan besar. Pe­da­gang harus menyicil Rp 24.­700 setara dengan 2 gram emas se­tiap bulannya,” ungkap pe­dagang Alinur, 55, kepada Pa­dang Ekspres tentang Sim­pa­ngharu tempo dulu.

Alinur mengatakan, cicilan itu tidak lagi dibayarkan ke CV Her­cules, sebab utang pedagang telah dibayarkan oleh Bank Na­gari Indonesia 1946 Cabang Pa­sar Jawa (Pasar Raya se­karang). Se­bagai jaminan, yakni kartu kuning.

Suttaqim, 80, satu dari se­ki­an pedagang tenda bambu itu, ber­­cerita, selama proses pem­ba­ngu­nan pasar, dirinya dan para pedagang tenda-tenda bambu dipindahkan ke depan area stasiun kereta api.

Bangunan itu dibuat dari kayu (papan). Dari gerbang masuk stasiun kereta api sampai ke pertigaan Jalan Jawa. Entah berapa bulan mereka di sana. “Kalau saya ndak salah, Hasan Basri yang menjadi wali kota Padang,” tutur ayah empat anak itu. Saat pasar selesai dibangun, ternyata tidak semua mereka yang mendapat izin untuk me­nem­pati kios. Sebagian besar dari mereka, pergi entah ke mana. Beberapa minggu ke­mu­dian, kios-kios terisi penuh. Aktivitas pasar mulai bergerak. Lahirlah Pasar Simpangharu.

Tahun ini, setelah 40 tahun berdagang di sana, ada investor yang masuk ingin menyulap pasar ini menjadi pasar tra­disional dan modern. “Sejauh ini kami nyaman di sini, walaupun penghasilan hanya Rp 70 ribu sehari,” ungkap Alinur yang masih sanggup memajang raut-raut riang.

Kini para pedagang mulai resah berjualan sejak ada investor baru akan membangun pasar modern di kawasan itu akhir Desember tahun lalu, me­ng­gan­tikan investor sebelumnya yang mangkir. Dalam pertemuan itu, dibicarakanlah rencana pem­ba­ngunan pasar tradisional dan modern tersebut.

Kesepakatan belum ter­wu­jud, satu per satu pe­dagang meninggalkan ruangan per­temuan. Mereka beralasan, tawaran investor terhadap ganti rugi kios terlalu murah, senilai Rp 12,5 juta. Berbanding terbalik dengan harga jaul kios yang akan dibangun. Kios baru dijual se­harga Rp 420 juta sampai Rp 504 juta/unit seluas 8 meter.

Gagal mencapai keputusan dalam pertemuan itu, investor meluncurkan cara baru. Yakni, memanggil pedagang satu per satu dengan tawaran lain. “Kios ditawar Rp 3 juta/meter. Se­men­tara kios baru yang luasnya hanya 2x2 meter, ditawarkan kepada pedagang dengan harga Rp 300 juta di luar harga kios yang akan dijadikan uang muka. Pedagang harus membayar Rp 2,3 juta/bulan. Ditambah bunga bank, biaya retribusi dan ke­ber­sihan, serta biaya lain, bisa mencapai Rp 2,5 juta. Jumlah itu belum terma­suk biaya tagihan listrik,” ucap pedagang lainnya Refni, 60.

Kalau kios batu, pedagang membayar uang muka Rp 10 juta karena tidak punya kios sebagai uang muka. “Lalu mem­bayar angsuran sa­tu juta setiap bulan,” ujar pedagang fase II itu.

Potret hari ini nyaris pen­gulangan tahun 1973 silam. Satu per satu pedagang memilih tidak mengambil kios karena diimpit besarnya angsuran.
Padek, Senin (21/1/2013) by cr1/Debi Virnando

Read More

Unesco Apresiasi Songket Saluak Laka

Songket rep­lika motif saluak laka, meraih Award of Excellence for Handy­craft tahun 2012 dari Unesco. Terpilihnya song­ket replika motif saluak laka men­dapatkan penghargaan karena kegi­gihan dan ketekunan studio songket Erika Rianti memproduksi motif-motif songket lama yang sudah tak diproduksi lagi.

“Suatu prestasi yang patut kita banggakan. Hasil produksi studio songket Erika Rianti, dengan replika motif songket Minang­kabau saluak laka dan songket masa lalu, berhasil mendapatkan penghargaan dari Unes­co,” ujar Ketua Dekranasda Sum­bar, Nevi Irwan Prayitno, ke­marin (16/1).

Dekranasda berjanji mem­berikan perhatian serius ter­hadap produktivitas kerajinan budaya yang memiliki nilai-nilai filosofi Minang. Songket, sulam, bordir merupakan ba­gian dari beberapa produk­tivitas masyarakat. “Kita tidak saja mencoba mencari ceruk pasar, tetapi juga menyiapkan bahan baku yang murah agar terjangkau masyarakat. De­ngan begitu, produktivitasnya dapat lestari dan berkembang dengan baik. Kita menyadari persoalan mendasar pada pem­buatan songket di Sumbar adalah harga bahan benang sangat tinggi,” tutur Nevi.

Pimpinan Studio Songket Erika Rianti, Nanda Wirawan mengatakan, penghargaan Unesco tidak terlepas dari dukungan keluarga besar Eri­ka Rianti dan Iswandi suami tercinta yang sekaligus sebagai desainernya. Saat ini, sudah lebih dari 180 kain produksi, yang telah terjual ke Malaysia, Singapura, Jakarta, dan museum songket.

“Kita telah memakai pe­war­naan alam, tidak lagi me­ma­kai perwarnaan berbahan kimia. Saat ini kita sa­n­gat berharap bagaimana ba­han benang tidak lagi terma­suk bahan impor mewah, atau pajak bea cukai dapat diku­rangi, sehingga biayanya bisa murah,” tuturnya.

Di sisi lain, Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan So­sial (LKKS) Sumbar, Nevi Irwan Prayitno menerima peng­hargaan Posdaya Award bagi penggerak pemberdayaan keluarga pada 12 Januari 2012 pada Acara Apresiasi Peng­gerak Pemberdayaan Keluarga di Jakarta.

Penghargaan itu apresiasi dari Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri) yang dipimpin Prof Dr Haryono Su­yono kepada institusi dan tokoh penggerak pember­da­yaan ke­luarga baik dari kala­ngan pe­merintahan kabu­pa­ten/kota, perbankan, pergu­ruan tinggi, Posdaya maupun organisasi sosial/kema­sya­rakatan.

Nevi Irwan Prayitno dinilai berjasa menumbuhkan pem­berdayaan keluarga melalui Posdaya di Provinsi Sumbar. Pada dua tahun terakhir ini, di Sumbar sudah menumbuhkan Posdaya berjumlah sekitar 1.000 unit bersama universitas, masyarakat dan LKKS kabupaten/kota se-Sumbar.

Provinsi lain yang juga mendapatkan penghargaan di antaranya Gorontolo, NTB, Bali, dan Yogyakarta.  Hadir pada acara tersebut Menko Kesra Agung Laksono, Titik Suharto Ketua Yayasan Su­per­semar serta beberapa pejabat instasi pusat. Acara bertempat di gedung serbaguna Universitas Islam Negeri (UIN) Mau­lana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur.
Padek, Kamis (17/1/2013)

Read More

Wisata Air Terjun Sikayan Balumuik

Menunggu Sentuhan Pemerintah

Di pinggiran Kota Padang, tepatnya di Desa Kotobaru, Gadut, Kelurahan Limaumanih Selatan, menyimpan keindahan alam yang mempesona. Masyarakat setempat menamakannya Air Terjun Sikayan Balumuik. Sayangnya, hingga kini kondisinya tak terperhatikan.

Air terjun ini berjarak 17 km arah ke timur Kota Padang, tepatnya di Kecamatan Pauh. Di objek wisata ini, dapat menikmati panorama dari puncak Sikayan Balumuik dan Lubuk Banyak Gariang.

Dari simpang Gadut, pe­ngunjung dapat menempuh perjalanan sejauh tiga kilometer dan memakan waktu sejam. Bagi pengendara motor, mesti melewati beberapa tanjakan dan turunan sambil menyisir ber­bagai jenis tanaman liar.

Jalan ke lokasi berlubang di sana sini dengan waktu tempuh satu jam perjalanan. Medannya cukup terjal dan melewati per­ke­bunan warga.

Jalanan yang lebarnya seje­ngkal memaksa pengunjung menyapu rerumputan jika ingin bergandengan. Rindangnya dedaunan memayung pe­ngun­jung dari terik matahari. Hem­busan oksigen di tiap pori-pori daun memperlambat datangnya kelelahan, hingga akar-akar kayu mengisyaratkan kehati-hatian.

Melangkah sedamai mu­ng­kin seiring arus sungai me­ngalir tenang. Dingin me­ng­gelitik kaki, tumit, hingga betis. Bebatuan sejoli sekali-kali meng­halangi perjalanan. Pada posisi berdiri aman, pengunjung dapat me­mu­tar penglihatan ke se­keliling hutan tropis yang me­magar pandangan. Dari po­hon-pohon perkasa di sana, berbagai jenis akar menumpang singgah. Ada kerukunan, kekerabatan dan satu kesatuan dari berbagai jenis tanaman. Cerminan ke­da­maian dari perbukitan Sikayan.

Sesampai di objek wisata Sikayan Batingkek, butiran-butiran air turun dari ketinggian 90 meter sesekali terasa bagai hempasan uap saat menampar wajah. Terobatilah penat setelah menelusuri puluhan meter deras arus yang dihiasi bebatuan gunung di sepanjang sungai. Desiran dua tingkat air terjun bak menyanyikan tembang la­was.  Di antara tingkatannya, lu­buk kecil pencucian muka ter­sedia secara alamiah. Liukan sungai pun dapat dijamah mata dari sana, sebuah desain Tuhan yang belum sempat tertata. Itulah, Sikayan Batingkek.

“Keindahan obyek wisata ini pernah disinggahi peneliti hutan tropis asal Portugal, per­ten­ga­han tahun lalu. Peneliti itu pun menemukan tanaman langka yang belum pernah mereka temukan di daerah lain. Ta­naman itu sejenis keluarga sambuang (sembung) yang unik,” kata Kasim, Ketua RT 03 RW 02, Limau Manis Selatan.

Kasim mengatakan, sebe­lumnya jalan menuju objek wisata ini tak bisa dilewati. “Be­rawal dari longsor, akhirnya jalan itu bisa dilewati,” tutur Kasim.

Ditambahkan tokoh mas­ya­rakat setempat, Buya Zainul Arifin, 64, di obyek wisata ini terdapat objek wisata Lubuk Banyak Gariang. Lubuk ini juga punya sejarah sendiri. “Pe­na­maan ‘banyak gariang’ sesuai dengan keadaan lubuk tersebut puluhan tahun yang silam. Ga­riang, nama salah satu sejenis ikan tawar,” ujar Zainul Arifin.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Padang, Ali Bas­yar saat meninjau objek wisata ini, mengatakan, pihaknya akan intens menyosialisasikan objek wisata ini serta meminta tang­gapan dari para ahli. Apa layak dan patut untuk dikembangkan, bernilai ekonomis dan me­mi­ni­malisir dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. “Tapi itu nanti, setelah ketiga tempat kita kunjungi,” ujarnya.

Padek, Sabtu (12/1/2013) by cr1/Debi Virnando

Read More

Kagum dengan Figur Habibie

Pemutaran Film Habibie dan Ainun di Bioskop Raya
Sukses penayangan perdana film Habibie dan Ainun di Epicentrum XXI, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, 17 Desember lalu, pemutaran film ini pun disambut antusias oleh warga Padang. Di hari ketujuh pemutaran film ini di Bioskop Raya, Padang, masih dipadati penonton.

STUDIO 3 Bioskop Raya di kawasan Pasar Raya tak seperti biasanya. Bila sehari-hari sepi penonton, sejak sepekan ini tam­pak bergairah. Antrean pe­ngun­jung tampak mengular membeli karcis dan menuju pintu masuk studio 3. Dalam setiap pemutaran, sebanyak 261 pasang mata me­nonton film Habibie & Ainun be­sutan Faozan Rizal dengan aktor Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari. Mereka pun hanyut mengikuti alur cerita, meng­hayati kata demi kata dari se­de­ret romansa kehidupan mantan Pre­siden RI, BJ Habibie di layar berukuran 20 x 11 meter.

Belum selesai pemutaran film di studio 3, di luar studio sudah kembali terlihat antrean pengunjung membeli karcis film Habibie dan Ainun. Para pengunjung terdiri dari berbagai kalangan. Ada para pelajar yang masih berseragam SMA, anak-anak kuliahan, muda-mudi yang se­da­ng dimabuk asmara, hingga anak-anak bersama ora­ng­tua­nya.

Rela menunggu dua jam sebelum jadwal tayang film dimulai pada pukul 13.45. Khoiri, 17, misalnya. Ber­sa­ma lima teman sekolahnya di SMK, sudah nyanggong di bios­kop menunggu jadwal ta­yang berikutnya pukul 16.00. “Pe­na­saran saja dengan film Habibie dan Ainun ini. Sebab, katanya penontonnya sudah mencapai jutaan, berarti filmnya bagus,” ucapnya.

Khoiri memang mengi­do­lakan sosok Habibie ketimbang pemerannya Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari. “Meski tak dipungkiri, karakter kedua pe­me­ran itu mendekati tokoh aslinya,” katanya.
Begitupun Irwan, 44, mem­boyong seluruh anggota ke­luar­ganya ke bioskop untuk me­nonton film ini. Ayah dari tiga anak itu, film yang diproduksi MD Pictures ini kaya unsur pendidikan dan perjuangan yang layak dicontoh oleh kawula muda. “Bagaimana tanggung jawab Pak Habibie sebagai seo­ra­ng negarawan dan kepala ke­luarga bagus untuk kita jadi­kan pelajaran,” tuturnya.

Pengunjung yang telah mem­­­­baca buku yang ditulis sen­di­ri BJ Habibie tersebut, juga ter­­­dapat unsur nilai-nilai pen­di­di­kan. “Keinginan Habibie un­tuk melanjutkan pendidikan hi­ng­ga ke Jerman, waktu itu, patut kita apresiasi,” tambahnya.

Karyawan Bioskop Raya, Edi, 60, mengaku lonjakan pe­non­­ton terjadi sejak lima hari te­rakhir. Hari pertama, Kamis pe­kan lalu, lonjakan penonton belum terlihat. “Mungkin karena banyak yang belum tahu,” ka­tanya. Sehari setelah itu, Jumat, rata-rata pengunjung melebihi tiga ratusan untuk dua kali ta­yang.

Melihat lonjakan pe­non­ton, pihak Raya Theatre ak­hir­nya membuka dua studio setiap ha­ri dengan tiga kali tayang. Pernyataan senada juga di­sam­­paikan pengawas bioskop Us­­dinal, 51. “Pengunjungnya ada dari Bukittinggi, Solok dan Pa­ria­man,” tutur pria yang telah be­kerja di Raya sejak tahun 1986 itu.

Sekadar diketahui, karakter Hasri Ainun Habibie diperankan Bunga Citra Lestari. Ia harus menerima cinta teman SMP yang sering menjulukinya ‘gula jawa’ karena kulitnya yang agak kecokelatan. Cerita kero­man­tisan, kesetiaan dan air mata diki­sahkan di sana.
Padek, Jum'at (04/01/2013) by cr1/Debi Virnando

Read More