MTQ MAHASISWA NASIONAL ke-XIII

Malang Juara Umum
Universitas Negeri Malang keluar sebagai juara umum Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Mahasiswa Nasional XIII di Padang, Sumbar. UNM mendominasi di enam cabang perlombaan, dengan perolehan 15 poin. Keenam cabang perlombaan itu, yakni Karya Tulis Ilmiah, Debat Bahasa Arab, Debat Bahasa Inggris, Fahmil Quran, Tilawatil Quran, dan Khattil Quran.

Ketua Pembina Kafilah UNM Yusuf Hanafi mengatakan, pihaknya hanya membawa 19 kafilah dari total 25 kafilah untuk 12 cabang diikuti masing-masing perguruan tinggi. “Kita ramping, tapi efektif. Buktinya, kita juara,” ujarnya.

Menurut Yusur, pihaknya sudah mempersiapkan diri sejak empat bulan sebelum kegiatan ini dihelat. Pembina kafilah tidak saja dari UNM, tapi juga dari orang-orang berkompeten di luar kampusnya. “Awalnya kita tak memprediksi. Tapi kita optimistis,” ujarnya.

Kata Yusuf, salah seorang kafilahnya, pernah menjuarai Tilawatil Quran tingkat Asia Tenggara. “Ini salah satu modal kita,” ujarnya. Kafilah UNM dibentuk dalam satu wadah pembinaan AL Quraan Study Club. Nah, mayoritas kafilah yang dibawa ke Padang merupakan binaan dari lembaga tersebut.

Diurutan kedua, diraih Universitas Sumatera Utara dengan perolehan 12 poin. USU meraih poin di empat cabang perlombaan. Yaitu, Fahmil Quran, Khatil Quran Putri, Hifzil Quran 5 Juz dan Qira’at Sab’ah Quran.

Tuan rumah Universitas Negeri Padang (UNP) menduduki posisi ketiga dengan perolehan 11 poin. UNP memperoleh poin dari cabang Tartil Quran putra dan putri dan Khatil Quraan. Sementara tuan rumah lainnya, Universitas Andalas tidak masuk 10 besar.

“Kekalahan ini hanyalah, keberhasilan yang tertunda. Selamat bagi para pemenang,” ungkap Rektor UNP, Prof Yanwar Kiram.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Musliar Kasim mengatakan, masyarakat sangat antusias menyaksikan perlombaan ini. “Ini membuat kegiatan yang dise­leng­garakan satu kali dua tahun itu meriah,” ujarnya.

Menurut mantan Rektor Unand ini, MTQ ini merupakan refleksi atas keberadaan Islam rahmatan lil’amin. “Inilah forum menjalin komunikasi dan silaturahmi antara perguruan tinggi, seperti diajarkan dalam Islam,” ujarnya.

Perlombaan ini, kata Mus­liar, merupakan persaingan dalam hal baik. “Bagi belum meraih juara, jangan berkecil hati. Sebab, ini hanyalah kemenangan tertunda,” ujarnya.

Dalam pembukaan dan penutupan MTQ Mahasiswa Nasional ke XIII ini, dihujani pertunjukan tradisi Minangkabau. Seperti, tarian massal, tari indang, tari payung. “Ini perpaduan antara adat dan agama. Seperti falsafah Minangkabau, Adat Basandari Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah,” ujar putra Tanahdatar ini.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Leonardy Harmainy mengatakan, kegiatan ini merupakan sejarah berulang. Sebab, 30 tahun lalu MTQ Nasional XIII lalu juga dibuka di Stadion H Agus Salim Padang. “Begitu juga MTQ Mahasiswa Nasional XIII ini. Juga dibuka dan ditutup di tempat sama,” ujarnya.

Mantan ketua DPRD Sum­bar ini berharap, para kafilah dan ofisial bisa membawa kenangan manis di Sumbar ke masing-masing daerahnya. “Kalau jelek, tinggalkan saja di bandara,” ujar Leonardy.
Padek, Sabtu (29/6) by cr1/Debi virnando

Read More

RIDA AWARD 2013, MALAM PUNCAK ANUGERAH KARYA JURNALISTIK

Malam puncak anugerah karya jurnalistik Rida Award 2013 di Ball Rom Mercure Padang, tadi malam (30/6), tak berpihak kepada tuan rumah Divre Riau Pos Group Padang. Dari lima kategori perlombaan, tak satu pun nominator asal tuan rumah baik Padang Ekspres maupun Pos metro Padang menjadi jawara. Luka tuan rumah semakin bertambah setelah tim Padek FC hanya berada di peringkat empat ajang Rida Cup 2013.

Para jawara Rida Award 2013 diumumkan Ketua Dewan Juri yang juga Chairman Riau Pos Group, Rida K Liamsi, kategori Perwajahan Koran Umum dimenangkan Batam Pos (edisi 21 Mei 2013 ). Atas prestasi ini Batam Pos berhak membawa uang tunai sebesar Rp10 ju­ta. Lalu, Per­wajahan Koran Metro dimenangkan Posmetro Rohil (edi­si 8 Mei 2013).

Sedangkan kategori Karya Foto Jurnalistik, dimenangkan Didik Hermanto dari Riau Pos atas karya berjudul “Ngelem”. Kategori Karya Tulis Jurnalistik Jenis Feature, kali ini dimenangkan Yermia Riezky dari Majalah Batampos.co.id, dengan judul “Invasi Kerajaan Kek Pisang”.

Untuk kategori paling bergengsi yakni Karya Tulis Jurnalistik Jenis Indepth Investigasi berhasil dimenangkan Muhammad Amin dari Riau Pos dengan tulisannya “Duanu yang Terancam Punah”. Atas prestasi ini, Muhammad Amin pemenang Rida Award edisi pertama (2007, red), berhak membawa pulang unang tunai sebesar Rp25 juta.

Menurut Rida, tahun ini karya tulis jenis Feature maupun indepth investigasi, sangat merepotkan dewan juri untuk menentukan siapa pemenangnya. Karena, dari seluruh tulisan masuk nominator, hampir keseluruhnya bagus.

“Saya sebagai ketua dewan juri sangat hati-hati sekali menentukan pemenang ini. Karena jarak poin dari masing-masing nominator ini tidak terlalu jauh. Namun, saya selalu tekankan, tulisan yang berpeluh membuatnya, serta lebih mendalam, itu bakal jadi terbaik,” tuturnya.

Tidak saja karya tulisan membanggakan, perwajahan koran, juga rata-rata bagus dan bersaing. Lebih mengembirakan lagi, tidak hanya koran-koran lama, namun koran baru juga cukup berani menampilkan hal-hal menjual dan menarik pembaca.

Untuk kategori Foto Jur­nalistik, menurut Rida, tahun ini sedikit mengalami kemunduran dari tahun sebelumnya. Sebab, dari sekian banyak foto yang diseleksi dewan juri, tidak satu pun yang betul-betul baik. “Kebanyakan fotografer tidak sabar menunggu momen bagus. Tergesagesa. Tahun ini memang tidak bagus foto-fotonya. Ini perlu jadi catatan bagi setiap pewarta foto,” tegas Rida.

Rida juga mengingatkan bahwa Rida Award merupakan ajang perbaikan karya tulis jurnalistik, karya foto jurnalistik bagi seluruh wartawan se-Riau Pos Group. Sebagai momentum untuk bersaing secara sehat, dan memotivasi agar menjadi jurnalis lebih baik. “Temukan lagi ruh jurnalistik. Wartawan dituntut untuk sungguh-sungguh dalam menulis sebuah karya lebih mendalam, dan tidak asal menulis. Inilah mendasari tujuan Rida Award itu sendiri,” tutur Rida.
Padek, Selasa (16/7) by cr1/Debi Virnando

Read More

PENERAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) TUAI POLEMIK

Penerapan uang kuliah tunggal (UKT) di Universitas Andalas (Unand) masih menuai polemik. Calon mahasiswa baru yang dari keluarga menengah ke bawah, mengeluhkan kebijakan UKT yang diterapkan secara nasional oleh Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Saat ini, tercatat 500-an calon mahasiswa (cama) yang mengeluhkan mahalnya UKT di Unand kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unand. Data ini akan terus bertambah pada masa pendaftaran mahasiswa baru nanti. Dari jumlah itu, calon mahasiswa Fakultas Ke­dok­teran yang paling banyak mengadu.

“Sekitar 500 orang itu, mengadu dan mengungkapkan keluhannya ke BEM. Sebagian besar mengaku tidak punya dana sesuai jumlah yang ditetapkan. Sebagian lain bersedia membayar, tapi hanya dalam sekali pembayaran saja,” ujar Presiden Mahasiswa Unand Vicky Maldini dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Peduli Pendidikan (FPP) di Padang Ekspres, kemarin (2/7).

Dalam diskusi itu, hadir lembaga kemahasiswaan dan pihak akademik Unand, seperti Koordinator Tim Advokasi UKT FPP Unand Farhan Muftih, mantan Koordinator Advokasi LAM-PK Unand, Him­punan Mahasiswa (Hima) jurusan Pidana dan perwakilan aktivis Q-Bar. Turut hadir BEM KM dan FKM Unand, PHP serta Komunitas Kaki Lima  (Kajian Kritis Limaumanih). Dari Pa­dang Ekspres, hadir Wapemred Nashrian Bahzein dan Heri Sugiarto bersama awak redaksi.

Sesuai instruksi Dirjen Dikti dalam penyerahan UKT Unand kepada Wakil Rektor II Unand 18 Mei 2013 di Kantor Dirjen Dikti, bahwa UKT hanya berlaku untuk mahasiswa baru tahun 2013. Untuk mahasiswa lama tetap seperti yang berlaku sekarang.

Namun, Tim Advokasi FPP menemukan ketimpangan dan kerawanan dalam penarikan biaya UKT. Ini diperparah banyaknya orangtua calon mahasiswa baru protes atas ketidakakuratan penentuan levelisasi UKT di Unand.

“Kita masih bertanya-tanya penerapan UKT ini seperti apa. Ada sekitar 7 macam pola penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS) yang kita masih bingung implementasinya seperti apa. Seperti ketentuan penghasilan dengan perbandingan jumlah tanggungan, kepemilikan rumah atau luas rumah. Kalau di kampung, rumah orang rata-rata luas karena tanah memadai. Tapi ada yang rumah luas, sementara tonggaknya masih kayu. Atau kepemilikan transportasi, ada yang punya mobil pick-up keluaran tahun sekian, bisa juga punya mobil tapi untuk travel untuk mencari penghasilan. Penentuan ini masih ambigu bagi kami,” kata Vicky.

Mahasiswa jurusan Teknik Pertanian Unand itu menilai rektorat Unand tidak transparan dalam penentuan hitungan level 1 hingga level 5 dalam komponen biaya UKT. “Seharusnya, Wakil Rektor II hadir untuk menjelaskan ini. Rektor harus berani menolak penerapan UKT jika memang belum siap untuk saat ini,” harap mahasiswa semester 8 itu.

Aulia Riza menambahkan, pemerintah mesti menjamin pendidikan masyarakat dari awal masuk perguruan tinggi (PT) sampai lulus hingga tidak ditemukan mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena alasan biaya.

Dia menganalogikan hak pendidikan layaknya hak beragama bagi seluruh warga negara. Sebab, pendidikan adalah hak segala warga negara dan negara wajib memenuhinya.

Dalam diskusi itu, dari pihak Rektorat Unand diwakili Ketua Lembaga Pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (LPITK) Unand, Ahmad Syafruddin dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Kurnia Warman.

“Sebetulnya saya tidak punya wewenang menjelaskan karena saya dari LPITK. Dan saya pikir hanya mendampingi Rektor. Yang saya ketahui, ini kebijakan Dikti. Kalau memang tidak sanggup bayar UKT, dapat melapor ke WR (wakil rektor) untuk diverifikasi sekitar 79 orang,” kata Ahmad Syafruddin.

Menurut Ahmad, ada 7 kriteria calon mahasiswa yang mendapat keringanan biaya kuliah dari 14 kriteria miskin menurut Badan Pusat Statistik. Yakni, peng­hasilan orangtua, tanggungan, kepemilikan rumah, luas rumah, daya listrik dan besar pengeluaran.

Sedangkan Kurnia Warman, mengaku secara pribadi bingung dengan kebijakan UKT. “Secara pribadi, saya juga bingung dengan UKT. Jangankan saya, dekan saja ada juga yang bingung. Ini program yang harus dijelaskan kepada seluruh mahasiswa. Namun yang pasti, PT tidak seperti perusahaan. Sebab, anggaran itu akan nol kembali setelah mahasiswa tamat. Saya biasa husnuzon (prasangka baik), kalau ini merupakan upaya pemerintah mengantisipasi pungutanpungutan di luar SPP,” katanya.

Kurnia Warman memaparkan plus minus pemberlakuan UKT. Dengan adanya UKT, katanya, ada fakultas yang bertambah uang kuliah, ada pula yang turun. “Selain itu, UKT ini untuk memenuhi prinsip keadilan distributif. Hanya mahasiswa yang benar-benar miskin boleh menerima subsidi. Jadi, diberlakuan subsidi silang antara mahasiswa yang miskin dan yang kaya,” ulasnya.

Ditanya kenapa Unand tidak mau menunda pemberlakuan UKT bila belum siap, dia mengaku tidak bisa menjelaskan. “Karena itu, sebagai warga negara, jika memang ada norma yang tidak sesuai, bisa lakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Kalau UKT dinilai mahal,  bisa gugat ke PTUN,” ujarnya.

Terkait pengaduan 500 orang­ calon mahasiswa Unand ke BEM, Kurnia menduga boleh jadi pihak sekolah yang luput merekomendasikan ke Unand bahwa lulusannya berhak mendapat beasiswa bidik misi. Meski begitu, dia berjanji membantu melakukan kroscek ulang data 500 orang calon mahasiswa itu ke rektorat.

Selain itu, dalam diskusi mengemuka perlunya transparansi Rektorat dalam mengambil dan menjelaskan kebijakan ini kepada mahasiswa, termasuk dalam penentuan level mahasiswa yang rawan terjadi salah persepsi pihak yang melakukan survei sehingga dampaknya bisa merugikan mahasiswa miskin. Misalnya, mahasiswa yang seharusnya berada di level 1 masuk ke level di atasnya. Artinya, mahasiswa membayar UKT lebih mahal. Penentuan level biaya UKT itu, oleh peserta diskusi dinilai rawan manipulasi dari tim verifikasi.  

Dalam kajian perhitungan unit cost antara sistem lama dan baru oleh FPP, ditemukan peningkatan cost. “Kami dari FPP, jelas menolak pemberlakuan UKT. Seperti yang kami sampaikan, anak kandung Undang Undang Perguruan Tinggi ini, berakibat pada pelanggaran hak calon peserta didik dan sejumlah landasan berpijak pemberlakuannya yang cacat hukum,” tegas Koordinator Tim Advokasi FPP Farhan Muftih.
Padek, Selasa (16/7) by cr1/Debi Virnando

Read More

LURAH BERPRESTASI INI SERING RAPAT DISAWAH

Rapat tidak harus di ruangan sejuk beralaskan karpet. Cukup berlindung di bawah pohon di tengah sawah di kawasan Koronggadang, rumusan demi rumusan program kerja dirembukkan. Cara kerja kreatif ini mengantarkan Salisma sebagai lurah berprestasi se-Kota Padang.

Salisma, putri asli Suku koto, Kelurahan Pasar Ambacang ini, memimpin Kelurahan Koronggadang sejak April 2008. Berkat tangan dinginnya dan disokong masyarakat, Salisma mewakili Padang dalam ajang Lomba Kompetensi Lurah tingkat Sumbar tahun 2013.

Ketika ditemui di Kantor Camat Kuranji, Selasa (30/4), Salisma sedang mengurus keperluan kelurahan di kecamatan. Dengan ramah, lurah yang memiliki penduduk sekitar 19.370 jiwa itu melayani meladeni diskusi.

“Sekitar bulan April 2008, saya diangkat menjadi lurah di Koronggadang. Sebelumnya, saya juga pernah bertugas sebagai sekretaris lurah di kelurahan ini dan Lurah Anduring,” kata Salisma.

Gaya kepemimpinan Salisma terkesan santai alias tidak formal. Tidak tampak perbedaan status dan jabatan dalam memenej birokrasi, melainkan mengedepankan profesionalitas dan tanggung jawab.

“Di kantor, saya mene­rap­kan rasa kekeluargaan. Dengan begitu, pegawai punya rasa tanggung jawab untuk menuntaskan tugas mereka masing-masing,” kata wanita kelahiran 17 Mei 1960 tersebut.
Padek, Kamis (2/5/2013) by cr1/Debi Virnando
Salisma mengaku tak betah berdiam diri di kantor seharian. “Tak hanya ketika jadi lurah, saat menjabat sekretaris lurah pun begitu. Saya senang berkeliling dengan motor agar lebih dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Selain dekat dengan jajarannya, Salisma piawai membangun hubungan harmonis dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK).

Salisma rajin bersilaturahmi dengan PKK setempat. Semua rancangan yang akan dijalankan dimusyawarahkan setiap hari. Ibu-ibu PKK dirangkul.

“Kami sering memasak di kantor, lalu makan bersama. Lewat rutinitas itulah keakraban terjalin. Sehingga kita saling topang menopang untuk memajukan kelurahan ini,” ucap Salisma.

Tak heran, kinerja jaja­ran­nya meningkat. Mereka bekerja seakan tidak mengenal jam kantor. Salisma dan jajarannya sering pulang tengah malam untuk menyelesaikan semua pekerjaan di kelurahan.

“Kalau kerja hari ini belum selesai, bagaimana kita akan melanjutkan dengan kerja yang telah menunggu esok hari. Tidak ada jaminan pekerjaan hari esok lebih sedikit daripada hari ini. Makanya, kerja setiap hari, mau tidak mau harus selesaikan hari itu juga, walaupun jam kantor telah habis,” tegas mantan Sekretaris Lurah Lubuklintah ini.

Karena gayanya yang merakyat, tidak sulit bagi Salisma mengajak masyarakat membangun sejumlah infrastruktur secara swadaya dan program manunggal.

“Bermodalkan bantuan manunggal Rp 35 juta, jalan sepanjang 2 kilometer dan lebar 7 meter dibangun. Jalan itu melewati 3 RW, yakni RW 2, RW 14 dan RW 3. Semua jalan baru menuju satu titik, RW 4. Swadaya masyarakat, RW, ninik mamak dan warga menjadi andalan pembukaan jalan. Alhasil, kelurahan Koronggadang waktu itu berhasil meraih juara II program manunggal,” ujarnya.

Kantor lurah yang awalnya menghadap ke barat, direkonstruksi ke arah Selatan sehingga menghadap ke jalan raya di tahun 2009. Ruang PKK, kamar mandi dan ruangan lain direhab. “Tahun itu, jalan dari RW 14 ke RW 4 juga dibuka. Pada tahun ini, dibuka jalan dari perumahan PWI melintasi Masjid Nurul Hasanah Kuranji. Jalan ini dulunya hanya dilewati motor, lalu kita lebarkan agar dapat dilewati mobil sekitar 200 meter,” te­rangnya.

Asam garam selama menjadi lurah telah dilalui. Terutama ketika membebaskan lahan untuk pembukaan jalan, dia sempat diserbu sebagian warga. Dengan naluri keibuannya, sikap keras warga melunak.

“Setelah kesepakatan dida­pat, bersama LPM dan tokoh masyarakat, kami langsung melakukan pemancangan,” ucap wanita bergelar sarjana hukum ini.

Jiwa leaders telah dimiliki oleh Salisma sejak masih di bangku SD dan SMP selalu dipercaya sebagai ketua kelas. “Iya, kita dulu satu kelas. Kalau tidak wakil, ketua kelas,” ungkap teman sekelas Salisma ketika SMP, Syamsir yang sekarang menjadi Lurah di Kalumbuk.

Read More

ISRA MIKRAJ, PERBAIKI 6 DIMENSI DIRI

Degradasi moral yang melanda semua lini kehidupan di negeri ini, harus dihentikan melalui gerakan masif. Salah satu akar persoalan krisis moral ini akibat pudarnya pemaknaan shalat dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah shalat yang diterima Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra Mikraj, lebih pada kegiatan rutinitas semata.

Demikian benang merah pandangan Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, Prof Asasriwarni, dan Guru Besar Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Duski Samad dihubungi terpisah, Rabu (5/6). Kedua guru besar ini mengajak umat Islam lebih memaknai momen Isra’ Mikraj jatuh pada hari ini (6/6). Terutama, mengambil pelajaran dari pelaksanaan ibadah shalat lima waktu sehari semalam. Paling tidak ada enam esensi perjalanan Isra Mikraj dilakukan Nabi Muhammad SAW.    

Asasriwarni menyebutkan, paling kurang ada enam esensi pemaknaan peristiwa bersejarah tersebut. Esensi pertama dimensi waktu. Bagaimana seseorang mampu menghargai dan berdamai dengan setiap waktu. Shalat, katanya, tidak sah dikerjakan sebelum waktunya datang. Sebaliknya, tidak pula sah jika dikerjakan setelah waktu.

“Shalat mendidik muslim menghargai waktu. Kalau datang waktu masuk kantor, ya kita ke kantor. Jangan ditunda atau melalaikan. Jika tenaga penga­jar, tiba saatnya masuk lokal. Siswa, mahasiswa dan petani juga seperti itu,” paparnya.

Dimensi kedua mesti diperbaiki, menurutnya, yakni dimensi thaharah (kebersihan dan keindahan). Sebab, shalat seseorang tidak sah kalau diri dan sekitar tempat shalat tidak bersih. Kebersihan dimulai dari tempat tinggal, lingkungan, dan kota menurut kewenangan masing-masing. Dicontohkan Asasriwarni, kebersihan kota merupakan kewenangan petugas kebersihan kota. Momen Isra Mikraj dapat dimanfaatkan Pemko Padang untuk memperbaiki dimensi kebersihan dan keindahan tata ruang kota.

“Lalu, menutup aurat. Ini sering terabaikan anak gadis kita. Kalau ketika shalat tutup aurat, setelah shalat juga harus menutup aurat. Dimensi selanjutnya dari shalat itu menghadap kiblat. Artinya, orang muslim itu mesti visioner. Tidak hanya berpikir hari ini, tapi jauh ke depan. Siswa yang mau lanjutin kuliah sudah punya visi jelas, sehingga tidak bingung milih jurusan,” paparnya.

Visi tersebut, sebutnya, harus diiringi dengan kesungguh-sungguhan layaknya fokus dan khusyuk dalam shalat. “Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan. Dia akan berhasil,” tegasnya.

Pelajaran terakhir dari pengerjaan shalat yaitu, kepatuhan dan loyalitas terhadap imam. Dijelaskan Asasriwarni, imam dikatakan juga pemimpin. Muslim yang mengerjakan shalat merupakan orang Islam yang taat pada pemimpinnya.

“Kalau ingin memaknai Isra Mikraj kali ini, maknailah dengan mengambil pelajaran dari shalat tadi. Intinya, bagaimana seorang muslim dapat menghargai dan tepat waktu saat menggeluti kegiatan sehari-hari. Menerapkan pola hidup bersih, menjaga aurat, visioner dan bersungguh-sungguh dalam setiap tindakan. Kemudian loyal pada imam atau pimpinan,” kata Asasriwarni.

Di sisi lain, Duski Samad mengatakan, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Bila daging itu baik, maka akan baiklah sekujur tubuh. Tetapi apabila daging itu rusak, dicemari oleh penyakit, maka akan rusak sekujur tubuh, yaitu al-qalb (hati) (HR: Bukhari-Muslim). Ini berarti bahwa hati mempunyai peran sangat menentukan sukses atau gagalnya kehidupan manusia.

Agar hati manusia berfungsi efektif dan berdaya guna untuk kemaslahatan jiwa dan peningkatan moral bangsa, maka ia mesti disehatkan melalui shalat. Shalat dilaksanakan dengan benar, tetap dan tepat. Daimun (waktu, rukun zikri, qauli dan fi’li), adalah obat mujarab made in Allah Yang Maha Penyembuh (as-Syaafi) untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tercemarnya hati (al-qalb) yang berakibat tercemarnya sekujur tubuh, lingkungan dan masyarakat luas.

“Hati resah gelisah, hasad dengki, cemas takut, loba kikir, depresi dan penyakit hati lainnya, insya Allah akan dapat disehatkan, dan dikurangi beban dan bobotnya atau disembuhkan dengan mendirikan shalat secara khusyuk. Dan, hidup tenteram akan terwujud dalam kenyataan kapan dan di mana pun berada,” sebutnya.
Padang Ekspres, Kamis (6/6/2013) by cr1/Debi Virnando

Read More

PAJAK 1% DINILAI BERATKAN UKM

Pelaku usaha kecil menengah (UKM) merasa terbebani aturan pajak UKM 1 persen. Pajak itu dinilai memberatkan biaya produksi bagi pelaku usaha. Bahkan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumbar menilai, aturan yang mulai berlaku pertengahan 2013 itu kebijakan pelemahan UKM oleh pemerintah.

“Cost produksi naik. Setiap tahun tarif dasar listrik naik, apalagi sekarang BBM akan naik. Ditambah lagi beban pajak yang akan dipikul tiap tahunnya. Bukannya akan menguatkan UKM, tapi malah sebaliknya, semakin melemahkan UKM. Saya tidak setuju pelaku UKM dikenai pa­jak,” ujar Ketua Kadin Sumbar Asnawi Bahar, kepada Padang Ekspres, kemarin (4/6).

Menurutnya, persaingan UKM ke depan semakin berat. Pelaku UKM tidak hanya bersaing dengan pelaku usaha lokal, melainkan juga pelaku usaha interlokal. “Asean Community akan menerapkan pasar bebas 2015 nanti. Pelaku usaha kita belum siap untuk bersaing. Mereka harus berjuang untuk meng­hadapi mafia-mafia survive yang memiliki SDM terlatih dan didukung teknologi canggih,” kata Asnawi Bahar.

Beranjak dari fenomena ke depan itulah, Asnawi menilai, pajak UKM merupakan pelemahan-pelemahan terhadap UKM itu sendiri. Mestinya pemerintah mengurangi beban pelaku UKM untuk menghadapi tantangan yang berat tersebut. Idealnya pemerintah memikirkan bagaimana cara membangun konektifitas jaringan distribusi UKM menjelang 2015. Bukan sebaliknya, malah menambah beban yang akan memberatkan pelaku usaha.

Pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Padang Yunia Wardi mengatakan, pajak merupakan kewajiban bagi warga negara. Pajak UKM sendiri, hematnya, merupakan pembelajaran. Apalagi ketika nilai pajak yang ditetapkan tidak terlalu besar. “Pajak yang ditetapkan hanya 1 persen. Tidak terlalu besar. Kecuali kalau selama tidak dikenai pajak lalu tiba-tiba dikenai pajak sebesar 15 persen contohnya, baru akan menjadi beban bagi pelaku usaha. Untuk usaha yang telah matang ini tidak ada masalah, kecuali kalau usahanya masih bayi (baru). Ini pembelajaran sebetulnya,” jelas Yunia Wardi.

Pajak UKM, seperti yang di­pa­parkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementrian Keuangan Bambang Brodjonegoro, Rabu (5/6), UKM akan dikenakan pajak 1 persen dari omzet. Berbeda dengan pajak penghasilan perusahaan (PPh badan) yang besarnya 25 persen dari laba. Sementara untuk kriteria UKM yang dikenakan pajak, ialah pelaku yang memiliki tempat usaha tetap seperti warung atau ruko dengan total penghasilan pertahun hingga Rp 4,8 miliar. “Harap dicatat, UKM ini usaha kecil menengah, bukan usaha kecil mikro. Sebab yang mikro tidak kenai pajak,” ucapnya.

Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan memaparkan, peraturan presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum aturan pajak UKM saat ini sudah diteken Presiden SBY dan akan mulai berlaku pertengahan tahun ini. Menurutnya, aturan itu akan membantu pelaku UKM agar bisa mengakses permodalan melalui Perbankan. Selain itu, pajak UKM juga mengandung unsur keadilan, sebab banyak UKM yang penghasilannya jauh melebihi pegawai/karyawan.
Padek, Rabu (5/6) by cr1/Debi Virnando

Read More

PASCA REFORMASI, PEMIMPIN IDEAL MAKIN MAHAL

Sosok pemimpin ideal kian hari makin mahal. Terlebih lagi di era reformasi. Hingga hari ini, kerinduan rakyat belum jua terobati. Panggang makin menjauh dari api.

Pemimpin ideal dimata masyarakat itu sederhana, visioner dan bermoral baik. Serta bertanggung jawab atas ucapan dan tindakannya. Selain itu, cepat tanggap, mampu menggerakkan, memandu serta memberikan pelayanan dan perlindungan pada masyarakat. Jadi, tidak sekedar populer dan banyak duit.

Sayangnya, masyarakat kerap terperangkap oleh modal dan popularitas seorang tokoh. “Populer dan banyak duit, dapat dipastikan bisa jadi pemimpin. Sebaliknya, kendati kemampuan memimpinnya melebihi orang-orang tersebut, namun tidak punya modal, jangan harap bisa jadi pemimpin,” kata dosen Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago saat diskusi kebangsaan yang diselenggarakan UKM Penggerakan Hukum dan Politik dan Pusat Studi Humaniora (PSH) Universitas Andalas, di ruang seminar Gedung F beberapa waktu lalu.

Andrinof mengatakan, sistem pemilihan pemimpin secara umum lebih banyak menghasilkan orang-orang yang bukan pemimpin. Namun, hanya mengantarkan orang-orang yang memiliki status bos, politisi, selebriti, pejabat yang mahir mengumpulkan modal dan membuka akses.

“Bukan pemimpin yang betul-betul paham dengan fungsinya sebagai pemimpin,” ujarnya.

Sejak era reformasi, partai politik menjadi jalur utama untuk mengantarkan seseorang ke jabatan publik eksekutif, baik presiden, gubernur dan wali kota/bupati. “Wajar kiranya pemimpin saat ini tidak peka pada jeritan rakyat, karena mereka hanya berjalan dengan kuda-kuda politiknya. Tanpa mengetahui, apa dan bagaimana maunya rakyat,” jelasnya.

Rakyat butuh pemimpin visioner yang tidak pernah berhenti melayani dan melindungi rakyat. “Percayalah, pemimpin visoner akan dipuji generasi yang akan datang. Sementara pemimpin pragmatis akan disesali kehadirannya,” ujar Direktur Cirus Surveyors Group itu.

Dosen Fakultas Sastra Unand, Harry Effendi Iskandar yang juga menjadi pembicara mengatakan, organisasi masyarakat (ormas) memiliki dua fungsi. Selain mengontrol kebijakan-kebijakan kekuasaan, juga harus tetap mengemban amanah Tridharma.

“Ormas mesti berbakti ke masyarakat, perjuangkan aspirasi rakyat. Saat ini kita butuh pergerakan yang jelas dan terarah, bukan adu argumen,” tuturnya.

Aktivis muda Unand, Muhnizar Siahaan mengatakan, saat ini tidak ada pemimpin yang benar-benar memperjuangkan nasib rakyat. Sebab, pemimpin yang terlahir dari partai politik mengemban misi-misi sekelompok orang. “Parpol itu seperti kalkulator, yang menghitung-hitung laba saja,” ujarnya.

Kerinduan hadirnya pemimpin ideal juga dipaparkan Ketua UKM PHP Unand Yudi Fernandes. Melihat pemimpin dan calon pemimpin yang tampil saat ini, ada kekhawatiran mahasiswa terhadap masa depan negeri ini. Khawatir mendapatkan pemimpin yang merakyat dan bukan pengumbar janji rakyat.

“Kami harap, ke depan kita semua menemukan pemimpin yang siap untuk melayani rakyat. Bukan sebaliknya. Inilah yang men­jadi alasan UKM PHP me­nga­ngkat diskusi ini,” ungkap Yudi Fernandes.

Read More